Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat bertemu Menteri Pasifis dan Lingkungan Hidup Inggris Lord Zac Goldsmith dalam kunjungan kerja ke London, Inggris. (ANTARA/HO-Humas Bappenas)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan komitmen Indonesia dan Inggris untuk implementasi ekonomi hijau serta menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, melalui program pembangunan rendah karbon.
Suharso menegaskan hal tersebut usai bertemu Menteri Pasifik dan Lingkungan Hidup Inggris Lord Zac Goldsmith dalam kunjungan kerja ke London, Inggris.
“Kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Inggris telah memberikan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk bergerak menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan melalui berbagai studi kebijakan," kata Suharso dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Selama ini, studi kebijakan mengenai pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan mencakup food loss and waste, carbon tax, carbon pricing, efisiensi energi, serta keterkaitan antara keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
Baca juga: Kepala Bappenas: Ekonomi hijau kunci lepas dari "middle income trap"
Kerja sama Indonesia-Inggris dalam kerangka pembangunan rendah karbon yang telah dimulai sejak 2017, kini memasuki fase transisi ke tahap kedua yang akan dimulai 2022 hingga 2025, dengan target lebih strategis dan berdampak jangka panjang.
Pada 2019, Kementerian PPN/Bappenas bersama konsorsium penelitian dan mitra pembangunan mengembangkan laporan berjudul "Perubahan Paradigma Menuju Perekonomian Hijau di Indonesia".
Laporan itu memiliki temuan kunci meliputi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata enam persen per tahun, hingga strategi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 43 persen pada 2030.
Kemudian, Kementerian PPN/Bappenas mengintegrasikan temuan tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, salah satunya dengan menjadikan pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai indikator pembangunan ekonomi makro.
Baca juga: Kepala Bappenas: Ekonomi hijau jadi tujuan utama transformasi ekonomi
Pada 2021, bersama UK-Foreign, Commonwealth & Development Office dan didukung New Climate Economy serta World Resources Institute, Kementerian PPN/Bappenas juga telah menyusun laporan "Ekonomi Hijau untuk Menuju Net-Zero Emissions di Masa Mendatang".
Laporan tersebut membahas pentingnya Build Back Better, atau komitmen untuk bangkit dari COVID-19, menuju ekonomi hijau dan untuk mencapai net-zero emissions paling lambat pada 2060.
"Berdasarkan Laporan Ekonomi Hijau yang Bappenas terbitkan bulan ini, skenario net-zero akan membawa manfaat tambahan dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebagai upaya yang tidak terpisahkan dari langkah-langkah pemulihan COVID-19, sekaligus berkontribusi dalam menjaga suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius yang turut menjadi tujuan bersama Indonesia-Inggris," kata Suharso.
Baca juga: Bappenas: 75 persen investor tertarik investasi di industri hijau
Baca juga: Bappenas: Pajak karbon alat menuju Indonesia Emas 2045
Suharso menegaskan hal tersebut usai bertemu Menteri Pasifik dan Lingkungan Hidup Inggris Lord Zac Goldsmith dalam kunjungan kerja ke London, Inggris.
“Kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Inggris telah memberikan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk bergerak menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan melalui berbagai studi kebijakan," kata Suharso dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Selama ini, studi kebijakan mengenai pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan mencakup food loss and waste, carbon tax, carbon pricing, efisiensi energi, serta keterkaitan antara keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
Baca juga: Kepala Bappenas: Ekonomi hijau kunci lepas dari "middle income trap"
Kerja sama Indonesia-Inggris dalam kerangka pembangunan rendah karbon yang telah dimulai sejak 2017, kini memasuki fase transisi ke tahap kedua yang akan dimulai 2022 hingga 2025, dengan target lebih strategis dan berdampak jangka panjang.
Pada 2019, Kementerian PPN/Bappenas bersama konsorsium penelitian dan mitra pembangunan mengembangkan laporan berjudul "Perubahan Paradigma Menuju Perekonomian Hijau di Indonesia".
Laporan itu memiliki temuan kunci meliputi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata enam persen per tahun, hingga strategi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 43 persen pada 2030.
Kemudian, Kementerian PPN/Bappenas mengintegrasikan temuan tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, salah satunya dengan menjadikan pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai indikator pembangunan ekonomi makro.
Baca juga: Kepala Bappenas: Ekonomi hijau jadi tujuan utama transformasi ekonomi
Pada 2021, bersama UK-Foreign, Commonwealth & Development Office dan didukung New Climate Economy serta World Resources Institute, Kementerian PPN/Bappenas juga telah menyusun laporan "Ekonomi Hijau untuk Menuju Net-Zero Emissions di Masa Mendatang".
Laporan tersebut membahas pentingnya Build Back Better, atau komitmen untuk bangkit dari COVID-19, menuju ekonomi hijau dan untuk mencapai net-zero emissions paling lambat pada 2060.
"Berdasarkan Laporan Ekonomi Hijau yang Bappenas terbitkan bulan ini, skenario net-zero akan membawa manfaat tambahan dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebagai upaya yang tidak terpisahkan dari langkah-langkah pemulihan COVID-19, sekaligus berkontribusi dalam menjaga suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius yang turut menjadi tujuan bersama Indonesia-Inggris," kata Suharso.
Baca juga: Bappenas: 75 persen investor tertarik investasi di industri hijau
Baca juga: Bappenas: Pajak karbon alat menuju Indonesia Emas 2045
Pewarta: Satyagraha
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment