Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan pembekalan dalam Rapat Pimpinan TNI - Polri, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022). ANTARA/HO-MPR
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan dirinya menyambut baik ajakan Presiden Joko Widodo untuk ikut berkemah di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada 14-16 Maret 2022.
Titik nol merupakan referensi koordinat pembangunan kompleks Istana Negara dan Pusat Pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.
"Tidak salah jika Presiden Joko Widodo berencana kemah di sana sekaligus bersinergi dengan para pimpinan lembaga tinggi negara untuk menyukseskan pembangunan IKN Nusantara,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Ketua MPR tekankan pentingnya PPHN sokong pembangunan bangsa
Hal itu dikatakannya di sela acara Rapat Pimpinan TNI - Polri bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani di Mabes TNI, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, saat pemerintah berjuang membangun IKN Nusantara dari sisi pembangunan fisik, maka MPR RI akan memperkuat dengan berjuang dari sisi politik kebangsaan, salah satunya dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Memastikan siapa pun yang menggantikan Presiden Joko Widodo pascatahun 2024 akan tetap melanjutkan proses pembangunan IKN. Mengingat dari 'master plan' Bappenas, pembangunan IKN membutuhkan waktu 15 tahun hingga 20 tahun," ujarnya.
Dia mendukung arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang menegaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara sudah bulat dan tidak perlu dipertentangkan terlebih oleh para personel TNI-Polri.
Baca juga: Ketua MPR: Perang di Ukraina dapat dijadikan pembelajaran TNI-Polri
Menurut dia, gagasan membangun ibu kota baru di luar Pulau Jawa sudah terjadi sejak era Pemerintahan Presiden Soekarno yang mengusulkan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sejak tahun 1957.
Setelah itu, menurut Bamsoet, Presiden Soeharto kemudian mewacanakan Jonggol sebagai pusat pemerintahan melalui Keppres No. 1 Tahun 1997.
"Kedua rencana tersebut belum terlaksana karena berbagai hal seiring beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian sudah semakin berat, dan tidak mampu lagi ditopang oleh kemampuan daerah penyangga di sekitarnya, maka pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang digagas Presiden Joko Widodo semakin menemukan urgensinya,” katanya.
Dia menilai wilayah IKN Nusantara berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda, luas wilayah darat mencapai 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut mencapai 68.189 hektare.
Baca juga: Ketua MPR apresiasi TNI-Polri jaga stabilitas selama pandemi COVID-19
Secara administratif, menurut dia, IKN Nusantara terletak di dua kabupaten "existing", yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya di Kecamatan Penajam dan Sepaku serta di Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja.
"Pengembangan wilayah IKN Nusantara terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yaitu Kawasan Pengembangan IKN dengan luas wilayah mencapai 199.962 hektare. Kawasan IKN dengan luas wilayah mencapai 56.180 hektare serta Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang merupakan bagian dari Kota IKN dengan luas wilayah mencapai 6.671 hektare,” katanya.
Bamsoet menjelaskan untuk mewujudkan IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua, pembangunannya memiliki tiga visi utama, yaitu kota berkelanjutan di dunia yang aman dan terjangkau, selaras dengan alam, terhubung aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh, serta pembangunan yang rendah karbon, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan serta simbol identitas nasional.
Titik nol merupakan referensi koordinat pembangunan kompleks Istana Negara dan Pusat Pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.
"Tidak salah jika Presiden Joko Widodo berencana kemah di sana sekaligus bersinergi dengan para pimpinan lembaga tinggi negara untuk menyukseskan pembangunan IKN Nusantara,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Ketua MPR tekankan pentingnya PPHN sokong pembangunan bangsa
Hal itu dikatakannya di sela acara Rapat Pimpinan TNI - Polri bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani di Mabes TNI, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, saat pemerintah berjuang membangun IKN Nusantara dari sisi pembangunan fisik, maka MPR RI akan memperkuat dengan berjuang dari sisi politik kebangsaan, salah satunya dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Memastikan siapa pun yang menggantikan Presiden Joko Widodo pascatahun 2024 akan tetap melanjutkan proses pembangunan IKN. Mengingat dari 'master plan' Bappenas, pembangunan IKN membutuhkan waktu 15 tahun hingga 20 tahun," ujarnya.
Dia mendukung arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang menegaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara sudah bulat dan tidak perlu dipertentangkan terlebih oleh para personel TNI-Polri.
Baca juga: Ketua MPR: Perang di Ukraina dapat dijadikan pembelajaran TNI-Polri
Menurut dia, gagasan membangun ibu kota baru di luar Pulau Jawa sudah terjadi sejak era Pemerintahan Presiden Soekarno yang mengusulkan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sejak tahun 1957.
Setelah itu, menurut Bamsoet, Presiden Soeharto kemudian mewacanakan Jonggol sebagai pusat pemerintahan melalui Keppres No. 1 Tahun 1997.
"Kedua rencana tersebut belum terlaksana karena berbagai hal seiring beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian sudah semakin berat, dan tidak mampu lagi ditopang oleh kemampuan daerah penyangga di sekitarnya, maka pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang digagas Presiden Joko Widodo semakin menemukan urgensinya,” katanya.
Dia menilai wilayah IKN Nusantara berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda, luas wilayah darat mencapai 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut mencapai 68.189 hektare.
Baca juga: Ketua MPR apresiasi TNI-Polri jaga stabilitas selama pandemi COVID-19
Secara administratif, menurut dia, IKN Nusantara terletak di dua kabupaten "existing", yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya di Kecamatan Penajam dan Sepaku serta di Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja.
"Pengembangan wilayah IKN Nusantara terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yaitu Kawasan Pengembangan IKN dengan luas wilayah mencapai 199.962 hektare. Kawasan IKN dengan luas wilayah mencapai 56.180 hektare serta Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang merupakan bagian dari Kota IKN dengan luas wilayah mencapai 6.671 hektare,” katanya.
Bamsoet menjelaskan untuk mewujudkan IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua, pembangunannya memiliki tiga visi utama, yaitu kota berkelanjutan di dunia yang aman dan terjangkau, selaras dengan alam, terhubung aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh, serta pembangunan yang rendah karbon, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan serta simbol identitas nasional.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment