Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR tetap terbuka bagi rakyat meski di masa pandemi COVID-19 dan lembaga yang dipimpinnya selalu siap menerima aspirasi dari masyarakat.
"Sekarang masih dibatasi kehadiran di Gedung DPR 20 persen. Setiap acara satu pimpinan wajib hadir, sisanya lewat zoom. Begitu juga dengan mitra kementerian," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam sesi tanya Jjwab (Senja) bersama pembawa acara Feni Rose yang disiarkan live di Instagram, Jumat. Dalam perbincangan santai dengan tema 'DPR RI Tak Pernah Berhenti Mendengar Aspirasi Masyarakat' itu, Feni Rose awalnya menanyakan mengenai kinerja wakil rakyat selama masa pandemi.
Puan mengatakan, meskipun ada pembatasan kehadiran di Gedung DPR, tidak ada larangan bagi masyarakat yang hendak datang. Hingga saat ini, menurut dia, belum ada aturan wajib vaksin untuk yang datang ke Gedung DPR meskipun untuk agenda tertentu ada kewajiban tes antigen atau PCR.
Baca juga: Puan Maharani bangga dengan prestasi atlet Paralimpiade Tokyo
Baca juga: Puan ingatkan pemerintah percepat vaksinasi COVID-19
Baca juga: Puan imbau Pemda antisipasi peningkatan kasus COVID-19 di akhir tahun
"Sampai sekarang kita belum pakai aplikasi PeduliLindungi (untuk masuk ke gedung DPR) karena bayak yang mau sampaikan aspirasi. Kalau yang mau sampaikan aspirasi belum punya sertifikat vaksin, mereka jadi tidak bisa masuk, yang penting harus ketat protokol kesehatan," ujarnya.
Namun menurut dia, kalau ada rapat penting di komisi harus ada tes antigen pada hari H di tempat atau membawa surat tes yang menyatakan hasil negatif COVID-19 dan masyarakat yang hadir harus diketahui dulu apa urusannya serta mengikuti mekanisme yang ada.
Dia menjelaskan metode yang bisa dilakukan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke DPR yaitu datang langsung, mengirimkan aspirasi melalui surat atau dengan sarana media sosial milik DPR resmi atau pun langsung ke masing-masing anggota dewan.
Dalam kesempatan tersebut, Feni Rose dan Puan berbincang mengenai tugas dan kinerja DPR, termasuk mengenai diplomasi parlemen.
Puan mengatakan diplomasi bilateral dari sisi legislatif juga penting untuk menyampaikan eksistensi Indonesia di mata dunia, seperti yang baru-baru ini dihadirinya yaitu forum Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria.
"Termasuk ada juga pertemuan ketua-ketua parlemen perempuan di dunia, ada 26 perempuan yang hadir. Tahun depan Indonesia akan jadi tuan rumah G20, di parlemen juga ada P20, forum diplomasi internasional lembaga-lembaga legislatif negara-negara di dunia," katanya.
Puan menjelaskan, forum diplomasi legislatif internasional akan menjadi sarana bagi DPR dalam menyampaikan visi misi Indonesia. Menurut dia, DPR RI juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah agar ada kesamaan visi misi yang akan dibawa di forum internasional.
Dia menjelaskan, kegiatan di DPR dilakukan dari Senin-Kamis karena pada hari Jumat digunakan anggota DPR RI untuk konsolidasi bersama fraksi dan juga tetap turun ke daerah pemilihan (dapil) bertemu dengan konstituen di Sabtu-Minggu, meski di luar masa reses.
"Ketika masa pandemi bisa melalui daring karena kami punya tim di daerah, meskipun diperbolehkan undang-undang, namun kami harus menjaga untuk tidak ada kerumunan. Karena tugas anggota DPR itu turun ke lapangan, namun bisa dilakukan dengan berbagai cara," ujarnya.
Puan mengaku bukan hanya harus turun ke daerah pemilihannya di Jawa Tengah tapi juga secara nasional karena posisinya sebagai pimpinan DPR, fungsi pengawasan harus dilakukan merata di seluruh daerah.
"Sekarang masih dibatasi kehadiran di Gedung DPR 20 persen. Setiap acara satu pimpinan wajib hadir, sisanya lewat zoom. Begitu juga dengan mitra kementerian," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam sesi tanya Jjwab (Senja) bersama pembawa acara Feni Rose yang disiarkan live di Instagram, Jumat. Dalam perbincangan santai dengan tema 'DPR RI Tak Pernah Berhenti Mendengar Aspirasi Masyarakat' itu, Feni Rose awalnya menanyakan mengenai kinerja wakil rakyat selama masa pandemi.
Puan mengatakan, meskipun ada pembatasan kehadiran di Gedung DPR, tidak ada larangan bagi masyarakat yang hendak datang. Hingga saat ini, menurut dia, belum ada aturan wajib vaksin untuk yang datang ke Gedung DPR meskipun untuk agenda tertentu ada kewajiban tes antigen atau PCR.
Baca juga: Puan Maharani bangga dengan prestasi atlet Paralimpiade Tokyo
Baca juga: Puan ingatkan pemerintah percepat vaksinasi COVID-19
Baca juga: Puan imbau Pemda antisipasi peningkatan kasus COVID-19 di akhir tahun
"Sampai sekarang kita belum pakai aplikasi PeduliLindungi (untuk masuk ke gedung DPR) karena bayak yang mau sampaikan aspirasi. Kalau yang mau sampaikan aspirasi belum punya sertifikat vaksin, mereka jadi tidak bisa masuk, yang penting harus ketat protokol kesehatan," ujarnya.
Namun menurut dia, kalau ada rapat penting di komisi harus ada tes antigen pada hari H di tempat atau membawa surat tes yang menyatakan hasil negatif COVID-19 dan masyarakat yang hadir harus diketahui dulu apa urusannya serta mengikuti mekanisme yang ada.
Dia menjelaskan metode yang bisa dilakukan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke DPR yaitu datang langsung, mengirimkan aspirasi melalui surat atau dengan sarana media sosial milik DPR resmi atau pun langsung ke masing-masing anggota dewan.
Dalam kesempatan tersebut, Feni Rose dan Puan berbincang mengenai tugas dan kinerja DPR, termasuk mengenai diplomasi parlemen.
Puan mengatakan diplomasi bilateral dari sisi legislatif juga penting untuk menyampaikan eksistensi Indonesia di mata dunia, seperti yang baru-baru ini dihadirinya yaitu forum Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria.
"Termasuk ada juga pertemuan ketua-ketua parlemen perempuan di dunia, ada 26 perempuan yang hadir. Tahun depan Indonesia akan jadi tuan rumah G20, di parlemen juga ada P20, forum diplomasi internasional lembaga-lembaga legislatif negara-negara di dunia," katanya.
Puan menjelaskan, forum diplomasi legislatif internasional akan menjadi sarana bagi DPR dalam menyampaikan visi misi Indonesia. Menurut dia, DPR RI juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah agar ada kesamaan visi misi yang akan dibawa di forum internasional.
Dia menjelaskan, kegiatan di DPR dilakukan dari Senin-Kamis karena pada hari Jumat digunakan anggota DPR RI untuk konsolidasi bersama fraksi dan juga tetap turun ke daerah pemilihan (dapil) bertemu dengan konstituen di Sabtu-Minggu, meski di luar masa reses.
"Ketika masa pandemi bisa melalui daring karena kami punya tim di daerah, meskipun diperbolehkan undang-undang, namun kami harus menjaga untuk tidak ada kerumunan. Karena tugas anggota DPR itu turun ke lapangan, namun bisa dilakukan dengan berbagai cara," ujarnya.
Puan mengaku bukan hanya harus turun ke daerah pemilihannya di Jawa Tengah tapi juga secara nasional karena posisinya sebagai pimpinan DPR, fungsi pengawasan harus dilakukan merata di seluruh daerah.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment