Saya kira tugas pemerintah adalah melindungi masyarakat termasuk anggota koperasi yang bermasalah
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan terdapat delapan koperasi bermasalah karena gagal bayar yang sedang dalam proses pelaksanaan homologasi atau perjanjian perdamaian pasca Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

“Selama ini antara anggota dan pengurus sudah ada kesepakatan untuk menempuh perjanjian perdamaian, dan selama ini kami selalu memberikan kesempatan kepada koperasi secara internal untuk menjalankan pelaksanaan perjanjian tersebut sesuai keputusan PKPU,” ungkap dia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Dalam perkembangannya, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki kepentingan untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis guna memastikan keputusan PKPU dijalankan dengan benar.

Selama ini, menurut Teten, pihaknya telah memberikan kesempatan kepada koperasi yang bermasalah secara internal untuk menjalankan pelaksanaan perjanjian perdamaian. Namun,  koperasi bermasalah masih belum memenuhi harapan anggota koperasi seperti belum adanya kejelasan mengenai hak-hak anggota oleh pengurus koperasi

Untuk itu, pihaknya membentuk lintas Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

“Saya kira tugas pemerintah adalah melindungi masyarakat termasuk anggota koperasi yang bermasalah,” ujar Menkop.

Dia mengharapkan putusan PKPU yang sudah menjadi kesepakatan internal dengan koperasi-koperasi tersebut dapat dijalankan dengan benar sehingga mencapai penyelesaian. Dengan begitu, kepentingan para anggota dengan jumlah simpanan kecil dapat terselesaikan.

“Koperasi berbeda dengan korporasi. Karena itu, kami dalam penanganan koperasi bermasalah ada penyelesaian internal untuk menyelamatkan koperasi sekaligus untuk melindungi anggota koperasi,” ucap Teten.

Menurutnya, hal ini menjadi catatan mengenai betapa pentingnya pengawasan koperasi terutama KSP agar semakin lebih profesional dan berkualitas. Saat ini, lanjutnya, Kemenkop-UKM telah melakukan reformasi pengawasan yakni berbasis risiko sebagaimana perbankan.

Sejatinya, sebut Menkop, koperasi tidak mungkin gagal bayar jika simpanan anggota diperuntukkan kepentingan anggota. Namun, koperasi menjadi bermasalah disebabkan praktek berkoperasi tak benar dan dana simpanan diinvestasikan untuk kepentingan di luar anggota.

“Kami tidak akan membiarkan koperasi yang melakukan penyimpangan karena ini akan rusak reputasi koperasi. Padahal, koperasi merupakan perwujudan dari sistem perekonomian yang berasaskan kekeluargaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” sebut dia.

Baca juga: Pengamat sebut koperasi jadi solusi dari ancaman pinjol ilegal
Baca juga: Teten minta KSP-SB transparan laporkan pembayaran dana anggota
Baca juga: Kemenkop akan hapus NIK koperasi yang berpraktik pinjol ilegal

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2022