Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno. ANTARA/Syaiful Hakim.
Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengingatkan unjuk rasa yang bakal digelar mahasiswa pada Senin (11/4) jangan sampai mencederai muruah mahasiswa dan melakukan tindakan anarkis.
"Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak konstitusional setiap orang termasuk mahasiswa. Namun, penyampaian pendapat harus dilakukan dalam koridor demokrasi," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan dalam berunjuk rasa sudah ada rambu-rambu atau aturan yang mengatur tentang penyampaian pendapat. Hal itu utamanya harus dilakukan dalam koridor demokrasi yang baik.
Baca juga: Mahfud MD ingatkan aparat tak ada kekerasan saat jaga aksi mahasiswa
Menurut Adi, jika penyampaian pendapat sampai dilakukan dengan cara "chaos" akan mencoreng citra gerakan mahasiswa. Dalam perkembangan demokrasi negara yang saat ini sudah mulai berkembang bagus, maka upaya menyampaikan aspirasi dengan cara elegan jauh lebih diutamakan.
"Saya yakin mahasiswa bisa. Makanya, di situlah pentingnya untuk mengantisipasi adanya provokasi yang ingin mengacaukan gerakan mahasiswa yang murni," ujarnya.
Adi berharap mahasiswa tetap menjaga muruahnya dalam upaya penyampaian pendapat di muka umum. Demonstrasi yang tertib mencerminkan bahwa mahasiswa piawai dalam menyampaikan pendapat.
Baca juga: Polda Metro belum terima permohonan izin demo 11 April 2022
"Demo jangan anarkis karena itu bisa melahirkan instabilitas politik dan itu (anarkis) dianggap melanggar undang-undang," ujar dia.
Ia mengingatkan aksi unjuk rasa jangan sampai ada provokasi atau ada penunggang yang mencoba membenturkan mahasiswa dengan pemerintah.
Sebagaimana diketahui, demo yang akan dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 11 April 2022, salah satunya menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Baca juga: Polisi tutup sementara jalan di Patung Kuda terkait aksi mahasiswa
Presiden Joko Widodo sudah melarang para menteri untuk bicara mengenai penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode.
Adi berpendapat itu adalah sikap tegas Presiden Joko Widodo yang menegur menteri agar tidak membahas hal tersebut.
"Itu 'triger' yang bagus dari presiden. Mestinya ke depan tidak ada lagi menteri yang genit bicara politik," katanya.
"Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak konstitusional setiap orang termasuk mahasiswa. Namun, penyampaian pendapat harus dilakukan dalam koridor demokrasi," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan dalam berunjuk rasa sudah ada rambu-rambu atau aturan yang mengatur tentang penyampaian pendapat. Hal itu utamanya harus dilakukan dalam koridor demokrasi yang baik.
Baca juga: Mahfud MD ingatkan aparat tak ada kekerasan saat jaga aksi mahasiswa
Menurut Adi, jika penyampaian pendapat sampai dilakukan dengan cara "chaos" akan mencoreng citra gerakan mahasiswa. Dalam perkembangan demokrasi negara yang saat ini sudah mulai berkembang bagus, maka upaya menyampaikan aspirasi dengan cara elegan jauh lebih diutamakan.
"Saya yakin mahasiswa bisa. Makanya, di situlah pentingnya untuk mengantisipasi adanya provokasi yang ingin mengacaukan gerakan mahasiswa yang murni," ujarnya.
Adi berharap mahasiswa tetap menjaga muruahnya dalam upaya penyampaian pendapat di muka umum. Demonstrasi yang tertib mencerminkan bahwa mahasiswa piawai dalam menyampaikan pendapat.
Baca juga: Polda Metro belum terima permohonan izin demo 11 April 2022
"Demo jangan anarkis karena itu bisa melahirkan instabilitas politik dan itu (anarkis) dianggap melanggar undang-undang," ujar dia.
Ia mengingatkan aksi unjuk rasa jangan sampai ada provokasi atau ada penunggang yang mencoba membenturkan mahasiswa dengan pemerintah.
Sebagaimana diketahui, demo yang akan dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 11 April 2022, salah satunya menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Baca juga: Polisi tutup sementara jalan di Patung Kuda terkait aksi mahasiswa
Presiden Joko Widodo sudah melarang para menteri untuk bicara mengenai penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode.
Adi berpendapat itu adalah sikap tegas Presiden Joko Widodo yang menegur menteri agar tidak membahas hal tersebut.
"Itu 'triger' yang bagus dari presiden. Mestinya ke depan tidak ada lagi menteri yang genit bicara politik," katanya.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment