Wakil Presiden Ma’ruf Amin usai membuka Pekan Kerukunan Internasional dan Konferensi Nasional ke-VI Forum Kerukunan Umat Beragama di Hotel Sutan Raja Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat (19/11/2021). (ANTARA/Fransiska Ninditya)
Manado (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan penanggulangan terorisme dan radikalisme akan secara intensif dilakukan hingga ke daerah dengan melibatkan tokoh-tokoh agama.
“Kita sudah punya lembaga, Badan (Nasional) Penanggulangan Terorisme. Oleh karena itu, ini akan terus diintensifkan dari pusat sampai ke daerah, melibatkan tokoh-tokoh agama,” kata Wapres Ma’ruf di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat.
Wapres menjelaskan upaya penanggulangan terorisme tersebut mengutamakan kontraradikalisasi dan deradikalisasi terhadap berbagai kelompok masyarakat.
“Pertama, tentu kontraradikalisasi. Jadi karena sudah terjadi proses radikalisasi, maka kita (lakukan) kontranya, kontraradikalisasinya,” tambahnya.
Selanjutnya, terkait deradikalisasi, Wapres mengatakan hal itu diberikan kepada kelompok masyarakat yang pernah terpapar paham radikal; sehingga dapat meluruskan kekeliruan pemahaman keagamaan tersebut.
“Kemudian, yang kedua, mereka sudah terpapar untuk dilakukan deradikalisasi, untuk mengembalikan mereka dengan berbagai metode. Kalau radikalisme itu disimpulkan oleh paham keagamaan yang keliru, maka itu yang harus dibetulkan,” tegasnya.
Baca juga: Wapres hargai Densus 88 tindak terduga teroris
Pemahaman radikal tersebut harus dibenahi dan diluruskan, serta memperbaiki ketidakadilan yang dianggap keliru oleh kelompok terpapar paham tersebut.
“Masalah, misalnya, ketidakadilan dari sisi mana yang harus diperbaiki. Pemahaman-pemahaman ini yang harus diluruskan,” tukasnya.
Penanggulangan terorisme tersebut, lanjut Wapres, memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari sektor pendidikan, sosial, keagamaan serta ekonomi, dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.
“Dan ini melibatkan semua lembaga, instansi. Sebab ada di pendidikan, ada di Kementerian Agama, ada juga di (Kementerian) Sosial, bahkan ada juga (Kementerian BUMN),” jelasnya.
Seluruh K/L yang terlibat dalam penanggulangan terorisme tersebut berada di bawah koordinasi BNPT, sehingga menjadi kesatuan dan kerja bersama.
Wapres juga menambahkan bahwa kontraradikalisme dan deradikalisasi tersebut harus ditangani secara masif sejak dini, supaya tidak terjadi penyebaran paham radikal lebih luas.
“Oleh karena itu sudah menjadi kesepakatan bahwa ini ditangani secara masif dari mulai sejak kecil, sejak sedini mungkin, supaya mereka tidak terprovokasi,” ujar Wapres.
Baca juga: Wapres tetapkan Tomohon sebagai Kota Toleransi
Baca juga: Ma'ruf Amin lakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara
“Kita sudah punya lembaga, Badan (Nasional) Penanggulangan Terorisme. Oleh karena itu, ini akan terus diintensifkan dari pusat sampai ke daerah, melibatkan tokoh-tokoh agama,” kata Wapres Ma’ruf di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat.
Wapres menjelaskan upaya penanggulangan terorisme tersebut mengutamakan kontraradikalisasi dan deradikalisasi terhadap berbagai kelompok masyarakat.
“Pertama, tentu kontraradikalisasi. Jadi karena sudah terjadi proses radikalisasi, maka kita (lakukan) kontranya, kontraradikalisasinya,” tambahnya.
Selanjutnya, terkait deradikalisasi, Wapres mengatakan hal itu diberikan kepada kelompok masyarakat yang pernah terpapar paham radikal; sehingga dapat meluruskan kekeliruan pemahaman keagamaan tersebut.
“Kemudian, yang kedua, mereka sudah terpapar untuk dilakukan deradikalisasi, untuk mengembalikan mereka dengan berbagai metode. Kalau radikalisme itu disimpulkan oleh paham keagamaan yang keliru, maka itu yang harus dibetulkan,” tegasnya.
Baca juga: Wapres hargai Densus 88 tindak terduga teroris
Pemahaman radikal tersebut harus dibenahi dan diluruskan, serta memperbaiki ketidakadilan yang dianggap keliru oleh kelompok terpapar paham tersebut.
“Masalah, misalnya, ketidakadilan dari sisi mana yang harus diperbaiki. Pemahaman-pemahaman ini yang harus diluruskan,” tukasnya.
Penanggulangan terorisme tersebut, lanjut Wapres, memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari sektor pendidikan, sosial, keagamaan serta ekonomi, dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.
“Dan ini melibatkan semua lembaga, instansi. Sebab ada di pendidikan, ada di Kementerian Agama, ada juga di (Kementerian) Sosial, bahkan ada juga (Kementerian BUMN),” jelasnya.
Seluruh K/L yang terlibat dalam penanggulangan terorisme tersebut berada di bawah koordinasi BNPT, sehingga menjadi kesatuan dan kerja bersama.
Wapres juga menambahkan bahwa kontraradikalisme dan deradikalisasi tersebut harus ditangani secara masif sejak dini, supaya tidak terjadi penyebaran paham radikal lebih luas.
“Oleh karena itu sudah menjadi kesepakatan bahwa ini ditangani secara masif dari mulai sejak kecil, sejak sedini mungkin, supaya mereka tidak terprovokasi,” ujar Wapres.
Baca juga: Wapres tetapkan Tomohon sebagai Kota Toleransi
Baca juga: Ma'ruf Amin lakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment