Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, di Kantor Wapres Jakarta. (Asdep KIP Setwapres.)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kepala daerah di tujuh provinsi untuk memperbarui data rakyat miskin ekstrem dan berkonsolidasi dengan Kementerian Sosial terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna menurunkan angka kemiskinan ekstrem, kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Jakarta, Jumat.
"Wapres minta ada konsolidasi data, update data. Maka kepada pimpinan daerah, dalam konteks agar tepat sasaran, mohon dibantu koordinasi dan konsolidasi data itu dengan Mensos. Itu penting," kata Masduki di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Wapres tinjau penerapan protokol kesehatan di Istiqlal dan Katedral
Di 2021, Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem di provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Para gubernur di ketujuh provinsi tersebut, lanjutnya, diminta menentukan lima kabupaten dan kota dengan jumlah rumah tangga miskin ekstrem paling banyak di daerahnya. Kepada kabupaten dan kota yang tidak terpilih, Masduki berharap ada pengertian dan tidak ada kecemburuan sosial.
"Karena yang akan dipilih cuma lima, itu jangan menjadi persoalan kalau tidak diambil. Ini memang masalahnya yang diambil yang paling parah, tentu saja gubernur yang sudah tahu dengan sekda dan perangkatnya itu," jelasnya.
Oleh karena itu, Masduki berharap gubernur di tujuh provinsi tersebut dapat dengan serius memetakan kabupaten dan kota yang berhak mendapatkan perhatian dalam penurunan kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021.
DTKS akan digunakan sebagai basis data untuk menyasar rumah tangga dengan kemiskinan ekstrem hingga tingkat desa. Menteri Sosial Tri Rismaharini juga telah diminta secara khusus oleh Wapres untuk memperbaiki DTKS tersebut.
"Mensos juga diminta oleh Wapres untuk menyempurnakan DTKS, bukan data yang umum seperti data kependudukan Dukcapil, tetapi memang data yang sasarannya adalah rumah tangga," ujar Masduki.
Baca juga: Jubir Wapres sebut Pemerintah kejar waktu tekan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Wapres: Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral bangun kerukunan umat
"Wapres minta ada konsolidasi data, update data. Maka kepada pimpinan daerah, dalam konteks agar tepat sasaran, mohon dibantu koordinasi dan konsolidasi data itu dengan Mensos. Itu penting," kata Masduki di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Wapres tinjau penerapan protokol kesehatan di Istiqlal dan Katedral
Di 2021, Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem di provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Para gubernur di ketujuh provinsi tersebut, lanjutnya, diminta menentukan lima kabupaten dan kota dengan jumlah rumah tangga miskin ekstrem paling banyak di daerahnya. Kepada kabupaten dan kota yang tidak terpilih, Masduki berharap ada pengertian dan tidak ada kecemburuan sosial.
"Karena yang akan dipilih cuma lima, itu jangan menjadi persoalan kalau tidak diambil. Ini memang masalahnya yang diambil yang paling parah, tentu saja gubernur yang sudah tahu dengan sekda dan perangkatnya itu," jelasnya.
Oleh karena itu, Masduki berharap gubernur di tujuh provinsi tersebut dapat dengan serius memetakan kabupaten dan kota yang berhak mendapatkan perhatian dalam penurunan kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021.
DTKS akan digunakan sebagai basis data untuk menyasar rumah tangga dengan kemiskinan ekstrem hingga tingkat desa. Menteri Sosial Tri Rismaharini juga telah diminta secara khusus oleh Wapres untuk memperbaiki DTKS tersebut.
"Mensos juga diminta oleh Wapres untuk menyempurnakan DTKS, bukan data yang umum seperti data kependudukan Dukcapil, tetapi memang data yang sasarannya adalah rumah tangga," ujar Masduki.
Baca juga: Jubir Wapres sebut Pemerintah kejar waktu tekan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Wapres: Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral bangun kerukunan umat
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment