Harus ada transparansi informasi dari penyelenggara pemilu.
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Haykal memandang perlu keterbukaan informasi publik terkait dengan Pemilu 2024 dari pihak penyelenggara guna mencegah penyebaran hoaks.

"Tindakan pencegahan terhadap hoaks harus diperhatikan dengan baik, seperti melalui adanya keterbukaan informasi publik," kata Haykal saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual bertajuk Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dipantau dari Jakarta, Rabu.

Menurut dia, keterbukaan informasi publik menjadi langkah awal sekaligus bernilai penting untuk mengedepankan pemberian dan penyebaran informasi yang benar terkait dengan Pemilu 2024.

Hal senada diungkapkan pula oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati.

Menurut dia, melalui keterbukaan informasi terkait dengan Pemilu 2024, publik sebagai pemilih dapat mengenali para calon anggota legislatif, kepala daerah, presiden/wakil presiden, dan partai politik peserta pemilu.

"Harus ada transparansi informasi dari penyelenggara pemilu. Mereka harus mau membuka datanya sehingga pemilih dapat mengakses informasi-informasi terkait dengan Pemilu 2024," ujar Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Nur Agusyati.

Selama ini, lanjut dia, penyebaran berita bohong memang cenderung terjadi secara masif di tengah pemilu, terutama di media sosial saat masa kampanye.

Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya akses informasi yang benar bagi masyarakat Indonesia tentang pemilu.

Haykal pun menambahkan bahwa pihak yang dapat berperan untuk mencegah terjadinya penyebaran hoaks sebenarnya tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat yang menjadi pemilih.

"Penyelenggara pemilu dan kita bersama sebenarnya mengutamakan pemberian informasi yang benar sehingga hoaks tidak berkembang," ucapnya.

Pada saat menutup pemaparannya, Haykal mendorong masyarakat sipil untuk bersedia berperan aktif dalam Pemilu 2024 dengan segala rangkaian tahapan yang ada.

Ia mengharapkan masyarakat beserta PUSaKO dan Perludem dapat ikut berperan dalam mengawasi serta memantau Pemilu 2024 demi mencegah terjadinya ketidakadilan ataupun perpecahan persatuan.

"Peran aktif masyarakat sipil perlu kita dorong untuk melakukan pengawasan dan pemantauan Pemilu 2024. PUSaKO bersama Perludem juga perlu berperan aktif untuk terus mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar Haykal.

Baca juga: Perludem mengharapkan hasil Pemilu 2024 mampu sejahterakan masyarakat

Baca juga: Pegiat pemilu sebut tak relevan KPU/bawaslu permanen di daerah

Baca juga: Peneliti BRIN perkirakan politik Indonesia akan stabil pada 2022

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022