Menteri Koordinator bidang Politik Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. ANTARA/HO-Kemenko Polhukam/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, meminta Muhammadiyah menjaga masjid dan tempat dakwah lainnya agar tetap merawat nilai-nilai keagamaan yang dianut di Indonesia.
Menurut dia, saat menjadi pembicara kunci pada seminar pramuktamar Muhammadiyah, di Jakarta, Kamis, nilai dan ajaran yang telah dianut di Indonesia adalah Islam Wasathiyah atau ajaran Islam yang moderat.
Baca juga: Wapres: Indonesia tidak ingin jadi bangsa pengekor di kompetisi global
“Muhammadiyah dan NU jangan sampai kehilangan masjid dan tempat peribadahan yang sudah kita bangun dengan Wasathiyah Islam. Kalau dibangun dengan (ajaran) Salafi dan Wahabi tidak cocok dengan kita,” kata dia, di hadapan tokoh-tokoh Muhammadiyah, antara lain KH Anwar Abbas.
Muhammadiyah, sebagai organisasi umat Islam kedua terbesar di Indonesia, juga diharapkan memperkuat hasil ijtihad (pemikiran) tokoh-tokoh Islam Indonesia yang turut serta mendirikan Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negaranya.
Indonesia negara Pancasila itu, menurut Mahfud merupakan “Darul Ahdi Was-Syahadah” yang artinya negeri penuh kedamaian dan negeri yang penuh penghayatan.
Baca juga: Sejarawan: Bung Karno ingin Islam di Indonesia lebih maju
“Sekarang penekanannya bukan pada al-ahdi-nya karena itu sudah terjadi, sudah dibuat dalam konstitusi. Tetapi, sekarang syahadah-nya, mengisinya bersama berdasarkan kesepakatan dengan penuh kekompakan dan kebersatuan,” kata dia, sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya.
Ia menyampaikan Muhammadiyah sebagai organisasi punya tujuan yang tidak hanya fokus pada ibada sebagai ritual, tetapi juga ibadah sosial, sehingga Muhammadiyah bersama organisasi masyarakat Islam lain harus memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terutama dalam menjaga perdamaian antarkelompok masyarakat.
Baca juga: Sekum Muhammadiyah: Sejarah Islam, wayang media dakwah yang efektif
“Tujuan negara itu harus dikawal bersama. Muhammadiyah juga punya saham terhadap negara ini. Mari ikut perbaiki, sadarkan rakyat agar saat pemilu tidak pakai transaksi uang,” kata dia.
Ia menjelaskan, politik uang merupakan salah satu masalah yang berdampak secara sistemik terhadap keutuhan bangsa.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyoroti masalah saling hujat yang tumbuh di masyarakat. Hujatan itu kerap muncul lewat berita bohong dan informasi yang dikutip tidak utuh.
“Seperti pidato saya di UGM, Mahfud MD: Mendirikan Negara seperti Nabi Haram, titik, (itu) kan salah. Orang baru baca judul, membaca potongan, lalu berkomentar tidak karuan,” kata dia.
Baca juga: Ketua Umum PP Muhammadiyah minta ormas lebih banyak memberi
Ia pun meluruskan pernyataannya yang dipelintir sejumlah pihak. “Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, tidak boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka, tidak boleh ada negara yang sama persis seperti nabi. Tetapi, nilai-nilai bernegaranya seperti yang diajarkan nabi itu boleh. Bentuk negaranya itu harus produk ijtihad seperti Indonesia,” kata dia.
Menurut dia, saat menjadi pembicara kunci pada seminar pramuktamar Muhammadiyah, di Jakarta, Kamis, nilai dan ajaran yang telah dianut di Indonesia adalah Islam Wasathiyah atau ajaran Islam yang moderat.
Baca juga: Wapres: Indonesia tidak ingin jadi bangsa pengekor di kompetisi global
“Muhammadiyah dan NU jangan sampai kehilangan masjid dan tempat peribadahan yang sudah kita bangun dengan Wasathiyah Islam. Kalau dibangun dengan (ajaran) Salafi dan Wahabi tidak cocok dengan kita,” kata dia, di hadapan tokoh-tokoh Muhammadiyah, antara lain KH Anwar Abbas.
Muhammadiyah, sebagai organisasi umat Islam kedua terbesar di Indonesia, juga diharapkan memperkuat hasil ijtihad (pemikiran) tokoh-tokoh Islam Indonesia yang turut serta mendirikan Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negaranya.
Indonesia negara Pancasila itu, menurut Mahfud merupakan “Darul Ahdi Was-Syahadah” yang artinya negeri penuh kedamaian dan negeri yang penuh penghayatan.
Baca juga: Sejarawan: Bung Karno ingin Islam di Indonesia lebih maju
“Sekarang penekanannya bukan pada al-ahdi-nya karena itu sudah terjadi, sudah dibuat dalam konstitusi. Tetapi, sekarang syahadah-nya, mengisinya bersama berdasarkan kesepakatan dengan penuh kekompakan dan kebersatuan,” kata dia, sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya.
Ia menyampaikan Muhammadiyah sebagai organisasi punya tujuan yang tidak hanya fokus pada ibada sebagai ritual, tetapi juga ibadah sosial, sehingga Muhammadiyah bersama organisasi masyarakat Islam lain harus memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terutama dalam menjaga perdamaian antarkelompok masyarakat.
Baca juga: Sekum Muhammadiyah: Sejarah Islam, wayang media dakwah yang efektif
“Tujuan negara itu harus dikawal bersama. Muhammadiyah juga punya saham terhadap negara ini. Mari ikut perbaiki, sadarkan rakyat agar saat pemilu tidak pakai transaksi uang,” kata dia.
Ia menjelaskan, politik uang merupakan salah satu masalah yang berdampak secara sistemik terhadap keutuhan bangsa.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyoroti masalah saling hujat yang tumbuh di masyarakat. Hujatan itu kerap muncul lewat berita bohong dan informasi yang dikutip tidak utuh.
“Seperti pidato saya di UGM, Mahfud MD: Mendirikan Negara seperti Nabi Haram, titik, (itu) kan salah. Orang baru baca judul, membaca potongan, lalu berkomentar tidak karuan,” kata dia.
Baca juga: Ketua Umum PP Muhammadiyah minta ormas lebih banyak memberi
Ia pun meluruskan pernyataannya yang dipelintir sejumlah pihak. “Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, tidak boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka, tidak boleh ada negara yang sama persis seperti nabi. Tetapi, nilai-nilai bernegaranya seperti yang diajarkan nabi itu boleh. Bentuk negaranya itu harus produk ijtihad seperti Indonesia,” kata dia.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment