Jakarta (ANTARA) -
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menyebutkan sinergitas antara daerah dengan DPD RI penting dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bersama Wakil Ketua Badan Kehormatan Yustina Ismiati, Wakil Ketua PURT Hasan Basri, Wakil Ketua Komite I Fernando Sinaga, dan Anggota DPD RI asal Maluku Utara Namto Roba melakukan kunjungan kerja DPD RI ke Provinsi Kepulauan Riau.
 
Mahyudin dan rombongannya mengadakan pertemuan silaturahmi dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Dia menyambut antusias keinginan Pemprov Kepri mengangkat isu-isu teritorial ini, salah satunya adalah tentang kawasan Singakarsa yang rawan dicaplok negara lain jika kita tidak segera bertindak.

Baca juga: LaNyalla sebut wajah Indonesia adalah mosaik dari daerah
 
"Kami akan perjuangkan agar kawasan Singakarsa ini segera dibenahi bukan hanya secara legal formal, tapi tindakan nyata untuk membangun entah itu tower atau mercusuar sehingga wilayah itu tidak diserobot oleh negara lain," kata Mahyudin.
 
Kepri memang dikenal sebagai wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam seperti bauksit dan timah, serta potensi kekayaan laut yang luar biasa.
 
Dalam pertemuan tersebut juga muncul kesepahaman semua pihak untuk memperkuat fungsi dan wewenang DPD RI ke depan jika memang akan ada amendemen terhadap konstitusi.

Dia berharap DPD RI tidak lagi terkesan menjadi lembaga subordinat di parlemen yang hanya bisa mengusulkan RUU tanpa kewenangan memutuskan, sinergitas untuk penguatan itu mutlak diperlukan untuk memperjuangkan aspirasi daerah-daerah seperti Kepri itu.

Baca juga: Menkominfo: DPD berperan penting percepat transformasi digital daerah
 
"Kita punya misi yang sama, perjuangan yang sama, dan sama-sama mengangkat kepentingan rakyat dan pemerintah daerah, sinergi kita akan menjadi kekuatan luar biasa, apalagi bagi daerah dengan potensi SDA dan kelautan berlimpah seperti Kepri, mutlak diperlukan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI," katanya.
 
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memaparkan banyak hal tentang potensi, harapan dan aspirasi pemerintah dan masyarakat Kepri. Ia juga memaparkan isu tentang betapa pentingnya menjaga, mengamankan serta mempertahankan teritorial kita di wilayah tersebut.
 
"Berkaca dari kasus Sipadan-Ligitan, saya bertekad agar peristiwa serupa tidak terulang lagi," katanya.
 
Kepri, kata dia, merupakan provinsi dengan 2.408 pulau, 96 persennya adalah wilayah laut yang rawan diklaim oleh negara lain yang berbatasan dengan Kepri.
 
"Saya harap DPD dapat mengawal kepentingan kita, karena ini sangat penting bagi Pertahanan Nasional kita," kata Ansar.
 

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021