Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama pengurus DPP GMNI usai audiensi di Gedung Bina Graha Jakarta, sebagaimana siaran pers KSP diterima di Jakarta, Kamis (14/4). (ANTARA/HO-Kantor Staf Presiden)
Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) telah menyampaikan dukungan terhadap pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Kami (GMNI) memandang perlu adanya IKN sebagai momentum perubahan. Kami mengusung gagasan pembangunan inklusif dan kolaboratif, dengan fokus pada isu penerimaan masyarakat lokal dan ekonomi biru," kata Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino dalam keterangan tertulis KSP di Jakarta, Kamis, terkait hasil audiensi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan GMNI.
Baca juga: Moeldoko: Pembangunan IKN bukan lagi prioritas tapi super prioritas
Moeldoko mengajak GMNI membangun narasi positif kepada publik tentang IKN. Ia mengingatkan pembangunan IKN Nusantara bukan hanya membangun dan memindahkan ibu kota negara secara fisik, melainkan mewujudkan cita-cita besar negara untuk transformasi nasional.
"Ada cita-cita besar dalam pembangunan dan pemindahan IKN, yakni transformasi berbagai bidang, termasuk perubahan budaya korporasi dengan pendekatan digital, yang nanti ujungnya akan menjadi smart government, dan green economy," katanya.
Moeldoko juga menegaskan rencana pembangunan IKN Nusantara sudah final sehingga tidak perlu diganggu lagi.
"IKN ini sudah final, jangan digonjang-ganjing lagi,” katanya.
GMNI melakukan audiensi dengan KSP untuk membahas beberapa agenda, di antaranya Rapimnas GMNI pada 27 Juli 2022 dengan tema “Semangat Kenusantaraan Menuju Indonesia Maju”.
Turut hadir dalam audiensi Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin, dan Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko.
Adapun IKN Nusantara mencakup wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare yang berada di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di provinsi Kalimantan Timur.
Dalam Rencana Induk IKN, disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam 5 tahap yaitu pada tahap I pada 2022-2024 untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN; tahap II pada 2024-2029 dengan target fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder sudah siap dipakai.
Tahap III yaitu pada 2030-2034 dengan target penyelesaian sistem angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota spons, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital dan perkotaan.
Tahap IV pada 2035-2039 dimulai pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna serta tahap 5 pada 2040-2045 yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil.
Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp466 triliun yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta Rp123,2 triliun dari swasta.
Baca juga: KSP jamin penyelesaian isu pertanahan IKN sesuai hukum dan berkeadilan
Baca juga: Kepala Otorita IKN harap masyarakat urun rembuk pembiayaan ibu kota
"Kami (GMNI) memandang perlu adanya IKN sebagai momentum perubahan. Kami mengusung gagasan pembangunan inklusif dan kolaboratif, dengan fokus pada isu penerimaan masyarakat lokal dan ekonomi biru," kata Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino dalam keterangan tertulis KSP di Jakarta, Kamis, terkait hasil audiensi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan GMNI.
Baca juga: Moeldoko: Pembangunan IKN bukan lagi prioritas tapi super prioritas
Moeldoko mengajak GMNI membangun narasi positif kepada publik tentang IKN. Ia mengingatkan pembangunan IKN Nusantara bukan hanya membangun dan memindahkan ibu kota negara secara fisik, melainkan mewujudkan cita-cita besar negara untuk transformasi nasional.
"Ada cita-cita besar dalam pembangunan dan pemindahan IKN, yakni transformasi berbagai bidang, termasuk perubahan budaya korporasi dengan pendekatan digital, yang nanti ujungnya akan menjadi smart government, dan green economy," katanya.
Moeldoko juga menegaskan rencana pembangunan IKN Nusantara sudah final sehingga tidak perlu diganggu lagi.
"IKN ini sudah final, jangan digonjang-ganjing lagi,” katanya.
GMNI melakukan audiensi dengan KSP untuk membahas beberapa agenda, di antaranya Rapimnas GMNI pada 27 Juli 2022 dengan tema “Semangat Kenusantaraan Menuju Indonesia Maju”.
Turut hadir dalam audiensi Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin, dan Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko.
Adapun IKN Nusantara mencakup wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare yang berada di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di provinsi Kalimantan Timur.
Dalam Rencana Induk IKN, disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam 5 tahap yaitu pada tahap I pada 2022-2024 untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN; tahap II pada 2024-2029 dengan target fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder sudah siap dipakai.
Tahap III yaitu pada 2030-2034 dengan target penyelesaian sistem angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota spons, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital dan perkotaan.
Tahap IV pada 2035-2039 dimulai pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna serta tahap 5 pada 2040-2045 yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil.
Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp466 triliun yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta Rp123,2 triliun dari swasta.
Baca juga: KSP jamin penyelesaian isu pertanahan IKN sesuai hukum dan berkeadilan
Baca juga: Kepala Otorita IKN harap masyarakat urun rembuk pembiayaan ibu kota
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment