Ilustrasi - Sejumlah tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri lengkap saat jam pertukaran shift di rumah sakit rujukan COVID-19 RSUD Kabupaten Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj/pri.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan anggaran kesehatan dalam penanganan COVID-19 akan meningkat hingga Rp300 triliun pada tahun 2021.
"Sebuah angka yang sangat besar karena memang sebagian besar anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah alokasi kesehatan," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menjelaskan, jumlah anggaran awal yang dialokasikan untuk kesehatan pada tahun 2021 sebesar Rp176 triliun, namun bertambah menjadi Rp214,9 triliun seiring dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Selain itu, belanja untuk bantuan sosial juga ditingkatkan menjadi Rp187 triliun pada tahun 2021 karena masyarakat mengalami tekanan yang sangat luar biasa pada saat pemerintah melakukan pembatasan.
Baca juga: Sri Mulyani ungkap empat kunci RI keluar dari jebakan kelas menengah
Ia menyebutkan, jenis bantuan sosial yang ditingkatkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta masyarakat paling bawah, kartu sembako untuk 18,8 juta, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta dan 5,95 juta penerima tambahan, serta bantuan logistik dalam bentuk beras Bulog.
"Ada pula Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan bantuan kuota internet bagi para pelajar di Tanah Air, hingga berbagai diskon listrik yang diperpanjang hingga akhir tahun," ungkap Sri Mulyani.
Maka dari itu, Bendahara Negara mengatakan, seluruh tambahan alokasi anggaran kesehatan maupun perlindungan sosial tersebut menyebabkan alokasi PEN meningkat dari Rp699 triliun pada 2020 menjadi Rp744,75 triliun pada tahun ini.
Baca juga: Menkeu: Kebutuhan RI atasi perubahan iklim naik jadi Rp3.779 triliun
"Sebuah angka yang sangat besar karena memang sebagian besar anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah alokasi kesehatan," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menjelaskan, jumlah anggaran awal yang dialokasikan untuk kesehatan pada tahun 2021 sebesar Rp176 triliun, namun bertambah menjadi Rp214,9 triliun seiring dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Selain itu, belanja untuk bantuan sosial juga ditingkatkan menjadi Rp187 triliun pada tahun 2021 karena masyarakat mengalami tekanan yang sangat luar biasa pada saat pemerintah melakukan pembatasan.
Baca juga: Sri Mulyani ungkap empat kunci RI keluar dari jebakan kelas menengah
Ia menyebutkan, jenis bantuan sosial yang ditingkatkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta masyarakat paling bawah, kartu sembako untuk 18,8 juta, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta dan 5,95 juta penerima tambahan, serta bantuan logistik dalam bentuk beras Bulog.
"Ada pula Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan bantuan kuota internet bagi para pelajar di Tanah Air, hingga berbagai diskon listrik yang diperpanjang hingga akhir tahun," ungkap Sri Mulyani.
Maka dari itu, Bendahara Negara mengatakan, seluruh tambahan alokasi anggaran kesehatan maupun perlindungan sosial tersebut menyebabkan alokasi PEN meningkat dari Rp699 triliun pada 2020 menjadi Rp744,75 triliun pada tahun ini.
Baca juga: Menkeu: Kebutuhan RI atasi perubahan iklim naik jadi Rp3.779 triliun
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment