Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat. ANTARA/Aris Wasita.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai, tantangan berat para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, harus dihadapi dengan semangat kebersamaan dengan warga dalam menjalankan kebijakan pengendalian COVID-19 yang diterapkan pemerintah.
"Saat ini tantangan yang kita hadapi dalam pengendalian COVID-19 sangat besar, di sisi hulu maupun hilir. Hanya dengan semangat kebersamaan sebagai sesama anak bangsa, kita akan mampu membebaskan Ibu Pertiwi dari hantaman COVID-19," kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, sejumlah strategi sudah dicoba diterapkan pemerintah dengan berbagai nama, yang inti sejumlah kebijakan tersebut membatasi mobilitas masyarakat.
Dia mencontohkan kebijakan tersebut mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, PPKM Darurat hingga PPKM level 1-4 yang saat ini pada fase perpanjangan hingga 2 Agustus 2021.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Penyesuaian PPKM harus diantisipasi secara baik
"Namun karena dalam menjalankan kebijakan tersebut belum sepenuhnya terbentuk komitmen kebersamaan yang kuat antara masyarakat dan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, sehingga sejumlah kebijakan itu belum mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia," ujarnya.
Rerie mengakui ada sejumlah kota yang mampu menekan jumlah kasus positif COVID-19 namun lebih banyak daerah yang belum mampu menahan laju pertambahan kasus tersebut.
Karena itu, menurut dia, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah, misalnya per-Sabtu (31/7) total kasus positif mencapai 3,4 juta, sejak diumumkan kasus pertama kali pada Maret 2020.
Sementara itu, menurut Rerie, "positivity rate" harian nasional pada tanggal yang sama tercatat 24,82 persen, masih jauh dari standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu di bawah 5 persen.
"Sangat disayangkan pertambahan kasus positif COVID-19 harian tertinggi sejauh ini tercatat pada Kamis (15/7) sebanyak 56.757 kasus, justru terjadi pada saat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat ditetapkan. Dan angka kematian akibat COVID-19 tertinggi terjadi pada Selasa (27/7) yang tercatat 2.069 orang meninggal dunia," katanya.
Baca juga: Ketua MPR minta pemda dukung kebijakan perpanjangan PPKM
Namun, menurut dia, capaian tingkat kesembuhan tertinggi tercatat pada Selasa (27/7) yaitu sebanyak 47.128 orang, juga terjadi saat kebijakan pembatasan mobilitas orang diterapkan.
Rerie menilai berdasarkan capaian itu, terlihat belum terbentuk komitmen yang cukup kuat dari para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menjalankan kebijakan pengendalian COVID-19.
"Pada kondisi tersebut masyarakat dan para pemangku kepentingan membutuhkan dorongan semangat dalam setiap kesempatan agar tetap berkomitmen kuat dalam pengendalian COVID-19," ujarnya.
Dia mengatakan di bulan Kemerdekaan menggelorakan semangat perjuangan diharapkan bisa jadi salah satu cara meningkatkan komitmen anak bangsa melalui berbagai upaya, agar Indonesia bisa merdeka dari jerat pandemi COVID-19.
Baca juga: Wakil Ketua MPR dukung perpanjangan PPKM
"Saat ini tantangan yang kita hadapi dalam pengendalian COVID-19 sangat besar, di sisi hulu maupun hilir. Hanya dengan semangat kebersamaan sebagai sesama anak bangsa, kita akan mampu membebaskan Ibu Pertiwi dari hantaman COVID-19," kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, sejumlah strategi sudah dicoba diterapkan pemerintah dengan berbagai nama, yang inti sejumlah kebijakan tersebut membatasi mobilitas masyarakat.
Dia mencontohkan kebijakan tersebut mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, PPKM Darurat hingga PPKM level 1-4 yang saat ini pada fase perpanjangan hingga 2 Agustus 2021.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Penyesuaian PPKM harus diantisipasi secara baik
"Namun karena dalam menjalankan kebijakan tersebut belum sepenuhnya terbentuk komitmen kebersamaan yang kuat antara masyarakat dan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, sehingga sejumlah kebijakan itu belum mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia," ujarnya.
Rerie mengakui ada sejumlah kota yang mampu menekan jumlah kasus positif COVID-19 namun lebih banyak daerah yang belum mampu menahan laju pertambahan kasus tersebut.
Karena itu, menurut dia, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah, misalnya per-Sabtu (31/7) total kasus positif mencapai 3,4 juta, sejak diumumkan kasus pertama kali pada Maret 2020.
Sementara itu, menurut Rerie, "positivity rate" harian nasional pada tanggal yang sama tercatat 24,82 persen, masih jauh dari standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu di bawah 5 persen.
"Sangat disayangkan pertambahan kasus positif COVID-19 harian tertinggi sejauh ini tercatat pada Kamis (15/7) sebanyak 56.757 kasus, justru terjadi pada saat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat ditetapkan. Dan angka kematian akibat COVID-19 tertinggi terjadi pada Selasa (27/7) yang tercatat 2.069 orang meninggal dunia," katanya.
Baca juga: Ketua MPR minta pemda dukung kebijakan perpanjangan PPKM
Namun, menurut dia, capaian tingkat kesembuhan tertinggi tercatat pada Selasa (27/7) yaitu sebanyak 47.128 orang, juga terjadi saat kebijakan pembatasan mobilitas orang diterapkan.
Rerie menilai berdasarkan capaian itu, terlihat belum terbentuk komitmen yang cukup kuat dari para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menjalankan kebijakan pengendalian COVID-19.
"Pada kondisi tersebut masyarakat dan para pemangku kepentingan membutuhkan dorongan semangat dalam setiap kesempatan agar tetap berkomitmen kuat dalam pengendalian COVID-19," ujarnya.
Dia mengatakan di bulan Kemerdekaan menggelorakan semangat perjuangan diharapkan bisa jadi salah satu cara meningkatkan komitmen anak bangsa melalui berbagai upaya, agar Indonesia bisa merdeka dari jerat pandemi COVID-19.
Baca juga: Wakil Ketua MPR dukung perpanjangan PPKM
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment