Suasana Majelis Rakyat Papua Barat saat bertemu Presiden Joko Widodo di istana Negara. ANTARA/HO-Humas MRPB
Sorong (ANTARA) - Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Barat atau MRPB Semuel Kambuaya mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Presiden Jokowi dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian guna menyampaikan aspirasi masyarakat asli Papua Barat yakni usulan penjabat Gubernur.
"Dalam pertemuan bersama Presiden dan Menteri Dalam Negeri, MRPB mengusulkan empat nama calon penjabat Gubernur Papua Barat yakni nomor urut pertama Agustinus Fatem, kedua Nataniel Mandacan, ketiga Paulus Waterpauw, dan keempat Dance Flassy," kata Semuel Kambuaya dalam siaran pers yang diterima di Sorong, Minggu.
Dia mengatakan bahwa dalam pertemuan di Istana Negara tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dengan jelas dan transparan bahwa usulan MRPB sudah diterima oleh Kemendagri serta sudah dilakukan pengkajian.
Keempat nama calon yang diusulkan tersebut, kata dia, satu nama yakni Dance Flassy dianggap gugur karena faktor sudah pensiun.
Sedangkan tiga nama lainnya memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan. Sesuai nomor urut yang disampaikan oleh Mendagri di hadapan MRPB yaitu pertama Agustinus Fatem, kemudian kedua Nataniel Mandacan dan ketiga Paulus Waterpauw.
Baca juga: Masyarakat sambut Paulus Waterpauw minta kesediaan jadi plt gubernur
Baca juga: Papua Barat siap terima pejabat gubernur yang ditunjuk presiden
Menurut dia, tiga nama tersebut merupakan aspirasi masyarakat asli Papua dan sebagai representasi lembaga orang asli Papua, MRPB meneruskan dan kawal sampai ke tingkat pemerintah pusat yakni Presiden.
MRPB memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan menteri terkait, terutama Presiden Jokowi yang sudah menerima atau menghormati hak-hak orang asli Papua.
"Aspirasi kami sebagai lembaga representasi orang asli Papua didengar oleh Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya sebagai lembaga representasi posisinya berdiri netral mengawal aspirasi masyarakat yang di serahkan kepada pemerintah pusat.
"Nanti eksekusi-nya bukan kami, tetapi keputusan ada di tangan Presiden selaku pemegang hak prerogatif. Mari kita berdoa bersama sehingga dalam tahap ini akan ditunjuk orang terbaik yang akan memimpin Papua Barat beberapa tahun ke depan," tambah dia.
Ia juga mengaku bangga dan bersyukur karena negara, terkhusus Presiden bisa mendengar aspirasi orang asli Papua melalui lembaga kultur MRPB. Berarti pemerintah benar-benar menghargai orang Papua sebab gubernur sementara hingga pemilu 2024 adalah orang asli Papua.
"Dalam pertemuan bersama Presiden dan Menteri Dalam Negeri, MRPB mengusulkan empat nama calon penjabat Gubernur Papua Barat yakni nomor urut pertama Agustinus Fatem, kedua Nataniel Mandacan, ketiga Paulus Waterpauw, dan keempat Dance Flassy," kata Semuel Kambuaya dalam siaran pers yang diterima di Sorong, Minggu.
Dia mengatakan bahwa dalam pertemuan di Istana Negara tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dengan jelas dan transparan bahwa usulan MRPB sudah diterima oleh Kemendagri serta sudah dilakukan pengkajian.
Keempat nama calon yang diusulkan tersebut, kata dia, satu nama yakni Dance Flassy dianggap gugur karena faktor sudah pensiun.
Sedangkan tiga nama lainnya memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan. Sesuai nomor urut yang disampaikan oleh Mendagri di hadapan MRPB yaitu pertama Agustinus Fatem, kemudian kedua Nataniel Mandacan dan ketiga Paulus Waterpauw.
Baca juga: Masyarakat sambut Paulus Waterpauw minta kesediaan jadi plt gubernur
Baca juga: Papua Barat siap terima pejabat gubernur yang ditunjuk presiden
Menurut dia, tiga nama tersebut merupakan aspirasi masyarakat asli Papua dan sebagai representasi lembaga orang asli Papua, MRPB meneruskan dan kawal sampai ke tingkat pemerintah pusat yakni Presiden.
MRPB memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan menteri terkait, terutama Presiden Jokowi yang sudah menerima atau menghormati hak-hak orang asli Papua.
"Aspirasi kami sebagai lembaga representasi orang asli Papua didengar oleh Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya sebagai lembaga representasi posisinya berdiri netral mengawal aspirasi masyarakat yang di serahkan kepada pemerintah pusat.
"Nanti eksekusi-nya bukan kami, tetapi keputusan ada di tangan Presiden selaku pemegang hak prerogatif. Mari kita berdoa bersama sehingga dalam tahap ini akan ditunjuk orang terbaik yang akan memimpin Papua Barat beberapa tahun ke depan," tambah dia.
Ia juga mengaku bangga dan bersyukur karena negara, terkhusus Presiden bisa mendengar aspirasi orang asli Papua melalui lembaga kultur MRPB. Berarti pemerintah benar-benar menghargai orang Papua sebab gubernur sementara hingga pemilu 2024 adalah orang asli Papua.
Pewarta: Ernes Broning Kakisina
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment