Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. ANTARA/Dokumentasi pribadi/am.
Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Selasa (5/4), mulai dari Jumlah daerah level 1 mengalami peningkatan dalam Inmendagri terbaru, hingga DPR minta Kemendagri tegur Apdesi.
Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.
Jumlah daerah level 1 mengalami peningkatan dalam Inmendagri terbaru
Jumlah daerah yang ditetapkan dengan level 1 mengalami peningkatan dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Tito Karnavian terbaru untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali.
“Perpanjangan PPKM di awal Ramadhan ini kita harapkan menjadi pertanda baik, dimana sudah semakin banyak daerah yang berada di level 1,” kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa (5/4).
Selengkapnya baca di sini.
DPR minta Kemendagri tegur Apdesi
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Kemendagri menegur Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia untuk taat pada aturan yang melarang kepala desa terlibat politik praktis, khususnya soal dukungan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
"Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas mengatur bahwa kepala dan perangkat desa tidak boleh berpolitik praktis. Saya tidak sampaikan terkait dukungan APDESI beberapa waktu lalu, namun mereka harus paham aturan," kata Junimart dalam Rapat Kerja Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).
Selengkapnya baca di sini.
Mendagri bantah acara Apdesi sebagai deklarasi masa jabatan presiden
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu yang berkembang bahwa acara Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) beberapa waktu lalu di Istora Senayan sebagai deklarasi dukungan masa jabatan presiden tiga periode.
"Saya melihat itu (pernyataan Apdesi mendukung masa jabatan presiden tiga periode) sebagai aspirasi. Terkait dengan Pemilu 2024, patokan kami adalah rapat di Komisi II DPR yang memutuskan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada pada tanggal 27 November 2024," kata Tito usai Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/4).
Selengkapnya baca di sini.
Panja RUU provinsi Papua usulkan pembagian 5 DOB
Rapat Panitia Kerja (Panja) harmonisasi rancangan undang-undang (RUU) tentang Provinsi Papua mengusulkan cakupan pembagian lima provinsi atau daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
"Kita akan menyesuaikan naskah akademik, dikaitkan dengan pembagian wilayah," kata Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul dalam rapat Panja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).
Selengkapnya baca di sini.
Mendagri: Pembangunan di Gugusan Karang Singa paling lambat 2023
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menargetkan pembangunan infrastruktur di Karang Singa, gugusan karang Indonesia yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia di Selat Malaka, dapat dimulai paling lambat 2023.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (5/4), Tito menyampaikan gugusan karang Indonesia di wilayah perbatasan itu merupakan area yang strategis dan rentan dikuasai pihak asing sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur demi memperkuat kedaulatan NKRI di tempat tersebut.
Selengkapnya baca di sini.
Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.
Jumlah daerah level 1 mengalami peningkatan dalam Inmendagri terbaru
Jumlah daerah yang ditetapkan dengan level 1 mengalami peningkatan dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Tito Karnavian terbaru untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali.
“Perpanjangan PPKM di awal Ramadhan ini kita harapkan menjadi pertanda baik, dimana sudah semakin banyak daerah yang berada di level 1,” kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa (5/4).
Selengkapnya baca di sini.
DPR minta Kemendagri tegur Apdesi
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Kemendagri menegur Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia untuk taat pada aturan yang melarang kepala desa terlibat politik praktis, khususnya soal dukungan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
"Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas mengatur bahwa kepala dan perangkat desa tidak boleh berpolitik praktis. Saya tidak sampaikan terkait dukungan APDESI beberapa waktu lalu, namun mereka harus paham aturan," kata Junimart dalam Rapat Kerja Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).
Selengkapnya baca di sini.
Mendagri bantah acara Apdesi sebagai deklarasi masa jabatan presiden
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu yang berkembang bahwa acara Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) beberapa waktu lalu di Istora Senayan sebagai deklarasi dukungan masa jabatan presiden tiga periode.
"Saya melihat itu (pernyataan Apdesi mendukung masa jabatan presiden tiga periode) sebagai aspirasi. Terkait dengan Pemilu 2024, patokan kami adalah rapat di Komisi II DPR yang memutuskan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada pada tanggal 27 November 2024," kata Tito usai Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/4).
Selengkapnya baca di sini.
Panja RUU provinsi Papua usulkan pembagian 5 DOB
Rapat Panitia Kerja (Panja) harmonisasi rancangan undang-undang (RUU) tentang Provinsi Papua mengusulkan cakupan pembagian lima provinsi atau daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
"Kita akan menyesuaikan naskah akademik, dikaitkan dengan pembagian wilayah," kata Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul dalam rapat Panja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).
Selengkapnya baca di sini.
Mendagri: Pembangunan di Gugusan Karang Singa paling lambat 2023
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menargetkan pembangunan infrastruktur di Karang Singa, gugusan karang Indonesia yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia di Selat Malaka, dapat dimulai paling lambat 2023.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (5/4), Tito menyampaikan gugusan karang Indonesia di wilayah perbatasan itu merupakan area yang strategis dan rentan dikuasai pihak asing sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur demi memperkuat kedaulatan NKRI di tempat tersebut.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment