Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR Jakarta. ANTARA/HO-DPR RI.
"Agar APBN 2022 bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, untuk penyelamatan rakyat dari pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakannya terkait DPR RI pada Kamis akan menggelar Rapat Paripurna pembahasan RUU APBN 2022 dalam masa persidangan I tahun 2021-2022 dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi.
Puan mengatakan, pada 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan kebijakan fiskal juga akan bersifat konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.
Baca juga: CORE: Defisit anggaran 2022 bergantung pengendalian pandemi
Baca juga: Ekonom: Defisit anggaran 4,85 persen RAPBN 2022 realistis
Baca juga: Pemerintah sebut pengelolaan utang 2022 perhatikan risiko fiskal
“DPR harus memberi dukungan terhadap peningkatan sektor kesehatan yang diupayakan pemerintah, sekaligus mengawal kebijakan penanganan pandemi dengan melakukan pengawasan-pengawasan di seluruh lini," ujar Puan.
Dia mengingatkan APBN 2022 harus responsif, fleksibel, dan adaptif, karena kondisi ketidakpastian masih sangat tinggi akibat pandemi COVID-19.
Menurut dia, "kunci" kebangkitan ekonomi adalah pemulihan kesehatan sehingga DPR berkewajiban melakukan pengawasan yang optimal dari sisi legislasi, anggaran dan pengawalan yang presisi terhadap kebijakan pemerintah.
Rapat Paripurna DPR juga mengagendakan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN TA 2020.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment