Pembangunan berkelanjutan harus punya dasar yakni berkeadilan sosial.
Tangerang (ANTARA) - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rano Karno mangatakan pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan keadilan sosial sesuai dengan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Pembangunan berkelanjutan harus punya dasar yakni berkeadilan sosial. Jadi harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar," ujar Rano Karno pada acara sosialisasi empat pilar dengan tema Pancasila dan Pembangunan Berkelanjutan, di Kampung Cengkok, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis.

Sedangkan, aktivis Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan berkelanjutan jangan mengorbankan masa depan anak dan cucu bangsa Indonesia.

Menurutnya, jika tidak memperhatikan anak dan cucu kita itu merupakan tindakan kezaliman, karena nasib masa depan telah dirusak oleh generasi saat ini.

"Jadi pembangunan juga harus memperhatikan lingkungan sekitar harus dipenuhi kebutuhan fisik dan rohaninya sebagai manusia berpancasila harus memperhatikan lingkungan untuk anak dan cucu kita," katanya.

Pengacara warga Kampung Cengkok Ayyub Kadariah juga mengatakan saat ini menuntut agar PT Sukses Logam Indonesia yang ada di wilayahnya untuk memperhatikan kondisi lingkungan, karena perusahaan tersebut disinyalir merusak kesehatan masyarakat.

"Untuk mengaitkan Pancasila dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang relevan dengan kondisi sosial di Kabupaten Tangerang," katanya lagi.

Sebelumnya, PT Sukses Logam Indonesia yang mengelola limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dihentikan oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, karena merusak lingkungan sekitar.

Kondisi itu ikut menjadi perhatian para narasumber yang menyoal perusahaan-perusahaan yang tak memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan. Ayub menyebut, keinginan untuk meraup untung besar telah mengorbankan kepentingan masyarakat.

"Hal tersebut sebagai bentuk pembangunan yang tak berkeadilan dan tak berkelanjutan," kata dia pula.
Baca juga: Rano Karno sebut kebudayaan identitas sebuah bangsa
Baca juga: Anggota DPR minta konten pembelajaran daring disiarkan melalui TVRI

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2022