Apakah 'panjenengan' siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi, dan korupsi. Setuju apa tidak?
Banjarnegara (ANTARA) -

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat memimpin rapat terbuka di Pendapa Kabupaten Banjarnegara, Senin, yang diikuti Wakil Bupati Syamsudin dan seluruh pejabat di lingkungan pemkab setempat.

Dalam rapat tersebut, Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat dan peristiwa penangkapan Bupati Banjarnegara oleh KPK tidak boleh mengganggu pelayanan.

Baca juga: KPK miliki bukti kuat Budhi Sarwono terima "fee" Rp2,1 miliar

Selain itu, Ganjar juga meminta seluruh pejabat di lingkungan Kabupaten Banjarnegara untuk berubah dan kasus Bupati Budhi Sarwono harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.

"Apakah 'panjenengan' siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi, dan korupsi. Setuju apa tidak?" katanya.

Pertanyaan Ganjar tersebut ditujukan kepada seluruh pejabat yang ada di tempat itu dan semuanya serentak menjawab setuju.

"Baik kalau begitu nanti saya dampingi, Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara," ujarnya.

Ditemui usai acara, Ganjar mengatakan kedatangannya kali ini untuk memastikan pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara tidak boleh terganggu.

Selain itu, soal penunjukan pelaksana harian Bupati Banjarnegara juga sudah ditandatanganinya.

Baca juga: Spanduk dukungan kepada KPK terpasang di Banjarnegara

"Suratnya sudah saya tandatangani sehingga Pak Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telepon Pak Wakil Bupati dan responnya bagus," katanya.

Dalam pengarahannya, Ganjar juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Pemkab Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.

"Ayo politik anggarannya digitalkan, kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik, saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD-nya," ujarnya.

Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola serta mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka koordinasi, supervisi, dan pencegahan di Kabupaten Banjarnegara.

"Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan, maka ini momentum untuk mereform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel, dan berintegritas, sikat semua pungli, tidak boleh ada lagi setoran-setoran," tegasnya.

Ganjar juga meminta jajaran Pemkab Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran dengan tujuan agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.

"Saya juga meminta agar medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara ini gak aktif, hanya BPBD-nya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti 'go digital' dan semuanya saya minta membuka diri," katanya.

Seperti diwartakan, KPK pada Jumat (3/9) malam menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

Baca juga: Ganjar minta Wabup Banjarnegara konsolidasi seluruh OPD
Baca juga: Wabup Banjarnegara: Pelayanan masyarakat tidak terganggu kasus hukum

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021