Presiden RI Joko Widodo berbincang dengan tokoh adat dan tokoh agama Kalimantan berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara, di Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta (ANTARA) - Para tokoh adat Kalimantan menyampaikan harapan terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) setempat kepada Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin.
Saat bertemu Jokowi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin, para tokoh adat mengutarakan harapannya agar pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga pengembangan SDM.
"Dalam proses pemindahan IKN, kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana, prasarana yang dilakukan; tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM," kata Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena, seperti dikutip dari keterangan pers Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.
Helena menambahkan pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Oleh karena itu, dia berharap Pemerintah dapat mengutamakan pembangunan institusi pendidikan dan balai pelatihan di daerah tersebut.
"Kami meminta untuk segera dibangunkan balai pelatihan, juga segera membangun universitas di Kabupaten Penajam Paser Utara," tambahnya.
Senada dengan Helena, seorang Tokoh Adat Banjar Ashari juga menyampaikan harapannya agar pendidikan masyarakat lokal semakin baik.
Dengan pembangunan institusi pendidikan di Kalimantan, dia meyakini kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat, khususnya masyarakat lokal.
"Jadi kami membayangkan ke depan nanti kami orang suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak akan menjadi sejajar dengan para generasi-generasi muda, yang khususnya di Pulau Jawa," jelasnya.
Ashari menyambut baik upaya Pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN, yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara Ibu Kota dengan lingkungan sekitar.
"Beliau akan menyampaikan kepada Ketua atau Kepala Otorita IKN bahwa harus dilibatkan masyarakat lokal, agar nantinya tidak ada namanya konflik kepentingan dan jangan sampai ada gap pembangunan antara Ibu Kota dengan apa yang ada di sekitar Ibu Kota," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden turut didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pembangunan IKN mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Pulau Kalimantan.
Baca juga: Istana sebut tenda kemah Presiden di IKN inventaris gempa Poso
Baca juga: Presiden ikuti prosesi tanam pohon khas 34 provinsi di Titik Nol IKN
Saat bertemu Jokowi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin, para tokoh adat mengutarakan harapannya agar pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga pengembangan SDM.
"Dalam proses pemindahan IKN, kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana, prasarana yang dilakukan; tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM," kata Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena, seperti dikutip dari keterangan pers Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.
Helena menambahkan pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Oleh karena itu, dia berharap Pemerintah dapat mengutamakan pembangunan institusi pendidikan dan balai pelatihan di daerah tersebut.
"Kami meminta untuk segera dibangunkan balai pelatihan, juga segera membangun universitas di Kabupaten Penajam Paser Utara," tambahnya.
Senada dengan Helena, seorang Tokoh Adat Banjar Ashari juga menyampaikan harapannya agar pendidikan masyarakat lokal semakin baik.
Dengan pembangunan institusi pendidikan di Kalimantan, dia meyakini kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat, khususnya masyarakat lokal.
"Jadi kami membayangkan ke depan nanti kami orang suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak akan menjadi sejajar dengan para generasi-generasi muda, yang khususnya di Pulau Jawa," jelasnya.
Ashari menyambut baik upaya Pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN, yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara Ibu Kota dengan lingkungan sekitar.
"Beliau akan menyampaikan kepada Ketua atau Kepala Otorita IKN bahwa harus dilibatkan masyarakat lokal, agar nantinya tidak ada namanya konflik kepentingan dan jangan sampai ada gap pembangunan antara Ibu Kota dengan apa yang ada di sekitar Ibu Kota," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden turut didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pembangunan IKN mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Pulau Kalimantan.
Baca juga: Istana sebut tenda kemah Presiden di IKN inventaris gempa Poso
Baca juga: Presiden ikuti prosesi tanam pohon khas 34 provinsi di Titik Nol IKN
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment