Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tiga kunci utama yang tengah disiapkan pemerintah untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19.
"Pertama adalah cakupan vaksinasi yang tinggi terutama untuk kelompok rentan, seperti lansia," katanya dalam konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta, Senin.
Kunci kedua, yakni penerapan 3T (Testing, Tracing, Treatment) termasuk penanganan isolasi terpusat (isoter) yang optimal.
"Isoter jadi sangat penting. Orang-orang yang kena status hitam di PeduliLindungi, akan kita segera tangani. Di mal, misalnya, kita periksa (jika statusnya hitam) langsung bawa ke karantina terpusat untuk menghindari penularan ke orang-orang lain," jelasnya.
Baca juga: Pemerintah masukkan cakupan vaksinasi dalam evaluasi level PPKM
Kunci ketiga, lanjut Luhut, yakni kepatuhan protokol kesehatan yang tinggi meliputi 3M dan implementasi screening PeduliLindungi.
"Jika capaian vaksinasi masih rendah, maka tiga strategi utama tersebut akan ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat, seperti implementasi PPKM yang ada saat ini," katanya.
Wakil Ketua Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu menuturkan sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, tujuan dan arah kebijakan penanganan COVID-19 tetap konsisten. Namun, strategi dan manajemen di lapangan disesuaikan dengan masalah dan tantangan yang ada.
"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data-data terkini," ujarnya.
Baca juga: PPKM Jawa-Bali berlanjut hingga 20 September, Bali turun level
Menurut Luhut, langkah pengetatan dan pelonggaran mungkin kerapkali dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten.
Namun, justru itulah yang harus dilakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.
"Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi," katanya.
Sebagai mantan anggota militer, Luhut menuturkan penanganan COVID-19 di Indonesia tak berbeda dengan operasi militer.
"Operasi militer pun selalu melakukan perubahan-perubahan agar tidak bisa dibaca musuh. Kita membaca bagaimana sifat varian delta ini dan kita juga melakukan perubahan strategi kita untuk menghadapi itu. Itu sebabnya mungkin kenapa kita bisa cepat membuat perbaikan-perbaikan di Indonesia. Bukan tidak ada konsistensi, tapi kita menyesuaikan, melihat sifat-sifat ini dan pengalaman-pengalaman di negara lain," tutup Luhut.
Baca juga: Luhut ungkap capaian penanganan Covid-19 dan prediksi kasus harian
"Pertama adalah cakupan vaksinasi yang tinggi terutama untuk kelompok rentan, seperti lansia," katanya dalam konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta, Senin.
Kunci kedua, yakni penerapan 3T (Testing, Tracing, Treatment) termasuk penanganan isolasi terpusat (isoter) yang optimal.
"Isoter jadi sangat penting. Orang-orang yang kena status hitam di PeduliLindungi, akan kita segera tangani. Di mal, misalnya, kita periksa (jika statusnya hitam) langsung bawa ke karantina terpusat untuk menghindari penularan ke orang-orang lain," jelasnya.
Baca juga: Pemerintah masukkan cakupan vaksinasi dalam evaluasi level PPKM
Kunci ketiga, lanjut Luhut, yakni kepatuhan protokol kesehatan yang tinggi meliputi 3M dan implementasi screening PeduliLindungi.
"Jika capaian vaksinasi masih rendah, maka tiga strategi utama tersebut akan ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat, seperti implementasi PPKM yang ada saat ini," katanya.
Wakil Ketua Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu menuturkan sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, tujuan dan arah kebijakan penanganan COVID-19 tetap konsisten. Namun, strategi dan manajemen di lapangan disesuaikan dengan masalah dan tantangan yang ada.
"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data-data terkini," ujarnya.
Baca juga: PPKM Jawa-Bali berlanjut hingga 20 September, Bali turun level
Menurut Luhut, langkah pengetatan dan pelonggaran mungkin kerapkali dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten.
Namun, justru itulah yang harus dilakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.
"Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi," katanya.
Sebagai mantan anggota militer, Luhut menuturkan penanganan COVID-19 di Indonesia tak berbeda dengan operasi militer.
"Operasi militer pun selalu melakukan perubahan-perubahan agar tidak bisa dibaca musuh. Kita membaca bagaimana sifat varian delta ini dan kita juga melakukan perubahan strategi kita untuk menghadapi itu. Itu sebabnya mungkin kenapa kita bisa cepat membuat perbaikan-perbaikan di Indonesia. Bukan tidak ada konsistensi, tapi kita menyesuaikan, melihat sifat-sifat ini dan pengalaman-pengalaman di negara lain," tutup Luhut.
Baca juga: Luhut ungkap capaian penanganan Covid-19 dan prediksi kasus harian
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment