Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (17/10/2021). (ANTARA/HO-Setwapres)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperbaiki dan memutakhirkan data masyarakat dengan kategori miskin ekstrem untuk program penyelesaian kemiskinan ekstrem pada 2022 hingga 2024.
"Saya minta perbaikan data terus dilakukan sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat," kata Wapres dalam keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wapres (BPMI Setwapres), Senin.
Menurut Wapres, pemerintah memasang target untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada akhir 2024. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengatur strategi penyelesaian kemiskinan ekstrem mulai tahun anggaran 2021.
Baca juga: Wapres dorong NTT tingkatkan produksi atasi kemiskinan ekstrem
Untuk Provinsi NTT, lanjut Wapres, pemerintah menetapkan lima kabupaten yang angka kemiskinan ekstremnya ditargetkan selesai atau mencapai nol persen pada akhir 2021.
Kelima kabupaten itu adalah Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur; dengan data masyarakat miskin ekstrem mencapai 212.672 jiwa dan total 89.410 rumah tangga miskin ekstrem.
"Kita harapkan untuk yang (miskin) ekstrem di lima kabupaten ini bisa nol persen dan seluruh kabupaten di NTT bisa nol persen sampai tahun 2024," katanya.
Wapres juga meminta Pemprov NTT memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemsos) yang digunakan sebagai dasar pemberian bantuan tambahan kepada masyarakat miskin ekstrem pada tahun anggaran 2021.
Baca juga: Wapres sebut 212.672 penduduk miskin ekstrem NTT selesai pada 2021
"Untuk Program Sembako, kita memiliki DTKS sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial yang dikelola Kemsos serta daftar nama yang digunakan Kementerian Desa dan PDTT untuk menyalurkan BLT Desa," katanya.
Oleh karena itu, Wapres mendorong pemprov terus memperbaiki data agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun berikutnya berbasis data mutakhir dan akurat.
"Mengenai data ini memang belum sempurna, tetapi sambil menunggu perbaikan data, untuk tahun 2021 ini kita menggunakan data yang sudah ada," ujar Wapres.
Baca juga: Wapres minta NTT terapkan program kontekstual atasi kemiskinan ekstrem
"Saya minta perbaikan data terus dilakukan sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat," kata Wapres dalam keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wapres (BPMI Setwapres), Senin.
Menurut Wapres, pemerintah memasang target untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada akhir 2024. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengatur strategi penyelesaian kemiskinan ekstrem mulai tahun anggaran 2021.
Baca juga: Wapres dorong NTT tingkatkan produksi atasi kemiskinan ekstrem
Untuk Provinsi NTT, lanjut Wapres, pemerintah menetapkan lima kabupaten yang angka kemiskinan ekstremnya ditargetkan selesai atau mencapai nol persen pada akhir 2021.
Kelima kabupaten itu adalah Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur; dengan data masyarakat miskin ekstrem mencapai 212.672 jiwa dan total 89.410 rumah tangga miskin ekstrem.
"Kita harapkan untuk yang (miskin) ekstrem di lima kabupaten ini bisa nol persen dan seluruh kabupaten di NTT bisa nol persen sampai tahun 2024," katanya.
Wapres juga meminta Pemprov NTT memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemsos) yang digunakan sebagai dasar pemberian bantuan tambahan kepada masyarakat miskin ekstrem pada tahun anggaran 2021.
Baca juga: Wapres sebut 212.672 penduduk miskin ekstrem NTT selesai pada 2021
"Untuk Program Sembako, kita memiliki DTKS sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial yang dikelola Kemsos serta daftar nama yang digunakan Kementerian Desa dan PDTT untuk menyalurkan BLT Desa," katanya.
Oleh karena itu, Wapres mendorong pemprov terus memperbaiki data agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun berikutnya berbasis data mutakhir dan akurat.
"Mengenai data ini memang belum sempurna, tetapi sambil menunggu perbaikan data, untuk tahun 2021 ini kita menggunakan data yang sudah ada," ujar Wapres.
Baca juga: Wapres minta NTT terapkan program kontekstual atasi kemiskinan ekstrem
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment