Tangkapan layar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam peresmian dua pembangkit listrik tenaga air besutan di Sulawesi besutan Kalla Group di Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (25/2/2022). ANTARA/YouTube-Sekretariat Presiden
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada PT PLN untuk terus memperbaiki praktik birokrasi mereka yang kerap menimbulkan keluhan dari kalangan investor yang tertarik berinvestasi di sektor energi.
Hal itu disampaikan dia di sela-sela sambutannya saat meresmikan dua pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besutan Kalla Group di Sulawesi, yakni PLTA Poso Energy berkapasitas 515 MW di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
Baca juga: Pertamina segera mengoperasikan PLTGU Jawa-1
"Yang ingin saya tekankan pagi hari ini agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul Pak Dirut diperhatikan, jangan sampai ada keluhan lagi," kata dia, dalam sambutannya seperti dipantau dari siaran langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Jumat.
Sebelum dia menyampaikan sambutannya, mantan Wakil Presiden yang juga pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla, sempat mengeluhkan pengalaman menghadapi birokrasi berlarut-larut di PLN dalam proses pembangunan dua PLTA yang diresmikan kali ini.
Baca juga: Pertamina segera mengoperasikan PLTGU Jawa-1
Sosok yang akrab disapa JK itu turut menyarankan penyederhanaan proses birokrasi di PLN untuk investasi pembangunan pembangkit listrik energi hijau serta energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTA guna memuluskan pencapaian target-target pengurangan emisi.
"Ini proses negosiasinya lima tahun Pak, baru negosiasi. Kemudian mengerjakannya tujuh tahun, jadi total 12 tahun..Mudah-mudahan bisa diperpendek, negosiasi setahun cukup," kata JK.
Menanggapi keluhan tersebut, Jokowi mengajak segenap pemangku kepentingan untuk sama-sama berpikir beban yang dihadapi investor ketika berinvestasi sektor energi.
Baca juga: PLN tambah dua pembangkit perkuat listrik Bali dukung KTT G20
Sebab, menurut dia, persoalan birokrasi hanya sebagian dari hal-hal yang harus diatasi investor sektor energi, sebelum kemudian juga berhadapan dengan masalah mendapatkan pendanaan proyek.
"Seperti disampaikan Pak JK tadi negosiasi perizinan sampai lebih dari lima tahun. Sekuat apapun orang ngurus izin negosiasi lebih dari lima tahun itu bisa kecapekan dan belum kerja di lapangan," kata dia.
Baca juga: PLN tingkatkan efisiensi pembangkit listrik Jawa-Bali
"Untungnya Pak JK dan seluruh manajemen Kalla Group ini tahan banting. Coba kalau ndak, sudah mundur dulu. Lima tahun ngurus enggak rampung-rampung, itu baru izinnya. Belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang," ujar Kepala Negara menambahkan.
Jokowi juga mengapresiasi langkah Kalla Group yang sudah membangun PLTA di Poso dan Tana Toraja serta tengah melanjutkan pembangunan infrastruktur energi serupa di Kerinci Sumatera Barat dan Mamuju Sulawesi Barat.
Baca juga: Medco Power operasikan PLTGU 275 megawatt di Riau
JK menjabarkan total kapasitas 605 MW di kedua PLTA yang diresmikan hari ini Kalla Group menghabiskan nilai investasi total sebanyak Rp17 triliun.
Turut hadir dalam peresmian hari ini Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, serta Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastrura.
Hal itu disampaikan dia di sela-sela sambutannya saat meresmikan dua pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besutan Kalla Group di Sulawesi, yakni PLTA Poso Energy berkapasitas 515 MW di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
Baca juga: Pertamina segera mengoperasikan PLTGU Jawa-1
"Yang ingin saya tekankan pagi hari ini agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul Pak Dirut diperhatikan, jangan sampai ada keluhan lagi," kata dia, dalam sambutannya seperti dipantau dari siaran langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Jumat.
Sebelum dia menyampaikan sambutannya, mantan Wakil Presiden yang juga pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla, sempat mengeluhkan pengalaman menghadapi birokrasi berlarut-larut di PLN dalam proses pembangunan dua PLTA yang diresmikan kali ini.
Baca juga: Pertamina segera mengoperasikan PLTGU Jawa-1
Sosok yang akrab disapa JK itu turut menyarankan penyederhanaan proses birokrasi di PLN untuk investasi pembangunan pembangkit listrik energi hijau serta energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTA guna memuluskan pencapaian target-target pengurangan emisi.
"Ini proses negosiasinya lima tahun Pak, baru negosiasi. Kemudian mengerjakannya tujuh tahun, jadi total 12 tahun..Mudah-mudahan bisa diperpendek, negosiasi setahun cukup," kata JK.
Menanggapi keluhan tersebut, Jokowi mengajak segenap pemangku kepentingan untuk sama-sama berpikir beban yang dihadapi investor ketika berinvestasi sektor energi.
Baca juga: PLN tambah dua pembangkit perkuat listrik Bali dukung KTT G20
Sebab, menurut dia, persoalan birokrasi hanya sebagian dari hal-hal yang harus diatasi investor sektor energi, sebelum kemudian juga berhadapan dengan masalah mendapatkan pendanaan proyek.
"Seperti disampaikan Pak JK tadi negosiasi perizinan sampai lebih dari lima tahun. Sekuat apapun orang ngurus izin negosiasi lebih dari lima tahun itu bisa kecapekan dan belum kerja di lapangan," kata dia.
Baca juga: PLN tingkatkan efisiensi pembangkit listrik Jawa-Bali
"Untungnya Pak JK dan seluruh manajemen Kalla Group ini tahan banting. Coba kalau ndak, sudah mundur dulu. Lima tahun ngurus enggak rampung-rampung, itu baru izinnya. Belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang," ujar Kepala Negara menambahkan.
Jokowi juga mengapresiasi langkah Kalla Group yang sudah membangun PLTA di Poso dan Tana Toraja serta tengah melanjutkan pembangunan infrastruktur energi serupa di Kerinci Sumatera Barat dan Mamuju Sulawesi Barat.
Baca juga: Medco Power operasikan PLTGU 275 megawatt di Riau
JK menjabarkan total kapasitas 605 MW di kedua PLTA yang diresmikan hari ini Kalla Group menghabiskan nilai investasi total sebanyak Rp17 triliun.
Turut hadir dalam peresmian hari ini Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, serta Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastrura.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment