Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 secara virtual dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Senin (23/8/2021). (Asdep KIP Setwapres)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh pemerintah daerah memetakan kembali seluruh program kegiatan dan anggaran terkait percepatan penurunan kekerdilan pada anak atau stunting di daerah.
"Saya meminta agar pemerintah daerah dapat memetakan kembali semua program, kegiatan dan anggaran yang terkait percepatan penurunan stunting di wilayahnya," kata Wapres saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Senin.
Baca juga: Menkes optimistis Indonesia capai target penurunan stunting pada 2024
Pemetaan ulang terhadap program kerja dan anggaran stunting tersebut penting dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang belum merata dan terhenti akibat pandemi COVID-19, jelasnya.
"Pemetaan ini penting untuk mengetahui program apa saja yang masih berjalan, program apa saja yang cakupannya belum merata, dan program apa saja yang terhenti selama masa pandemi," pesan Wapres.
Dari pemetaan tersebut, lanjut Wapres, pemda dapat menyusun rencana kegiatan selanjutnya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan. Sehingga, seluruh layanan terkait pencegahan dan penurunan stunting dapat diterima oleh kelompok sasaran di daerah, tukasnya.
Wapres juga mengingatkan pemda untuk memastikan seluruh program pencegahan dan penurunan stunting di daerah dapat sampai ke target kelompok sasaran dengan tepat, karena sumber dana berasal dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L).
"Yang menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh program, yang alokasi anggarannya berasal dari berbagai K/L maupun dari sumber-sumber lainnya, dapat secara konvergen sampai di wilayah dan diterima oleh rumah tangga sasaran," ujar Wapres.
Turut memberikan arahan dalam Rakornas tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.
Baca juga: Wapres dorong rumah sakit kembangkan inovasi "telemedicine"
Baca juga: Wapres: Indonesia perlu sistem pelayanan kesehatan sesuai akidah Islam
"Saya meminta agar pemerintah daerah dapat memetakan kembali semua program, kegiatan dan anggaran yang terkait percepatan penurunan stunting di wilayahnya," kata Wapres saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Senin.
Baca juga: Menkes optimistis Indonesia capai target penurunan stunting pada 2024
Pemetaan ulang terhadap program kerja dan anggaran stunting tersebut penting dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang belum merata dan terhenti akibat pandemi COVID-19, jelasnya.
"Pemetaan ini penting untuk mengetahui program apa saja yang masih berjalan, program apa saja yang cakupannya belum merata, dan program apa saja yang terhenti selama masa pandemi," pesan Wapres.
Dari pemetaan tersebut, lanjut Wapres, pemda dapat menyusun rencana kegiatan selanjutnya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan. Sehingga, seluruh layanan terkait pencegahan dan penurunan stunting dapat diterima oleh kelompok sasaran di daerah, tukasnya.
Wapres juga mengingatkan pemda untuk memastikan seluruh program pencegahan dan penurunan stunting di daerah dapat sampai ke target kelompok sasaran dengan tepat, karena sumber dana berasal dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L).
"Yang menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh program, yang alokasi anggarannya berasal dari berbagai K/L maupun dari sumber-sumber lainnya, dapat secara konvergen sampai di wilayah dan diterima oleh rumah tangga sasaran," ujar Wapres.
Turut memberikan arahan dalam Rakornas tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.
Baca juga: Wapres dorong rumah sakit kembangkan inovasi "telemedicine"
Baca juga: Wapres: Indonesia perlu sistem pelayanan kesehatan sesuai akidah Islam
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment