Penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan upaya negara-negara anggota G20 dapat menjadi contoh kerja sama penanganan perubahan iklim.

"Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata," kata Presiden Joko Widodo, di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu, ketika berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal.

"Penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan," kata Presiden.

Penanganan perubahan iklim, menurut Presiden Jokowi, harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).

"Saya paham, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi," kata Presiden pula.

Presiden Jokowi memaparkan bahwa deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia pun telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektare lahan kritis pada 2010-2019.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia telah menargetkan "Net Sink Carbon" untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya pada 2030 dan "Net Zero" pada 2060 atau lebih cepat.

Kawasan "Net Zero" mulai dikembangkan termasuk pembangunan "Green Industrial Park" di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektare,yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan "green product".

"Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan 'carbon pricing' perlu segera, agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai carbon pricing untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs," ungkap Presiden.

Dalam pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, Presiden mengingatkan pentingnya mengenai pemberdayaan negara berkembang untuk melakukan transisi energi dan mendorong inovasi teknologi untuk membangun ekonomi dunia yang berkelanjutan.

"Saya ingin berikan perhatian besar terhadap teknologi-teknologi yang dapat ditawarkan negara G20 bagi negara berkembang dalam transisi energi," ujar Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan pada saat presidensi Indonesia di forum G20 nanti, Presiden berharap akan terdapat sebuah "platform" yang dapat ditawarkan melalui kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi.

"Kita perlu pastikan bahwa transisi ke energi baru terbarukan berjalan seiringan dengan prinsip 'energy security, accessibility, and affordability'," ujar Presiden Jokowi menegaskan.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Baca juga: Presiden Jokowi akan terima presidensi G20
Baca juga: Pemimpin negara sampaikan dukungan ke Indonesia di Presidensi G20 2022

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021