Ilustrasi cakupan Laut China Selatan. Empat negara ASEAN mengajukan klaim di perairan itu yang berhadapan dengan China. ANTARA/www,beforeitnews.com
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, mengatakan ASEAN dan mitranya bisa memiliki posisi tawar menghadapi tantangan di Laut China Selatan (LCS) ketika berkaca pada besarnya potensi ekonomi yang dimiliki.
"ASEAN dan mitranya bisa punya posisi tawar menghadapi perkembangan di Laut China Selatan," kata dia, dalam keterangan tertulisnya saat memberikan respons hari jadi ke-54 ASEAN di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Malaysia tuding pesawat militer China nyaris langgar wilayah udaranya
Hal itu dikarenakan, di tengah ketegangan Barat dan China di LCS, ASEAN saat ini telah menjadi blok ekonomi strategis setelah bersama China, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Australia dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Cooperation (RCEP).
Baca juga: Wakil Ketua MPR sebut latihan bersama TNI AD-US Army jaga perdamaian
Kemitraan yang dicetuskan dalam KTT ASEAN di Bali pada 2011 lalu itu menjadi kemitraan dagang terbesar di dunia, dengan mencakup 30,2 persen GDP dunia, 27,4 persen perdagangan dunia, serta 29,8 persen investasi langsung manca negara global.
Oleh karena itu, Basarah mengatakan, dengan potensi ekonomi besar tersebut ASEAN idealnya dapat turut mendorong penyelesaian masalah di LCS.
"Bahkan ASEAN idealnya dapat menjadi pihak yang turut mendorong penyelesaian persoalan di LCS atau turut mendorong terciptanya keamanan dunia," kata dia.
Baca juga: Coast Guard AS: Perairan Indo-Pasifik harus bebas, terbuka
Akan tetapi dia mengingatkan bahwa perjanjian kerja sama ekonomi ASEAN dalam kemitraan RCEP harus menjadi kemitraan yang menguntungkan seluruh anggota ASEAN.
Ia berharap jangan sampai stabilitas negara di kawasan yang tercipta oleh prinsip non-intervensi menjadi lahan subur bagi investasi sekaligus potensi konsumen dari negara-negara maju yang bermitra.
Baca juga: Pengerahan Milisi Laut dalam sengketa di Laut China Selatan
"Kemitraan harus saling menguntungkan dan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, jangan sampai muncul anggapan bahwa ASEAN menjadi kawasan untuk produksi karena buruh murah dan merupakan lokasi untuk menjual hasil produksi," katanya.
Selain itu, Basarah juga mengatakan prinsip non-intervensi dalam bidang ekonomi dan politik yang dianut ASEAN pada sisi berbeda menghadirkan tantangan tersendiri karena negara-negara anggotanya diperbolehkan menganut sistem demokrasi liberal, otoritarianisme, bahkan komunisme sehingga negara-negara Blok Barat dan Blok Timur mempunyai kepentingan besar terhadap ASEAN.
Baca juga: Kegiatan reklamasi China di LCS ubah status quo
"Membuat ASEAN jadi elastis, dinamis, juga penuh tantangan," ujar dia.
"ASEAN dan mitranya bisa punya posisi tawar menghadapi perkembangan di Laut China Selatan," kata dia, dalam keterangan tertulisnya saat memberikan respons hari jadi ke-54 ASEAN di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Malaysia tuding pesawat militer China nyaris langgar wilayah udaranya
Hal itu dikarenakan, di tengah ketegangan Barat dan China di LCS, ASEAN saat ini telah menjadi blok ekonomi strategis setelah bersama China, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Australia dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Cooperation (RCEP).
Baca juga: Wakil Ketua MPR sebut latihan bersama TNI AD-US Army jaga perdamaian
Kemitraan yang dicetuskan dalam KTT ASEAN di Bali pada 2011 lalu itu menjadi kemitraan dagang terbesar di dunia, dengan mencakup 30,2 persen GDP dunia, 27,4 persen perdagangan dunia, serta 29,8 persen investasi langsung manca negara global.
Oleh karena itu, Basarah mengatakan, dengan potensi ekonomi besar tersebut ASEAN idealnya dapat turut mendorong penyelesaian masalah di LCS.
"Bahkan ASEAN idealnya dapat menjadi pihak yang turut mendorong penyelesaian persoalan di LCS atau turut mendorong terciptanya keamanan dunia," kata dia.
Baca juga: Coast Guard AS: Perairan Indo-Pasifik harus bebas, terbuka
Akan tetapi dia mengingatkan bahwa perjanjian kerja sama ekonomi ASEAN dalam kemitraan RCEP harus menjadi kemitraan yang menguntungkan seluruh anggota ASEAN.
Ia berharap jangan sampai stabilitas negara di kawasan yang tercipta oleh prinsip non-intervensi menjadi lahan subur bagi investasi sekaligus potensi konsumen dari negara-negara maju yang bermitra.
Baca juga: Pengerahan Milisi Laut dalam sengketa di Laut China Selatan
"Kemitraan harus saling menguntungkan dan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, jangan sampai muncul anggapan bahwa ASEAN menjadi kawasan untuk produksi karena buruh murah dan merupakan lokasi untuk menjual hasil produksi," katanya.
Selain itu, Basarah juga mengatakan prinsip non-intervensi dalam bidang ekonomi dan politik yang dianut ASEAN pada sisi berbeda menghadirkan tantangan tersendiri karena negara-negara anggotanya diperbolehkan menganut sistem demokrasi liberal, otoritarianisme, bahkan komunisme sehingga negara-negara Blok Barat dan Blok Timur mempunyai kepentingan besar terhadap ASEAN.
Baca juga: Kegiatan reklamasi China di LCS ubah status quo
"Membuat ASEAN jadi elastis, dinamis, juga penuh tantangan," ujar dia.
Pewarta: Muhammad Jasuma Fadholi
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment