Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS.
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Mulyanto mendorong pemerintah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Geologi Kementerian ESDM memperbaiki sistem peringatan dini kebencanaan di Indonesia.
"Kedua badan itu punya sumberdaya yang memadai untuk menghasilkan produk dan sistem peringatan dini bencana alam yang dibutuhkan," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Mulyanto mendorong dua lembaga tersebut menjalin kerja sama strategis pembaruan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana alam di sejumlah titik rawan.
Menurut anggota Komisi VII itu, kerja sama lintas lembaga penting untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana serta antisipatif terhadap jatuhnya korban jiwa akibat bencana alam yang sering terjadi beberapa waktu belakangan.
Ia menilai selama ini pemerintah kurang mengoptimalkan kedua badan itu dalam upaya penanggulangan bencana. Padahal, bila kedua badan ini disinergikan dapat memperkuat sistem peringatan dini yang memadai.
BRIN dengan segala jaringan yang dimiliki mampu menghasilkan produk inovasi dan invensi yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Sementara Badan Geologi Kementerian ESDM bisa membantu mengoperasikan dan memelihara alat yang digunakan.
"Saat ini Indonesia perlu menambah alat peringatan dini bencana di berbagai daerah untuk mengantisipasi jatuh korban saat terjadi bencana alam," kata Mulyanto.
Ia menambahkan Pemerintah secara regular harusnya memperbaiki sistem peringatan dini bencana ini, baik dengan melakukan perawatan maupun penambahan alat baru. Termasuk juga menambah peralatan deteksi dan komunikasi masyarakat dalam rangka membangun kesiapsiagaan terhadap bencana.
"Ini merupakan suatu keharusan bagi kita yang tinggal di negara yang dikepung oleh risiko bencana gunung berapi," kata Mulyanto menegaskan.
Komisi VII DPR RI sebagai mitra dari lembaga-lembaga Pemerintah tersebut akan mendorong dan memprioritaskan anggaran untuk keamanan masyarakat.
Dia menyebutkan berdasarkan pengalaman lawan panas guguran Gunung Semeru baru-baru ini, harusnya Pemerintah dapat menarik pelajaran tentang pentingnya tindakan antisipasi. Pemerintah perlu membangun sistem peringatan dini bencana dan aktif mendidik masyarakat agar selalu waspada pada potensi bencana yang bakal terjadi.
Sebelumnya, Wakil Bupati Lumajang Indah Amperwati mengungkapkan bahwa pihaknya ingin agar ada penambahan peralatan di Pos Pemantauan Gunung Api Semeru. Ia juga meminta agar kamera pemantau panas ditambah pada beberapa titik rawan.
Menurutnya, meski kondisi Gunung Semeru selalu berubah dan tidak bisa ditebak, sehingga tidak dapat diprediksi kapan munculnya bencana, namun demikian dari gejala awalnya, termasuk dari alat pengukur suhu dari gunung, dapat memprediksi kondisi yang tidak diinginkan.
"Kedua badan itu punya sumberdaya yang memadai untuk menghasilkan produk dan sistem peringatan dini bencana alam yang dibutuhkan," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Mulyanto mendorong dua lembaga tersebut menjalin kerja sama strategis pembaruan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana alam di sejumlah titik rawan.
Menurut anggota Komisi VII itu, kerja sama lintas lembaga penting untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana serta antisipatif terhadap jatuhnya korban jiwa akibat bencana alam yang sering terjadi beberapa waktu belakangan.
Ia menilai selama ini pemerintah kurang mengoptimalkan kedua badan itu dalam upaya penanggulangan bencana. Padahal, bila kedua badan ini disinergikan dapat memperkuat sistem peringatan dini yang memadai.
BRIN dengan segala jaringan yang dimiliki mampu menghasilkan produk inovasi dan invensi yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Sementara Badan Geologi Kementerian ESDM bisa membantu mengoperasikan dan memelihara alat yang digunakan.
"Saat ini Indonesia perlu menambah alat peringatan dini bencana di berbagai daerah untuk mengantisipasi jatuh korban saat terjadi bencana alam," kata Mulyanto.
Ia menambahkan Pemerintah secara regular harusnya memperbaiki sistem peringatan dini bencana ini, baik dengan melakukan perawatan maupun penambahan alat baru. Termasuk juga menambah peralatan deteksi dan komunikasi masyarakat dalam rangka membangun kesiapsiagaan terhadap bencana.
"Ini merupakan suatu keharusan bagi kita yang tinggal di negara yang dikepung oleh risiko bencana gunung berapi," kata Mulyanto menegaskan.
Komisi VII DPR RI sebagai mitra dari lembaga-lembaga Pemerintah tersebut akan mendorong dan memprioritaskan anggaran untuk keamanan masyarakat.
Dia menyebutkan berdasarkan pengalaman lawan panas guguran Gunung Semeru baru-baru ini, harusnya Pemerintah dapat menarik pelajaran tentang pentingnya tindakan antisipasi. Pemerintah perlu membangun sistem peringatan dini bencana dan aktif mendidik masyarakat agar selalu waspada pada potensi bencana yang bakal terjadi.
Sebelumnya, Wakil Bupati Lumajang Indah Amperwati mengungkapkan bahwa pihaknya ingin agar ada penambahan peralatan di Pos Pemantauan Gunung Api Semeru. Ia juga meminta agar kamera pemantau panas ditambah pada beberapa titik rawan.
Menurutnya, meski kondisi Gunung Semeru selalu berubah dan tidak bisa ditebak, sehingga tidak dapat diprediksi kapan munculnya bencana, namun demikian dari gejala awalnya, termasuk dari alat pengukur suhu dari gunung, dapat memprediksi kondisi yang tidak diinginkan.
Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment