Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (ANTARA/HO-Komisi VI DPR RI)
Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait perlunya pelaksanaan pilpres diundur hingga 2027 merupakan bentuk kepercayaan pelaku usaha kepada kepemimpinan Presiden Jokowi yang berjalan baik.
"Jadi begini, kalau saya membaca dari pernyataan Pak Bahlil itu kan sebenarnya bukti keberhasilan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengelola ekonomi dengan baik, menjaga Indonesia tidak terjebak resesi lebih dalam, dan tetap memberi perlindungan sosial kepada warga miskin dengan tetap mendorong investasi tumbuh dengan baik. Itu poinnya," kata Mufti saat dihubungi, Selasa.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh baik di tengah pandemi karena dorongan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh daerah di Tanah Air.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR sarankan Presiden tegur Menteri Bahlil
"Upaya mendorong keadilan ekonomi terasa lewat tol laut, BBM satu harga, dan sebagainya. Hanya saja, pemilihan presiden tetap harus sesuai konstitusi, yaitu digelar periodilk lima tahunan seiring dengan usainya masa jabatan presiden," kata Mufti.
Mufti mengatakan konstitusi telah mengatur soal masa jabatan presiden yang kemudian harus ada pilpres secara periodik lima tahunan.
"Saya kira itu klir. Pak Bahlil pasti paham itu. Jadi poinnya kan soal Presiden Jokowi sukses itu saja, maksud Pak Bahlil substansinya seperti itu saya kira,” ujarnya.
Baca juga: Moeldoko: Bahlil punya alasan usul perpanjangan masa jabatan Presiden
Mufti mengutip data realisasi investasi sepanjang Januari-September 2021 yang mencapai Rp659,4 triliun, meski di tengah pandemi. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga terus tumbuh.
"Ini menandakan ketahanan ekonomi dalam negeri yang juga merefleksikan kepemimpinan efektif Presiden Jokowi,” ujar Mufti.
Sebelumnya ramai diberitakan bahwa Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027.
Baca juga: Menteri Bahlil teken pencabutan 19 izin usaha tambang hari ini
Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
"Saya sedikit terusik dengan data yang ada, bukan terusik ya, ada sedikit menggelitik dari datanya Pak Burhan terkait dengan pilpres," kata Bahlil dalam paparan survei Indikator Politik seperti dikutip Senin (10/1).
Bahlil setuju dengan Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana tiga periode harus dihentikan. Namun, soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Bahlil mengaku tertarik mengomentarinya.
Bahlil kemudian mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha diklaim Bahlil berharap penundaan.
"Jadi begini, kalau saya membaca dari pernyataan Pak Bahlil itu kan sebenarnya bukti keberhasilan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengelola ekonomi dengan baik, menjaga Indonesia tidak terjebak resesi lebih dalam, dan tetap memberi perlindungan sosial kepada warga miskin dengan tetap mendorong investasi tumbuh dengan baik. Itu poinnya," kata Mufti saat dihubungi, Selasa.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh baik di tengah pandemi karena dorongan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh daerah di Tanah Air.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR sarankan Presiden tegur Menteri Bahlil
"Upaya mendorong keadilan ekonomi terasa lewat tol laut, BBM satu harga, dan sebagainya. Hanya saja, pemilihan presiden tetap harus sesuai konstitusi, yaitu digelar periodilk lima tahunan seiring dengan usainya masa jabatan presiden," kata Mufti.
Mufti mengatakan konstitusi telah mengatur soal masa jabatan presiden yang kemudian harus ada pilpres secara periodik lima tahunan.
"Saya kira itu klir. Pak Bahlil pasti paham itu. Jadi poinnya kan soal Presiden Jokowi sukses itu saja, maksud Pak Bahlil substansinya seperti itu saya kira,” ujarnya.
Baca juga: Moeldoko: Bahlil punya alasan usul perpanjangan masa jabatan Presiden
Mufti mengutip data realisasi investasi sepanjang Januari-September 2021 yang mencapai Rp659,4 triliun, meski di tengah pandemi. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga terus tumbuh.
"Ini menandakan ketahanan ekonomi dalam negeri yang juga merefleksikan kepemimpinan efektif Presiden Jokowi,” ujar Mufti.
Sebelumnya ramai diberitakan bahwa Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027.
Baca juga: Menteri Bahlil teken pencabutan 19 izin usaha tambang hari ini
Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
"Saya sedikit terusik dengan data yang ada, bukan terusik ya, ada sedikit menggelitik dari datanya Pak Burhan terkait dengan pilpres," kata Bahlil dalam paparan survei Indikator Politik seperti dikutip Senin (10/1).
Bahlil setuju dengan Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana tiga periode harus dihentikan. Namun, soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Bahlil mengaku tertarik mengomentarinya.
Bahlil kemudian mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha diklaim Bahlil berharap penundaan.
Pewarta: Abdul Malik
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment