Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. ANTARA/HO-PDIP.
Jakarta (ANTARA) -
Menurut dia, pesertanya sebagian besar mengambil program S2 dan S3 dan berasal dari kalangan perguruan tinggi ternama.
"Ada dari Universitas Indonesia, UGM, Universitas Airlangga, UIN Banda Aceh, hingga dari Oslo University, Manila University, Universiti Sains Malaysia. Kajian penelitian antara lain mencakup ilmu pemerintahan, politik, kebijakan publik, kepemimpinan, psikologi, manajemen, kelembagaan organisasi pemerintahan dan lainnya," kata Hasto.
Hasto menjelaskan keseluruhan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian perbandingan kepemimpinan SBY dan Jokowi tersebut, menurut Hasto, untuk menilai kepemimpinan presiden dari berbagai sektor.
"Dalam kaitannya dengan kepemimpinan nasional, hasil penelitian itu nantinya sangat penting sebagai bagian pendidikan politik bangsa tentang proses menjadi pemimpin, kapasitas pemimpin, prestasi pemimpin, tanggung jawab dan bagaimana 'legacy' seorang presiden diambil. Apakah kepemimpinan seorang presiden benar-benar untuk bangsa dan negara atau hanya untuk kepentingan popularitas semata," jelas Hasto.
Pria kelahiran Yogyakarta ini berpendapat berbagai kajian terkait kualitas pemilu selama kepemimpinan seorang presiden juga penting.
Ia mencontohkan, mengapa dalam era demokrasi dengan kompetisi yang sangat ketat, pada tahun 2009 ada parpol yang mencapai kenaikan perolehan suara 300 persen.
"Penelitian ini menarik. Apakah hal tersebut sebagai hasil kerja organisasi atau campur tangan kekuasaan," ucapnya.
Dia menambahkan, penelitian tentang kualitas pemilu sangat penting, mengingat saat ini sedang dibahas tahapan Pemilu.
"Dengan mengedepankan riset untuk analisis kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan bagaimana sistem politik Indonesia benar-benar mengabdi pada rakyat, bangsa dan negara Indonesia," kata Hasto.
Baca juga: PDI Perjuangan tak asal pilih kandidat pada Pilpres 2024
Baca juga: PDIP ingin wujudkan politik hijau dengan lestarikan pohon langka
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan, pendaftar beasiswa kajian akademis guna membandingkan kepemimpinan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi mencapai 53 orang.
Menurut dia, pesertanya sebagian besar mengambil program S2 dan S3 dan berasal dari kalangan perguruan tinggi ternama.
"Ada dari Universitas Indonesia, UGM, Universitas Airlangga, UIN Banda Aceh, hingga dari Oslo University, Manila University, Universiti Sains Malaysia. Kajian penelitian antara lain mencakup ilmu pemerintahan, politik, kebijakan publik, kepemimpinan, psikologi, manajemen, kelembagaan organisasi pemerintahan dan lainnya," kata Hasto.
Hasto menjelaskan keseluruhan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian perbandingan kepemimpinan SBY dan Jokowi tersebut, menurut Hasto, untuk menilai kepemimpinan presiden dari berbagai sektor.
"Dalam kaitannya dengan kepemimpinan nasional, hasil penelitian itu nantinya sangat penting sebagai bagian pendidikan politik bangsa tentang proses menjadi pemimpin, kapasitas pemimpin, prestasi pemimpin, tanggung jawab dan bagaimana 'legacy' seorang presiden diambil. Apakah kepemimpinan seorang presiden benar-benar untuk bangsa dan negara atau hanya untuk kepentingan popularitas semata," jelas Hasto.
Pria kelahiran Yogyakarta ini berpendapat berbagai kajian terkait kualitas pemilu selama kepemimpinan seorang presiden juga penting.
Ia mencontohkan, mengapa dalam era demokrasi dengan kompetisi yang sangat ketat, pada tahun 2009 ada parpol yang mencapai kenaikan perolehan suara 300 persen.
"Penelitian ini menarik. Apakah hal tersebut sebagai hasil kerja organisasi atau campur tangan kekuasaan," ucapnya.
Dia menambahkan, penelitian tentang kualitas pemilu sangat penting, mengingat saat ini sedang dibahas tahapan Pemilu.
Bagi PDI Perjuangan, tambah dia, upaya peningkatan kualitas Pemilu menjadi tema kajian akademis yang sangat menarik karena obyektif dan metodologinya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.
"Dengan mengedepankan riset untuk analisis kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan bagaimana sistem politik Indonesia benar-benar mengabdi pada rakyat, bangsa dan negara Indonesia," kata Hasto.
Baca juga: PDI Perjuangan tak asal pilih kandidat pada Pilpres 2024
Baca juga: PDIP ingin wujudkan politik hijau dengan lestarikan pohon langka
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment