Kader Partai Pelopor berfoto bersama setelah sepakat mengganti nama partai jadi Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa) pada kongres di Jakarta, Sabtu (9/10/2021). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Pelopor Eko Suryo Santjojo berharap perubahan nama partai menjadi Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa) dapat meneruskan perjuangan pendirinya, yaitu Rachmawati Soekarnoputri.
Ia menyampaikan Partai Perkasa, seperti pendahulunya, merupakan partai yang berasaskan Pancasila dan memiliki visi memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat sebagaimana terus diperjuangkan oleh Rachmawati yang telah tutup usia pada 3 Juli 2021.
“Partai Pelopor yang berganti nama ini merupakan sarana dan prasarana meneruskan perjuangan Bung Karno dan Ibu Rachmawati,” kata Eko saat Kongres Partai Pelopor di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Partai Pelopor ganti nama jadi Partai Perkasa siap ikut pemilu 2024
Kongres di Jakarta merupakan muktamar terakhir Partai Pelopor, yang dipimpin Ketua Umum Eko Suryo Santjojo dan dibantu Sekretaris Jenderal Ristiyanto. Kegiatan kongres itu digagas di antaranya oleh Bonny Z Minang dan beberapa pengurus.
Kongres itu kemudian menyepakati perubahan nama dari Partai Pelopor menjadi Partai Perkasa. Tujuan perubahan itu, antara lain untuk memperkuat konsolidasi kader menjelang Pemilihan Umum 2024.
Pergantian nama itu akan diikuti oleh perubahan struktur partai, yaitu anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), dan susunan pengurus.
“Saya berharap ini selesai agar minggu depan ini bisa didaftarkan ke Kemenkumham,” kata Eko.
Baca juga: Djarot: PDIP harus bangun disiplin untuk jadi partai pelopor
Ia menjelaskan perubahan nama Partai Pelopor menjadi Partai Perkasa merupakan upaya para kader untuk menyudahi dikotomi antara kelompok nasionalis dan religius.
Menurut Eko, dikotomi itu cenderung memecah belah keutuhan dan persatuan bangsa, sementara nilai-nilai nasionalisme dan agama terangkum dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Dengan nama partai baru, saya berharap kita tidak menjual idiom nasionalisme atau religi yang pada akhirnya menghadap-hadapkan seolah-olah religi lawan nasionalis. Oleh karena itu, partai baru ini diharapkan tidak terjebak dalam dikotomi SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan) yang akhirnya mendegradasi pentas politik Indonesia,” terang Eko Suryo.
Baca juga: Ridwan Kamil akan istikharah terkait bergabung dengan parpol
Ia menjelaskan perpecahan itu terlihat dari suburnya industri pendengung (buzzer) yang kerap melabeli orang-orang dengan istilah “cebong” dan “kampret”.
Berkaca dari itu, Partai Perkasa punya misi menciptakan iklim politik yang sehat dan tidak memecah belah.
“Pancasila yang digali dari norma adat dan norma agama harusnya melahirkan kehidupan politik yang sehat, bukan merusak tatanan politik. Kondisi seperti itu harus diakhiri karena tidak sesuai Pancasila,” terang Eko.
Kongres Partai Pelopor 2021 dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi, dan 6 dari 12 pengurus Partai Pelopor hasil kongres pada 2008.
Partai Pelopor yang merupakan cikal bakal Partai Perkasa resmi terbentuk pada 29 Agustus 2020. Partai itu pernah menjadi peserta pemilu pada 2009 dengan nomor urut 22.
Ia menyampaikan Partai Perkasa, seperti pendahulunya, merupakan partai yang berasaskan Pancasila dan memiliki visi memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat sebagaimana terus diperjuangkan oleh Rachmawati yang telah tutup usia pada 3 Juli 2021.
“Partai Pelopor yang berganti nama ini merupakan sarana dan prasarana meneruskan perjuangan Bung Karno dan Ibu Rachmawati,” kata Eko saat Kongres Partai Pelopor di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Partai Pelopor ganti nama jadi Partai Perkasa siap ikut pemilu 2024
Kongres di Jakarta merupakan muktamar terakhir Partai Pelopor, yang dipimpin Ketua Umum Eko Suryo Santjojo dan dibantu Sekretaris Jenderal Ristiyanto. Kegiatan kongres itu digagas di antaranya oleh Bonny Z Minang dan beberapa pengurus.
Kongres itu kemudian menyepakati perubahan nama dari Partai Pelopor menjadi Partai Perkasa. Tujuan perubahan itu, antara lain untuk memperkuat konsolidasi kader menjelang Pemilihan Umum 2024.
Pergantian nama itu akan diikuti oleh perubahan struktur partai, yaitu anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), dan susunan pengurus.
“Saya berharap ini selesai agar minggu depan ini bisa didaftarkan ke Kemenkumham,” kata Eko.
Baca juga: Djarot: PDIP harus bangun disiplin untuk jadi partai pelopor
Ia menjelaskan perubahan nama Partai Pelopor menjadi Partai Perkasa merupakan upaya para kader untuk menyudahi dikotomi antara kelompok nasionalis dan religius.
Menurut Eko, dikotomi itu cenderung memecah belah keutuhan dan persatuan bangsa, sementara nilai-nilai nasionalisme dan agama terangkum dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Dengan nama partai baru, saya berharap kita tidak menjual idiom nasionalisme atau religi yang pada akhirnya menghadap-hadapkan seolah-olah religi lawan nasionalis. Oleh karena itu, partai baru ini diharapkan tidak terjebak dalam dikotomi SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan) yang akhirnya mendegradasi pentas politik Indonesia,” terang Eko Suryo.
Baca juga: Ridwan Kamil akan istikharah terkait bergabung dengan parpol
Ia menjelaskan perpecahan itu terlihat dari suburnya industri pendengung (buzzer) yang kerap melabeli orang-orang dengan istilah “cebong” dan “kampret”.
Berkaca dari itu, Partai Perkasa punya misi menciptakan iklim politik yang sehat dan tidak memecah belah.
“Pancasila yang digali dari norma adat dan norma agama harusnya melahirkan kehidupan politik yang sehat, bukan merusak tatanan politik. Kondisi seperti itu harus diakhiri karena tidak sesuai Pancasila,” terang Eko.
Kongres Partai Pelopor 2021 dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi, dan 6 dari 12 pengurus Partai Pelopor hasil kongres pada 2008.
Partai Pelopor yang merupakan cikal bakal Partai Perkasa resmi terbentuk pada 29 Agustus 2020. Partai itu pernah menjadi peserta pemilu pada 2009 dengan nomor urut 22.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment