Pemulangan PMI dari Malaysia melalui pelabuhan SBP Tanjungpinang, Kepri, tahun 2021. ANTARA/Ogen.
Tanjungpinang (ANTARA) - Menko Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Panjaitan mengpresiasi kinerja Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad dan jajaran dalam menangani masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) melalui daerah tersebut.
"Kami ucapkan terimakasih kepada Pak Gubernur dan jajaran, karena bekerja keras membantu pemerintah pusat menangani PMI," kata Luhut melalui Video Conference rapat koordinasi terkait penanganan karantina PMI, Minggu.
Dalam rapat itu, Luhut menekankan prosedur kesehatan terhadap kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus diperketat agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya Kepri.
Kepri sendiri yang merupakan bagian dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan menjadi pintu keluar-masuk PMI dari dan ke Malaysia hingga Singapura.
Baca juga: Menhub evaluasi kepulangan PMI dari Aruk dan Entikong
Luhut menilai penanganan PMI yang masuk ke Kepri sudah sangat bagus. Mulai dari tes usap PCR, penanganan PMI yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang tidak. Semua dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.
Luhut juga mendukung sekaligus mengapresiasi para petugas karantina di lapangan yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik.
Petugas di lapangan adalah garda terdepan dalam menjaga agar penyebaran COVID-19 di Kepri bisa dihentikan.
"Penanganan yang serius harus dilakukan agar kasus COVID-19 di Kepri yang terus menurun tetap terjaga dan para PMI terkonfirmasi tidak menimbulkan kasus baru," sebutnya.
Baca juga: Luhut ungkap tiga kunci hidup berdampingan dengan COVID-19
Sementara Gubernur Ansar Ahmad berharap agar pemulangan PMI melalui pelabuhan laut dilakukan tidak hanya di Kota Batam, melainkan juga Kota Tanjungpinang.
"Kami memohon pemerintah pusat agar pemulangan PMI nanti tetap dua pintu seperti sebelumnya, yakni lewat Batam dan Tanjungpinang. Tidak dipusatkan di Batam saja," kata Ansar Ahmad.
Ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusan untuk hanya membuka pintu masuk PMI ke tanah air melalui laut, lewat Batam.
Apabila pintu masuk PMI hanya melalui Batam, maka dikhawatirkan akan timbul masalah baru, juga biaya dan fasilitas.
Menurut Gubernur, Kota Tanjungpinang lebih siap menangani penerimaan PMI, karena ibu kota provinsi itu memiliki fasilitas yang memadai dan ditangani Kementerian Sosial secara langsung.
"Sedangkan di Batam, relatif tidak ada ada penanganan dari Kemensos," ucap Ansar.
"Kami ucapkan terimakasih kepada Pak Gubernur dan jajaran, karena bekerja keras membantu pemerintah pusat menangani PMI," kata Luhut melalui Video Conference rapat koordinasi terkait penanganan karantina PMI, Minggu.
Dalam rapat itu, Luhut menekankan prosedur kesehatan terhadap kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus diperketat agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya Kepri.
Kepri sendiri yang merupakan bagian dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan menjadi pintu keluar-masuk PMI dari dan ke Malaysia hingga Singapura.
Baca juga: Menhub evaluasi kepulangan PMI dari Aruk dan Entikong
Luhut menilai penanganan PMI yang masuk ke Kepri sudah sangat bagus. Mulai dari tes usap PCR, penanganan PMI yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang tidak. Semua dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.
Luhut juga mendukung sekaligus mengapresiasi para petugas karantina di lapangan yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik.
Petugas di lapangan adalah garda terdepan dalam menjaga agar penyebaran COVID-19 di Kepri bisa dihentikan.
"Penanganan yang serius harus dilakukan agar kasus COVID-19 di Kepri yang terus menurun tetap terjaga dan para PMI terkonfirmasi tidak menimbulkan kasus baru," sebutnya.
Baca juga: Luhut ungkap tiga kunci hidup berdampingan dengan COVID-19
Sementara Gubernur Ansar Ahmad berharap agar pemulangan PMI melalui pelabuhan laut dilakukan tidak hanya di Kota Batam, melainkan juga Kota Tanjungpinang.
"Kami memohon pemerintah pusat agar pemulangan PMI nanti tetap dua pintu seperti sebelumnya, yakni lewat Batam dan Tanjungpinang. Tidak dipusatkan di Batam saja," kata Ansar Ahmad.
Ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusan untuk hanya membuka pintu masuk PMI ke tanah air melalui laut, lewat Batam.
Apabila pintu masuk PMI hanya melalui Batam, maka dikhawatirkan akan timbul masalah baru, juga biaya dan fasilitas.
Menurut Gubernur, Kota Tanjungpinang lebih siap menangani penerimaan PMI, karena ibu kota provinsi itu memiliki fasilitas yang memadai dan ditangani Kementerian Sosial secara langsung.
"Sedangkan di Batam, relatif tidak ada ada penanganan dari Kemensos," ucap Ansar.
Pewarta: Ogen
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment