Kepala BP2MI Benny Rhamdani menggelar rapat persiapan sebelum RDP dengan komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (2/2/2021) (ANTARA/HO-Humas BP2MI)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan telah menyiapkan tiga agenda dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis, 3 Februari 2022.
"Ada tiga pembahasan bersama DPR dalam rapat pendapat besok. Pertama, tentang evaluasi kerja 2021 dan perencanaan program 2022. Kedua, penyelesaian perjanjian kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ketiga, isu-isu terkait perlindungan PMI," kata Benny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu malam.
Benny menjelaskan persiapan itu dilaksanakan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri oleh para pimpinan dari Eselon I dan II tersebut. Dia ingin memastikan bahwa apa yang akan disampaikan dalam forum rapat benar-benar secara substansi kuat dan secara data valid.
Baca juga: BP2MI-Panglima TNI akan koordinasi agar Wisma Atlet tak disalahgunakan
"Kami tidak ingin main-main, karena diskusi dan perdebatan dalam acara-acara rapat tersebut adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa program-program kegiatan yang sudah kita rencanakan sejak awal itu bisa dipastikan berjalan di lapangan," katq Benny menegaskan.
Tentunya kata dia, evaluasi atas kegiatan program diyakini bahwa program tersebut benar-benar memiliki dampak sebagaimana target-target yang sudah ditentukan saat perencanaan.
Baca juga: BP2MI bawa enam calon pekerja migran saat penggerebekan
Maka dengan begitu, lanjut Benny, harapannya adalah ketika DPR yakin tentang program yang ada bisa berjalan dengan baik serta memiliki dampak sangat luar biasa bagi PMI, maka penguatan atas program-program kedepan bisa mendapatkan dukungan politik anggaran dari komisi IX.
"Harus diakui bahwa anggaran BP2MI adalah anggaran yang sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban kerja yang sangat berat dan sangat besar yang diemban oleh BP2MI," ungkap Benny.
Baca juga: BP2MI bawa 19 calon ABK dari tempat penampungan di Jakarta Utara
"Ada tiga pembahasan bersama DPR dalam rapat pendapat besok. Pertama, tentang evaluasi kerja 2021 dan perencanaan program 2022. Kedua, penyelesaian perjanjian kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ketiga, isu-isu terkait perlindungan PMI," kata Benny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu malam.
Benny menjelaskan persiapan itu dilaksanakan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri oleh para pimpinan dari Eselon I dan II tersebut. Dia ingin memastikan bahwa apa yang akan disampaikan dalam forum rapat benar-benar secara substansi kuat dan secara data valid.
Baca juga: BP2MI-Panglima TNI akan koordinasi agar Wisma Atlet tak disalahgunakan
"Kami tidak ingin main-main, karena diskusi dan perdebatan dalam acara-acara rapat tersebut adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa program-program kegiatan yang sudah kita rencanakan sejak awal itu bisa dipastikan berjalan di lapangan," katq Benny menegaskan.
Tentunya kata dia, evaluasi atas kegiatan program diyakini bahwa program tersebut benar-benar memiliki dampak sebagaimana target-target yang sudah ditentukan saat perencanaan.
Baca juga: BP2MI bawa enam calon pekerja migran saat penggerebekan
Maka dengan begitu, lanjut Benny, harapannya adalah ketika DPR yakin tentang program yang ada bisa berjalan dengan baik serta memiliki dampak sangat luar biasa bagi PMI, maka penguatan atas program-program kedepan bisa mendapatkan dukungan politik anggaran dari komisi IX.
"Harus diakui bahwa anggaran BP2MI adalah anggaran yang sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban kerja yang sangat berat dan sangat besar yang diemban oleh BP2MI," ungkap Benny.
Baca juga: BP2MI bawa 19 calon ABK dari tempat penampungan di Jakarta Utara
Pewarta: Fauzi
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment