Langkah itu diperlukan agar utusan khusus ASEAN bisa memfasilitasi dialog inklusif sesuai amanat Pertemuan Pemimpin ASEAN pada April 2021
Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia mendorong agar Junta Militer di Myanmar dapat memberikan akses bagi utusan khusus (utsus) ASEAN untuk bertemu semua pihak dan mengunjungi semua wilayah di negara tersebut dengan aman.

"Langkah itu diperlukan agar utusan khusus ASEAN bisa memfasilitasi dialog inklusif sesuai amanat Pertemuan Pemimpin ASEAN pada April 2021," kata Retno Marsudi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, menindaklanjuti lima poin konsensus hasil pertemuan para pimpinan Asean pada April 2021, atas usulan para Menlu ASEAN dan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, telah ditunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei sebagai Utsus ASEAN untuk Myanmar.

Baca juga: Menlu: Indonesia hanya ingin Afghanistan damai, stabil, dan makmur

Menurut dia, penunjukan Utsus ASEAN tersebut memang terlambat namun merupakan langkah maju untuk mengimplementasikan Lima Poin Konsensus hasil pertemuan para Pimpinan ASEAN.

"Penunjukan Utsus ASEAN untuk Myanmar tersebut tidak kalah penting adalah bagaimana Utsus tersebut dapat bekerja dalam menjalankan amanah dan mandat para Pimpinan ASEAN yang tertuang dalam Lima Poin Konsensus," ujarnya.

Menlu Retno menjelaskan tantangan utama Utsus ASEAN adalah akses untuk berbicara dengan semua pihak dan mengunjungi seluruh wilayah di Myanmar dengan aman.

Langkah tersebut menurut dia perlu dilakukan agar Utsus ASEAN untuk Myanmar tersebut bisa memfasilitasi dialog inklusif sesuai amanat hasil Pertemuan Para Pimpinan ASEAN pada April 2021 di Jakarta.

"Melihat perkembangan di Myanmar, isu akses tersebut menjadi tantangan lebih besar dari pemilihan Utsus itu sendiri. Karena tanpa pemberian akses dari Junta Militer di Myanmar, maka tidak mungkin Utsus ASEAN dapat melakukan pekerjaannya," katanya.

Selain itu Retno menyampaikan isu lain dari perkembangan kondisi di Myanmar adalah terkait bantuan kemanusiaan kepada masyarakat negara tersebut. Menurut dia, bantuan tersebut harus didorong keras karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar.

"Pada 18 Agustus 2021, Sekjen ASEAN mengadakan 'pledging conference' untuk menggalang dana dan dukungan bagi bantuan kemanusiaan untuk Myanmar," ujarnya.

Baca juga: Menlu RI dorong diversifikasi produk vaksin ke negara berkembang

Menurut dia, dalam pertemuan tersebut dipaparkan bantuan kemanusiaan akan diberikan dalam dua fase yaitu pertama, "life saving' terkait dengan pandemi COVID-19 yang sangat diperlukan saat ini; kedua adalah "life sustaining" yaitu bantuan yang lebih luas.

Menurut dia, Indonesia dalam "pledging conference" tersebut menyampaikan komitmen untuk memberikan bantuan alat-alat kesehatan senilai 200 ribu dolar AS.

Dia menjelaskan, untuk fase pertama bantuan kemanusiaan tersebut direncanakan akan diberikan pada September 2021, dan fase kedua akan didahului dengan penilaian atau "assesment" terkait bantuan yang diberikan.

Rapat Kerja Komisi I DPR tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono dengan agenda, pertama, pembahasan laporan keuangan Kemlu APBN TA. 2020; kedua, pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian/lembaga (RKA K/L) Kemlu TA. 2022; dan ketiga program prioritas nasional dan prioritas Kemlu tahun 2022.

Namun Raker tersebut berlangsung tertutup saat agenda pendalaman hasil paparan yang disampaikan Menlu dan Sekjen Kementerian Luar Negeri.

Baca juga: KBRI Singapura menganugerahkan Adinata Award kepada Temasek
Baca juga: Menlu: Indonesia harapkan perdamaian, stabilitas di Afghanistan

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021