Tangkapan layar Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto dalam webinar nasional bertajuk “Agile Governance: Relevansi & Tantangan Birokrasi pada Era Vuca” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Universitas Muhammadiyah Bandung, dipantau dari Jakarta, Jumat (24/12/2021). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan perubahan pola pikir ASN untuk melayani publik secara lebih cepat dapat mewujudkan pemerintah Indonesia menjadi agile governance, yaitu pemerintahan yang cergas atau gesit.
“Yang utama untuk menuju agile governance adalah perubahan mindset (pola pikir) pelayanan,” ujar Agus Pramusinto.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar nasional bertajuk “Agile Governance: Relevansi & Tantangan Birokrasi pada Era Vuca” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Universitas Muhammadiyah Bandung, dipantau dari Jakarta, Jumat.
Menurut dia, sejauh ini, pemerintah dan para ASN cenderung berfokus pada pemanfaatan teknologi dalam pelayanan untuk mewujudkan pemerintahan yang cergas atau tangkas.
Padahal, kata Agus Pramusinto, kehadiran teknologi belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada, terutama terkait pelayanan publik.
Baca juga: Wapres: KPPU hadir untuk perbaiki iklim usaha dan pelayanan publik
“Saya tekankan bahwa teknologi itu penting untuk mempercepat pelayanan. Akan tetapi, kita jangan terjebak atas hadirnya teknologi yang tidak menjawab masalah," ucapnya.
Perubahan teknologi yang semakin canggih, lanjut Agus, tidak mampu mewujudkan pemerintahan yang cergas atau tangkas jika tidak diikuti dengan perubahan pola pikir ASN untuk mempercepat pelayanan publik.
Seperti yang diketahui, berdasarkan konteks pelayanan publik, pemerintahan yang cergas atau tangkas tidak hanya bertumpu pada respon cepat terhadap keluhan, laporan, ataupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Secara lebih luas, konsep pemerintahan yang cergas atau tangkas itu juga mengandalkan para petugas pengelola laporan ataupun pengaduan publik yang bertindak profesional.
Profesionalitas mereka dalam menindaklanjuti laporan ataupun aduan masyarakat dapat menghasilkan pelayanan publik yang maksimal dan memuaskan.
Baca juga: DPD dorong revisi Undang-Undang Pelayanan Publik
Agus Pramusinto pun memandang Indonesia perlu menghadirkan pemerintahan yang cergas atau tangkas karena adanya dinamika tuntutan masyarakat.
Dalam beberapa waktu terakhir, kata Agus, masyarakat di Indonesia mengalami perubahan preferensi dan kesadaran politik dari generasi ke generasi.
Dengan demikian, mereka pun semakin menyadari pentingnya pemerintahan yang cergas atau tangkas dalam menindaklanjuti aduan, laporan, ataupun kebutuhannya.
Oleh karena itu, di akhir pemaparannya, Agus Pramusinto kembali menegaskan langkah utama untuk mewujudkan pemerintahan yang cergas atau tangkas adalah pola pikir ASN yang menyadari pentingnya memberikan pelayanan secara cepat.
"Saya kembali menegaskan, teknologi bukan segalanya, yang utama adalah perubahan mindset pelayanan," tutup Agus Pramusinto.
Baca juga: Menpan RB dorong pemda miliki MPP guna tingkatkan layanan dan ekonomi
“Yang utama untuk menuju agile governance adalah perubahan mindset (pola pikir) pelayanan,” ujar Agus Pramusinto.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar nasional bertajuk “Agile Governance: Relevansi & Tantangan Birokrasi pada Era Vuca” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Universitas Muhammadiyah Bandung, dipantau dari Jakarta, Jumat.
Menurut dia, sejauh ini, pemerintah dan para ASN cenderung berfokus pada pemanfaatan teknologi dalam pelayanan untuk mewujudkan pemerintahan yang cergas atau tangkas.
Padahal, kata Agus Pramusinto, kehadiran teknologi belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada, terutama terkait pelayanan publik.
Baca juga: Wapres: KPPU hadir untuk perbaiki iklim usaha dan pelayanan publik
“Saya tekankan bahwa teknologi itu penting untuk mempercepat pelayanan. Akan tetapi, kita jangan terjebak atas hadirnya teknologi yang tidak menjawab masalah," ucapnya.
Perubahan teknologi yang semakin canggih, lanjut Agus, tidak mampu mewujudkan pemerintahan yang cergas atau tangkas jika tidak diikuti dengan perubahan pola pikir ASN untuk mempercepat pelayanan publik.
Seperti yang diketahui, berdasarkan konteks pelayanan publik, pemerintahan yang cergas atau tangkas tidak hanya bertumpu pada respon cepat terhadap keluhan, laporan, ataupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Secara lebih luas, konsep pemerintahan yang cergas atau tangkas itu juga mengandalkan para petugas pengelola laporan ataupun pengaduan publik yang bertindak profesional.
Profesionalitas mereka dalam menindaklanjuti laporan ataupun aduan masyarakat dapat menghasilkan pelayanan publik yang maksimal dan memuaskan.
Baca juga: DPD dorong revisi Undang-Undang Pelayanan Publik
Agus Pramusinto pun memandang Indonesia perlu menghadirkan pemerintahan yang cergas atau tangkas karena adanya dinamika tuntutan masyarakat.
Dalam beberapa waktu terakhir, kata Agus, masyarakat di Indonesia mengalami perubahan preferensi dan kesadaran politik dari generasi ke generasi.
Dengan demikian, mereka pun semakin menyadari pentingnya pemerintahan yang cergas atau tangkas dalam menindaklanjuti aduan, laporan, ataupun kebutuhannya.
Oleh karena itu, di akhir pemaparannya, Agus Pramusinto kembali menegaskan langkah utama untuk mewujudkan pemerintahan yang cergas atau tangkas adalah pola pikir ASN yang menyadari pentingnya memberikan pelayanan secara cepat.
"Saya kembali menegaskan, teknologi bukan segalanya, yang utama adalah perubahan mindset pelayanan," tutup Agus Pramusinto.
Baca juga: Menpan RB dorong pemda miliki MPP guna tingkatkan layanan dan ekonomi
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment