Acara penutupan Musyawarah Nasional ke-10 FKPPI, di Jakarta, Rabu (22/12/2021). ANTARA/HO-Humas FKPPI
Jakarta (ANTARA) - Pontjo Sutowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) periode 2021-2026 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 FKPPI di Jakarta, 20-22 Desember 2021.
"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader Keluarga Besar (KB) FKPPI. Melalui Munas ke-10 ini, mereka telah memberikan kepercayaan kembali kepada saya sebagai Ketua Umum KB FKPPI untuk periode 2021-2026," kata dia, dalam penutupan Munas ke-10 itu berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Ini harapan Menko Polhukam terhadap FKPPI
Kembali menjadi Ketua Umum FKPPI yang saat ini berusia 43 tahun, kata Pontjo, merupakan sebuah kehormatan sehingga jabatan itu juga perlu diiringi dengan tanggung jawab untuk membesarkan forum tersebut dalam tujuan bela negara, secara solid, mandiri, bersatu dan berdaulat.
"Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, noblesse oblige, yaitu kehormatan harus dibarengi dengan tanggung jawab," ujarnya.
Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), menurut Pontjo, FKPPI tidak pernah dan tidak diperbolehkan membuat kegaduhan ataupun meresahkan masyarakat. Sebaliknya, energi yang dimiliki para anggota dan kader FKPPI perlu digunakan untuk membela negara.
Baca juga: FKPPI kembali calonkan Pontjo Sutowo menjadi ketua umum
"Jadi, kita bukan ormas dalam tanda petik yang membuat gaduh. Kita tidak perlu membuat gaduh. Kita tidak perlu ber-FKPPI kalau untuk premanisme. Kejagoan kita itu kita gunakan untuk bela negara," kata dia.
Selain itu, Pontjo juga menyampaikan salah satu tekad FKPPI yang harus senantiasa diperjuangkan adalah berada di garis terdepan untuk menghadapi setiap ancaman yang akan membahayakan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Ancaman terhadap bangsa dan negara sekarang ini semakin kompleks," kata dia.
Baca juga: Ketua Umum FKPPI: Munas FKPPI untuk memperkokoh bela negara
Tidak hanya itu, kata dia, FKPPI pun harus peka terhadap isu-isu dan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya adu domba antarmasyarakat. Isu dan tindakan seperti itu, menurut dia, dapat memicu perpecahan dan melemahkan persatuan bangsa yang majemuk.
"FKPPI harus siap dan mampu mengisi kekosongan peran yang sebelumnya dilakukan oleh sistem nasional dalam berkontribusi, tidak saja dalam mengisi pembangunan, tetapi juga dalam menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia.
Baca juga: FKPPI Papua: Pancasila mempersatukan suku dan agama di Indonesia
Ia menambahkan pula FKPPI harus siap untuk membela kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa sebagai perwujudan bela negara itu.
Penutupan Musyawarah Nasional ke-10 FKPPI itu ikut pula dihadiri Menteri Perindustrian sekaligus kader FKPPI Agus Gumiwang Kartasasmita, Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Sapriadi, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, serta Wakil Ketua Umum FKPPI, yaitu Indra Bambang Utoyo dan Dudhie Makmun Murod.
"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader Keluarga Besar (KB) FKPPI. Melalui Munas ke-10 ini, mereka telah memberikan kepercayaan kembali kepada saya sebagai Ketua Umum KB FKPPI untuk periode 2021-2026," kata dia, dalam penutupan Munas ke-10 itu berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Ini harapan Menko Polhukam terhadap FKPPI
Kembali menjadi Ketua Umum FKPPI yang saat ini berusia 43 tahun, kata Pontjo, merupakan sebuah kehormatan sehingga jabatan itu juga perlu diiringi dengan tanggung jawab untuk membesarkan forum tersebut dalam tujuan bela negara, secara solid, mandiri, bersatu dan berdaulat.
"Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, noblesse oblige, yaitu kehormatan harus dibarengi dengan tanggung jawab," ujarnya.
Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), menurut Pontjo, FKPPI tidak pernah dan tidak diperbolehkan membuat kegaduhan ataupun meresahkan masyarakat. Sebaliknya, energi yang dimiliki para anggota dan kader FKPPI perlu digunakan untuk membela negara.
Baca juga: FKPPI kembali calonkan Pontjo Sutowo menjadi ketua umum
"Jadi, kita bukan ormas dalam tanda petik yang membuat gaduh. Kita tidak perlu membuat gaduh. Kita tidak perlu ber-FKPPI kalau untuk premanisme. Kejagoan kita itu kita gunakan untuk bela negara," kata dia.
Selain itu, Pontjo juga menyampaikan salah satu tekad FKPPI yang harus senantiasa diperjuangkan adalah berada di garis terdepan untuk menghadapi setiap ancaman yang akan membahayakan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Ancaman terhadap bangsa dan negara sekarang ini semakin kompleks," kata dia.
Baca juga: Ketua Umum FKPPI: Munas FKPPI untuk memperkokoh bela negara
Tidak hanya itu, kata dia, FKPPI pun harus peka terhadap isu-isu dan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya adu domba antarmasyarakat. Isu dan tindakan seperti itu, menurut dia, dapat memicu perpecahan dan melemahkan persatuan bangsa yang majemuk.
"FKPPI harus siap dan mampu mengisi kekosongan peran yang sebelumnya dilakukan oleh sistem nasional dalam berkontribusi, tidak saja dalam mengisi pembangunan, tetapi juga dalam menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia.
Baca juga: FKPPI Papua: Pancasila mempersatukan suku dan agama di Indonesia
Ia menambahkan pula FKPPI harus siap untuk membela kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa sebagai perwujudan bela negara itu.
Penutupan Musyawarah Nasional ke-10 FKPPI itu ikut pula dihadiri Menteri Perindustrian sekaligus kader FKPPI Agus Gumiwang Kartasasmita, Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Sapriadi, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, serta Wakil Ketua Umum FKPPI, yaitu Indra Bambang Utoyo dan Dudhie Makmun Murod.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment