Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Karawang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan solusi dalam mengatasi banjir di wilayah Kalimantan dengan mempertahankan kawasan hutan dan memperketat izin.
"Tetapi semuanya harus dibarengi dengan nota kesepakatan bersama untuk memperbaiki tata ruang di Kalimantan," kata Dedi dalam sambungan telepon di Karawang, Rabu.
Ia meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jujur dalam mengungkapkan hal sebenarnya tentang penyebab banjir di Kalimantan.
Baca juga: Banjir masih merendam sembilan kecamatan di Kapuas Hulu
"Kami meminta KLHK jujur mengenai kondisi Kalimantan yang sakit akibat masifnya alih fungsi hutan yang menjadi perkebunan atau lokasi tambang. Kita akui saja kalau memang sakit, jangan dibikin argumentasi yang lain,” katanya,
Ia menyampaikan, selama ini KLHK selalu menyampaikan argumentasi akademis yang sebenarnya penyebab banjir sebenarnya sudah diketahui oleh publik. Salah satunya adalah sedimentasi sungai akibat hutan gundul.
“Panjang sungai dari dulu sampai sekarang tidak berubah, yang berubah lebar dan kedalamannya. Lebar dan kedalaman sungai itu dipengaruhi sedimentasi akibat penebangan hutan. KLHK kalau tidak jujur terus mengemukakan jawaban, sampai kapanpun ini tidak akan selesai masalahnya,” katanya.
Atas hal tersebut, ia menyampaikan agar KLHK membuka semua data yang ada mulai dari luas hutan, luas penambangan hingga luas hutan yang kini menjadi gundul.
“Menurut saya lebih baik bicara jujur. Kalau mengalami pengurangan kawasan hutan yang berdampak pada tidak ada lagi air yang mampu tertampung oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir, berapa kawasan mengalami penurunan, berapa yang menjadi penambangan. Kemudian kemukakan solusinya apa,” kata Dedi.
Disampaikan bahwa dari tahun ke tahun, pemerintah seakan-akan tidak pernah memberikan solusi terkait banjir dan kerap menyalahkan curah hujan atau hal lainnya. Tidak pernah jujur mengenai kondisi perubahan yang ada.
“Saya ingin dari dulu pemerintah jujur. Bicara Kalimantan apa yang harus kita lindungi, kawasan hutan berapa lagi, kunci langsung. Kalau bicara curah hujan belum kok, karena biasanya itu terjadi Januari-Februari. Kembalilah pada ilmu akademik yang independen. Harus netral,” katanya.
Baca juga: Wagub Jabar: Banjir di Garut diduga karena resapan air terganggu
Baca juga: Bantuan bagi korban banjir bandang di Garut Jabar terus berdatangan
Baca juga: Kapolri dan Akpol 91 salurkan bantuan korban banjir di Kabupaten HST
"Tetapi semuanya harus dibarengi dengan nota kesepakatan bersama untuk memperbaiki tata ruang di Kalimantan," kata Dedi dalam sambungan telepon di Karawang, Rabu.
Ia meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jujur dalam mengungkapkan hal sebenarnya tentang penyebab banjir di Kalimantan.
Baca juga: Banjir masih merendam sembilan kecamatan di Kapuas Hulu
"Kami meminta KLHK jujur mengenai kondisi Kalimantan yang sakit akibat masifnya alih fungsi hutan yang menjadi perkebunan atau lokasi tambang. Kita akui saja kalau memang sakit, jangan dibikin argumentasi yang lain,” katanya,
Ia menyampaikan, selama ini KLHK selalu menyampaikan argumentasi akademis yang sebenarnya penyebab banjir sebenarnya sudah diketahui oleh publik. Salah satunya adalah sedimentasi sungai akibat hutan gundul.
“Panjang sungai dari dulu sampai sekarang tidak berubah, yang berubah lebar dan kedalamannya. Lebar dan kedalaman sungai itu dipengaruhi sedimentasi akibat penebangan hutan. KLHK kalau tidak jujur terus mengemukakan jawaban, sampai kapanpun ini tidak akan selesai masalahnya,” katanya.
Atas hal tersebut, ia menyampaikan agar KLHK membuka semua data yang ada mulai dari luas hutan, luas penambangan hingga luas hutan yang kini menjadi gundul.
“Menurut saya lebih baik bicara jujur. Kalau mengalami pengurangan kawasan hutan yang berdampak pada tidak ada lagi air yang mampu tertampung oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir, berapa kawasan mengalami penurunan, berapa yang menjadi penambangan. Kemudian kemukakan solusinya apa,” kata Dedi.
Disampaikan bahwa dari tahun ke tahun, pemerintah seakan-akan tidak pernah memberikan solusi terkait banjir dan kerap menyalahkan curah hujan atau hal lainnya. Tidak pernah jujur mengenai kondisi perubahan yang ada.
“Saya ingin dari dulu pemerintah jujur. Bicara Kalimantan apa yang harus kita lindungi, kawasan hutan berapa lagi, kunci langsung. Kalau bicara curah hujan belum kok, karena biasanya itu terjadi Januari-Februari. Kembalilah pada ilmu akademik yang independen. Harus netral,” katanya.
Baca juga: Wagub Jabar: Banjir di Garut diduga karena resapan air terganggu
Baca juga: Bantuan bagi korban banjir bandang di Garut Jabar terus berdatangan
Baca juga: Kapolri dan Akpol 91 salurkan bantuan korban banjir di Kabupaten HST
Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment