Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menyampaikan paparan pada sesi seminar virtual yang diselenggarakan KPPOD dan Populi Center di Jakarta, Jumat (19/11/2021). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Jakarta (ANTARA) - Hasil kajian Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) menunjukkan 25 persen provinsi, 23 persen kabupaten, dan 36 persen kota di Indonesia telah menyusun rencana pemulihan pascapandemi COVID-19.
“Skenario rencana pemulihan sudah didorong oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, meskipun belum keseluruhan daerah menyusun skenario pemulihan pasca-COVID-19,” kata Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan saat berbicara pada seminar virtual yang diikuti di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan banyak daerah masih terpaku pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lama.
Baca juga: Fitra ingatkan BUMD perlu pengawasan serius penegak hukum pusat
Walaupun demikian, ada beberapa daerah yang telah menyesuaikan rencana pembangunannya dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.
“Ini yang sebenarnya dapat menjadi peluang untuk mendorong pemda (pemerintah daerah) punya rencana strategis ketika terjadi bencana alam dan bencana nonalam,” sebut Misbah Hasan.
Dari data yang ditunjukkan Misbah, sejauh ini ada 53 persen provinsi, 50 persen kabupaten, dan 57 persen kota yang masih menyusun rencana pemulihan pascapandemi.
“Dalam menyusun rencana pemulihan pasca-COVID-19 , sebagian besar pemerintah kota telah menyesuaikan dengan fokus RKP 2021,” terang dia.
Baca juga: FITRA sebut korupsi lahan Sarana Jaya karena keteledoran DPRD
Sementara itu, hasil kajian FITRA juga menunjukkan 50 persen provinsi, 49 persen kabupaten, dan 64 persen kota telah memiliki skenario pembiayaan penanganan dan pemulihan dampak COVID-19.
“Terutama selain dari APBD juga kerja sama dengan CSR dan lain-lain,” kata Misbah.
Dalam paparannya itu, Misbah menyampaikan ada tiga kabupaten, yaitu Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara), Kebumen (Jawa Tengah), dan Bangka (Bangka Belitung) yang menjadikan anggaran desa sebagai pembiayaan pendukung pemulihan pascapandemi.
Kemudian, Jambi jadi satu-satunya kota yang berencana berkolaborasi dengan mitra-mitra pembangunan pemerintah.
Baca juga: Sekjen FITRA minta BPK audit DPRD DKI terkait rapat APBD-P di Puncak
FITRA menyampaikan beberapa hasil risetnya terkait tata kelola perencanaan dan anggaran selama pandemi dan pascapandemi saat seminar virtual yang digelar KPPOD dan Populi Center, Jumat.
Tidak hanya soal kesiapan daerah dalam menyusun rencana pemulihan, FITRA juga menyoroti berbagai kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19.
Setidaknya sejak tahun lalu sampai saat ini, ujar dia, pemerintah telah menerbitkan 56 kebijakan yang merespons pandemi COVID-19. Dari jumlah itu, sebanyak 18 di antaranya berpengaruh terhadap perencanaan anggaran di daerah pada 2020.
“Skenario rencana pemulihan sudah didorong oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, meskipun belum keseluruhan daerah menyusun skenario pemulihan pasca-COVID-19,” kata Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan saat berbicara pada seminar virtual yang diikuti di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan banyak daerah masih terpaku pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lama.
Baca juga: Fitra ingatkan BUMD perlu pengawasan serius penegak hukum pusat
Walaupun demikian, ada beberapa daerah yang telah menyesuaikan rencana pembangunannya dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.
“Ini yang sebenarnya dapat menjadi peluang untuk mendorong pemda (pemerintah daerah) punya rencana strategis ketika terjadi bencana alam dan bencana nonalam,” sebut Misbah Hasan.
Dari data yang ditunjukkan Misbah, sejauh ini ada 53 persen provinsi, 50 persen kabupaten, dan 57 persen kota yang masih menyusun rencana pemulihan pascapandemi.
“Dalam menyusun rencana pemulihan pasca-COVID-19 , sebagian besar pemerintah kota telah menyesuaikan dengan fokus RKP 2021,” terang dia.
Baca juga: FITRA sebut korupsi lahan Sarana Jaya karena keteledoran DPRD
Sementara itu, hasil kajian FITRA juga menunjukkan 50 persen provinsi, 49 persen kabupaten, dan 64 persen kota telah memiliki skenario pembiayaan penanganan dan pemulihan dampak COVID-19.
“Terutama selain dari APBD juga kerja sama dengan CSR dan lain-lain,” kata Misbah.
Dalam paparannya itu, Misbah menyampaikan ada tiga kabupaten, yaitu Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara), Kebumen (Jawa Tengah), dan Bangka (Bangka Belitung) yang menjadikan anggaran desa sebagai pembiayaan pendukung pemulihan pascapandemi.
Kemudian, Jambi jadi satu-satunya kota yang berencana berkolaborasi dengan mitra-mitra pembangunan pemerintah.
Baca juga: Sekjen FITRA minta BPK audit DPRD DKI terkait rapat APBD-P di Puncak
FITRA menyampaikan beberapa hasil risetnya terkait tata kelola perencanaan dan anggaran selama pandemi dan pascapandemi saat seminar virtual yang digelar KPPOD dan Populi Center, Jumat.
Tidak hanya soal kesiapan daerah dalam menyusun rencana pemulihan, FITRA juga menyoroti berbagai kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19.
Setidaknya sejak tahun lalu sampai saat ini, ujar dia, pemerintah telah menerbitkan 56 kebijakan yang merespons pandemi COVID-19. Dari jumlah itu, sebanyak 18 di antaranya berpengaruh terhadap perencanaan anggaran di daerah pada 2020.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment