Warga berfoto di objek wisata Monumen Matra di Pulau Dompak, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. ANTARA/Ogen
Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan, masih banyak orang luar daerah alias bukan warga provinsi itu yang mengira bahwa Tanjung Pinang adalah Pangkal Pinang.
Padahal, menurut dia, kedua kota sudah jelas-jelas berbeda. Tanjung Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau Kepulauan. Sedang Pangkal Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Orang Jakarta (misalnya), tahunya Kepulauan Riau itu Batam dan Bintan. Sangat sedikit yang mengenal Tanjungpinang, justru dikiranya Pangkal Pinang," kata dia, di Tanjung Pinang, Kamis. Oleh karena itu, dia kini sedang berupaya keras menghapus citra Tanjungpinang adalah Pangkal Pinang.
Baca juga: Bandara Internasional RHF Tanjung Pinang masuk daftar turun kelas
Upaya itu dilakukan dengan membenahi sarana dan prasarana infrastruktur di "Kota Gurindam" itu agar ke depan lebih cantik dan elegan, sehingga memiliki daya tarik orang-orang luar buat datang kemari.
"Harus kita benahi betul-betul, biar Tanjungpinang ini makin dikenal luas. Masa' ibu kota provinsi tertinggal dari kabupaten/kota lain, di antaranya Batam dan Bintan," ujar dia, tentang dua pulau yang terkenal itu.
Ia bilang, mereka telah mengalokasikan anggaran untuk sejumlah proyek strategis di wilayah Tanjung Pinang, antara lain penataan jalan menuju Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) dan pembangunan jembatan layang di jalan simpang mal Ramayana yang diprediksi menelan anggaran Rp60 miliar.
Baca juga: Cegah corona, penumpang Bintan-Tanjung Pinang dipindai suhu tubuh
Kemudian, penataan kawasan pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak untuk dijadikan sebagai objek wisata.
Selanjutnya, revitalisasi objek wisata bersejarah Pulau Penyengat mulai tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp25 miliar. "Itu untuk penataan kawasan kumuh dan 500 unit rumah SWRO atau sambungan air bersih," ungkapnya.
Adapun sumber pembiayaan pembangunannya, kata Ansar, berasal dari dana alternatif pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp180 miliar. "Kita tidak meminjam ke pihak swasta, karena PT SMI ini ialah BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan, jadi tak ada masalah," ujarnya.
Mantan anggota DPR itu memastikan akan mengontrol ketat pembangunan infrastruktur di Tanjung Pinang dengan melibatkan semua elemen masyarakat supaya realisasinya bagus dan sesuai yang diharapkan bersama.
Baca juga: Susi Air kembali layani penerbangan Tanjung Pinang-Dabo Singkep
Ia menegaskan perlu keberanian untuk mengubah wajah Tanjungpinang ini, jika tidak maka sulit bagi ibu kota Provinsi Kepri ini menyongsong maju dan berkembang. "Kalau kita jalannya lambat, seperti siput, maka Tanjung Pinang ini tidak akan berubah, begini-begini saja sampai nanti," katanya.
Selain di Tanjungpinang, dia menyatakan pembangunan infrastruktur juga diarahkan ke Kabupaten Karimun, yaitu berupa perpanjangan landasan pacu Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) hingga 2.200 X 45 Meter dengan total anggaran sekitar Rp30 miliar yang bersumber dari APBN.
Baca juga: Jumlah wisatawan mancanegara ke Bintan, Karimun, dan Batam turun
Dengan begitu, maka pesawat-pesawat terbang berukuran besar bisa mendarat di bandara itu sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Karimun.
"Kalau pesawat besar sulit mendarat di Karimun, bagaimana investor mau berinvestasi di sini. Perpanjangan landasan pacu bandara itu salah satu tujuannya menarik para investor," ujar dia.
Padahal, menurut dia, kedua kota sudah jelas-jelas berbeda. Tanjung Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau Kepulauan. Sedang Pangkal Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Orang Jakarta (misalnya), tahunya Kepulauan Riau itu Batam dan Bintan. Sangat sedikit yang mengenal Tanjungpinang, justru dikiranya Pangkal Pinang," kata dia, di Tanjung Pinang, Kamis. Oleh karena itu, dia kini sedang berupaya keras menghapus citra Tanjungpinang adalah Pangkal Pinang.
Baca juga: Bandara Internasional RHF Tanjung Pinang masuk daftar turun kelas
Upaya itu dilakukan dengan membenahi sarana dan prasarana infrastruktur di "Kota Gurindam" itu agar ke depan lebih cantik dan elegan, sehingga memiliki daya tarik orang-orang luar buat datang kemari.
"Harus kita benahi betul-betul, biar Tanjungpinang ini makin dikenal luas. Masa' ibu kota provinsi tertinggal dari kabupaten/kota lain, di antaranya Batam dan Bintan," ujar dia, tentang dua pulau yang terkenal itu.
Ia bilang, mereka telah mengalokasikan anggaran untuk sejumlah proyek strategis di wilayah Tanjung Pinang, antara lain penataan jalan menuju Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) dan pembangunan jembatan layang di jalan simpang mal Ramayana yang diprediksi menelan anggaran Rp60 miliar.
Baca juga: Cegah corona, penumpang Bintan-Tanjung Pinang dipindai suhu tubuh
Kemudian, penataan kawasan pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak untuk dijadikan sebagai objek wisata.
Selanjutnya, revitalisasi objek wisata bersejarah Pulau Penyengat mulai tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp25 miliar. "Itu untuk penataan kawasan kumuh dan 500 unit rumah SWRO atau sambungan air bersih," ungkapnya.
Adapun sumber pembiayaan pembangunannya, kata Ansar, berasal dari dana alternatif pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp180 miliar. "Kita tidak meminjam ke pihak swasta, karena PT SMI ini ialah BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan, jadi tak ada masalah," ujarnya.
Mantan anggota DPR itu memastikan akan mengontrol ketat pembangunan infrastruktur di Tanjung Pinang dengan melibatkan semua elemen masyarakat supaya realisasinya bagus dan sesuai yang diharapkan bersama.
Baca juga: Susi Air kembali layani penerbangan Tanjung Pinang-Dabo Singkep
Ia menegaskan perlu keberanian untuk mengubah wajah Tanjungpinang ini, jika tidak maka sulit bagi ibu kota Provinsi Kepri ini menyongsong maju dan berkembang. "Kalau kita jalannya lambat, seperti siput, maka Tanjung Pinang ini tidak akan berubah, begini-begini saja sampai nanti," katanya.
Selain di Tanjungpinang, dia menyatakan pembangunan infrastruktur juga diarahkan ke Kabupaten Karimun, yaitu berupa perpanjangan landasan pacu Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) hingga 2.200 X 45 Meter dengan total anggaran sekitar Rp30 miliar yang bersumber dari APBN.
Baca juga: Jumlah wisatawan mancanegara ke Bintan, Karimun, dan Batam turun
Dengan begitu, maka pesawat-pesawat terbang berukuran besar bisa mendarat di bandara itu sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Karimun.
"Kalau pesawat besar sulit mendarat di Karimun, bagaimana investor mau berinvestasi di sini. Perpanjangan landasan pacu bandara itu salah satu tujuannya menarik para investor," ujar dia.
Pewarta: Ogen
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment