Jakarta (ANTARA) - Elite politik termasuk diantaranya ketua umum partai politik masih jadi salah satu penentu arah perjalanan dan pembangunan bangsa, kata Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.

Pasalnya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menerapkan budaya politik paternalistik yang masih bergantung pada sosok atau figur pemimpin.

Oleh karena itu, elite politik punya peran sekaligus tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat, menjaga dan memelihara demokrasi, serta menjaga kewibawaan, kata Surya Paloh pada acara Dialog Kebangsaan yang digelar oleh CSIS Indonesia secara virtual di Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan itu, Surya Paloh menegaskan partai politik perlu memiliki idealisme yang menjadikan institusi itu tetap berwibawa. Jika idealisme itu tidak dipertahankan, maka itu akan jadi awal malapetaka, kata Surya Paloh.

“Lembaga resmi (partai politik, Red.) harus tetap berwibawa, ketika wibawa itu hilang, maka masyarakat tidak punya panutan yang baik,” kata Ketua Umum Partai NasDem.

Jika kepercayaan rakyat hilang, maka budaya politik akan didominasi oleh semangat pragmatis, terang dia.

Demi mempertahankan kepercayaan itu, Surya Paloh berpendapat para pimpinan partai dan kader-kader wajib jadi teladan bagi masyarakat.

Keteladanan itu hanya dapat terwujud jika ada komitmen terhadap cita-cita pendirian partai dan konsistensi menerapkan itu.

“(Banyak pihak, Red.) terlalu sibuk dengan hasil lembaga survei. Artinya, pendekatannya apa hasil survei, dan itu orientasinya kekuasaan,” kata Surya Paloh.

“Jika model ini (orientasi kekuasaan, Red.) dikedepankan oleh elite bangsa, khususnya pimpinan partai politik, pantaskah kita berpikir Indonesia seabad ke depan bisa jadi lebih maju, mandiri, lebih bermartabat. Saya pikir itu harus jadi perenungan kita,” kata Surya Paloh menambahkan.

Di samping itu, partai politik juga mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran serta mengawasi pelaksanaan demokrasi di tanah air.

“Negeri ini masih perlu edukasi, pendidikan, bagaimana kesadaran masyarakat bisa bangkit hingga timbul paling tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban,” terang Surya Paloh.

Pernyataan itu merujuk pada praktik demokrasi yang memungkinkan ruang kebebasan terbuka luas untuk publik. Menurut Surya Paloh, kebebasan itu perlu diikuti oleh pemahaman pentingnya menggunakan hak sekaligus menjalankan kewajiban sebagai warga negara.

Baca juga: Garda Pemuda NasDem apresiasi jumlah pendonor capai 2.717 orang
Baca juga: NasDem Jatim gelar vaksinasi khusus pondok pesantren di 10 daerah

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021