Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Nisan Setiadi dan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo saat acara Silahturahmi Dan Dialog Kebangsaan Bersama Forkopimda, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Civitas Academica Serta Pelajar Dalam Rangka Menangkal Paham Radikal Terorisme Untuk Indonesia Damai, Aman Dan Sejatera yang digelar di Kantor Bupati Pemalang, Selasa (15/3/2022) (ANTARA/HO-BNPT)
Jakarta (ANTARA) - Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Nisan Setiadi mengatakan upaya penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dibangun dengan kekuatan bersama berkonsep penanggulangan yang bersifat pentahelix.
Mayjen TNI Setiadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan semua elemen, seperti pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha, media harus bersinergi, dan berkolaborasi dalam menanggulangi problem ini secara bersama-sama.
"Pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme mengkoordinasikan kementerian dan lembaga serta membuat kebijakan dan melaksanakan program dalam rangka penanggulangan terorisme yang bersifat semesta," katanya dalam acara Silahturahim dan Dialog Kebangsaan Bersama Forkopimda, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Civitas Academica, dan Pelajar Dalam Rangka Menangkal Paham Radikal Terorisme Untuk Indonesia Damai, Aman, dan Sejahtera yang digelar di Kantor Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (15/3).
Baca juga: Kepala BNPT ajak semua pihak bersinergi lawan radikalisme
Menurut dia, salah satu cara BNPT membangun sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, yakni dengan silaturahim dan dialog kebangsaan.
Ajang silaturahim dan dialog kebangsaan seperti ini, katanya, bertujuan penting untuk membangun kolaborasi dan sinergi berbagai elemen dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme.
"Pertemuan yang sangat berharga kali ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kita agar tercipta daya tangkal masyarakat, khususnya di Kabupaten Pemalang dalam rangka menanggulangi permasalahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme," tutur Nisan.
Baca juga: Konsep pentahelix dalam penanggulangan terorisme
Baca juga: BNPT perkuat kerja sama penanggulangan terorisme dengan UEA
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo mengatakan, dalam menanggulangi terorisme, Pemkab Pemalang melakukan berbagai upaya agar radikalisme dan terorisme tersebut tidak merebak di masyarakat dan merongrong keutuhan NKRI.
"Saya tahu, menangkal perkembangan paham sesat ini bukanlah pekerjaan mudah karena diperlukan kesabaran ekstra, ketelitian, kecermatan, dan kebijaksanaan dalam mengatasi persoalan ini karena sifatnya yang berkaitan langsung dengan prinsip dan pandangan yang diyakini seseorang," jelasnya.
Mukti mengajak segenap stakeholders yang terlibat agar saling bersinergi dan bekerja sama dalam menyukseskan upaya menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia maupun di Kabupaten Pemalang.
Mayjen TNI Setiadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan semua elemen, seperti pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha, media harus bersinergi, dan berkolaborasi dalam menanggulangi problem ini secara bersama-sama.
"Pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme mengkoordinasikan kementerian dan lembaga serta membuat kebijakan dan melaksanakan program dalam rangka penanggulangan terorisme yang bersifat semesta," katanya dalam acara Silahturahim dan Dialog Kebangsaan Bersama Forkopimda, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Civitas Academica, dan Pelajar Dalam Rangka Menangkal Paham Radikal Terorisme Untuk Indonesia Damai, Aman, dan Sejahtera yang digelar di Kantor Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (15/3).
Baca juga: Kepala BNPT ajak semua pihak bersinergi lawan radikalisme
Menurut dia, salah satu cara BNPT membangun sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, yakni dengan silaturahim dan dialog kebangsaan.
Ajang silaturahim dan dialog kebangsaan seperti ini, katanya, bertujuan penting untuk membangun kolaborasi dan sinergi berbagai elemen dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme.
"Pertemuan yang sangat berharga kali ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kita agar tercipta daya tangkal masyarakat, khususnya di Kabupaten Pemalang dalam rangka menanggulangi permasalahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme," tutur Nisan.
Baca juga: Konsep pentahelix dalam penanggulangan terorisme
Baca juga: BNPT perkuat kerja sama penanggulangan terorisme dengan UEA
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo mengatakan, dalam menanggulangi terorisme, Pemkab Pemalang melakukan berbagai upaya agar radikalisme dan terorisme tersebut tidak merebak di masyarakat dan merongrong keutuhan NKRI.
"Saya tahu, menangkal perkembangan paham sesat ini bukanlah pekerjaan mudah karena diperlukan kesabaran ekstra, ketelitian, kecermatan, dan kebijaksanaan dalam mengatasi persoalan ini karena sifatnya yang berkaitan langsung dengan prinsip dan pandangan yang diyakini seseorang," jelasnya.
Mukti mengajak segenap stakeholders yang terlibat agar saling bersinergi dan bekerja sama dalam menyukseskan upaya menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia maupun di Kabupaten Pemalang.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment