Wakil Presiden Ma’ruf Amin berbincang dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat memimpin rapat koordinasi kepada Seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait limbah medis B3 COVID-19 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (28/07/2021). ANTARA/HO-BPMI Setwapres/aa.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh kepala daerah bekerja lebih keras dalam menangani pandemi COVID-19 sehingga kasus penularan menjadi landai.
Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Provinsi Yogyakarta secara virtual, Rabu.
"Selama ini kita masih fluktuatif, masih belum stabil melandai. Oleh karena itu, kita harus lebih keras lagi supaya terus bisa melandai. Sehingga nanti bisa dilakukan pelonggaran supaya lebih cepat, kehidupan kita bisa normal lagi," kata Wapres di Jakarta, Rabu.
Penyesuaian kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 4 perlu sinergisme antara seluruh pemda dan pemerintah pusat.
Baca juga: Wapres: Pemda perlu Badan Layanan Umum limbah B3 COVID-19
"PPKM sekarang diperpanjang. Namanya bukan lagi PPKM Darurat, tetapi PPKM berdasarkan level," tambahnya.
Wapres juga berpesan kepada Sri Sultan dan jajaran Satgas COVID-19 Provinsi Yogyakarta untuk meningkatkan tes kepada masyarakat karena positivity rate di daerah tersebut masih tinggi. Berdasarkan data yang diterima, Wapres menyebutkan positivity rate di Provinsi Yogyakarta masih tinggi sebesar 41 persen.
"Saya minta agar tes ini sebanyak mungkin diupayakan berasal dari pelacakan kontak erat," tutur Wapres.
Baca juga: Jubir: Tak ada teguran keras dari Wapres untuk Khofifah soal COVID-19
Sementara itu, Sri Sultan melaporkan data persebaran COVID-19 di Yogyakarta mengalami penurunan di tempat umum, seperti tempat belanja (38 persen), tempat wisata (29 persen), stasiun dan bandara (70 persen) serta tempat kerja (25 persen).
Namun kenaikan justru terjadi di sekitar lingkungan perumahan sehingga berpotensi menimbulkan klaster baru di tempat tinggal, kata Sri Sultan.
"Ini faktual, memang berpindah dari jalan masuk ke rumah. Tapi ternyata belum tentu tinggal di rumah, mungkin dari luar desa, masuk ke desa atau kongko bukan di rumah, berbincang ke rumah tetangganya," kata Sri Sultan.
Sri Sultan juga menjelaskan berbagai langkah pengetatan mobilitas masyarakat telah dilakukan dengan membentuk Gerakan Jaga Warga yang melibatkan masyarakat, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
"Kami mencoba berkoordinasi dengan lurah melalui kabupaten, mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kami bentuk namanya Jaga Warga," ujarnya.
Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Provinsi Yogyakarta secara virtual, Rabu.
"Selama ini kita masih fluktuatif, masih belum stabil melandai. Oleh karena itu, kita harus lebih keras lagi supaya terus bisa melandai. Sehingga nanti bisa dilakukan pelonggaran supaya lebih cepat, kehidupan kita bisa normal lagi," kata Wapres di Jakarta, Rabu.
Penyesuaian kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 4 perlu sinergisme antara seluruh pemda dan pemerintah pusat.
Baca juga: Wapres: Pemda perlu Badan Layanan Umum limbah B3 COVID-19
"PPKM sekarang diperpanjang. Namanya bukan lagi PPKM Darurat, tetapi PPKM berdasarkan level," tambahnya.
Wapres juga berpesan kepada Sri Sultan dan jajaran Satgas COVID-19 Provinsi Yogyakarta untuk meningkatkan tes kepada masyarakat karena positivity rate di daerah tersebut masih tinggi. Berdasarkan data yang diterima, Wapres menyebutkan positivity rate di Provinsi Yogyakarta masih tinggi sebesar 41 persen.
"Saya minta agar tes ini sebanyak mungkin diupayakan berasal dari pelacakan kontak erat," tutur Wapres.
Baca juga: Jubir: Tak ada teguran keras dari Wapres untuk Khofifah soal COVID-19
Sementara itu, Sri Sultan melaporkan data persebaran COVID-19 di Yogyakarta mengalami penurunan di tempat umum, seperti tempat belanja (38 persen), tempat wisata (29 persen), stasiun dan bandara (70 persen) serta tempat kerja (25 persen).
Namun kenaikan justru terjadi di sekitar lingkungan perumahan sehingga berpotensi menimbulkan klaster baru di tempat tinggal, kata Sri Sultan.
"Ini faktual, memang berpindah dari jalan masuk ke rumah. Tapi ternyata belum tentu tinggal di rumah, mungkin dari luar desa, masuk ke desa atau kongko bukan di rumah, berbincang ke rumah tetangganya," kata Sri Sultan.
Sri Sultan juga menjelaskan berbagai langkah pengetatan mobilitas masyarakat telah dilakukan dengan membentuk Gerakan Jaga Warga yang melibatkan masyarakat, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
"Kami mencoba berkoordinasi dengan lurah melalui kabupaten, mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kami bentuk namanya Jaga Warga," ujarnya.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment