Arsip foto - TB Hasanuddin. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/awwpri.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengkhawatirkan distribusi alat menerima siaran digital atau "set top box" (STB) menjadi sarana politisasi pihak-pihak tertentu kepada masyarakat.
Hal itu menurut dia karena dirinya mendapatkan laporan di daerah pemilihannya, ada STB yang didistribusikan oleh kader partai politik.
"Saya di dapil mendapatkan laporan bahwa ada STB yang didistribusikan kader partai tertentu. Kemudian kami kejar dan sumbernya (STB) dari macam-macam, ada dari Kominfo, partai a, dan partai b, saya tidak mau buka partai apa itu di dalam rapat ini," kata TB Hasanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, tidak semua partai politik memiliki dan berafiliasi dengan lembaga penyiaran televisi sehingga seharusnya distribusi STB bisa selesai sebelum tahun 2023.
Baca juga: Menkominfo minta distribusi bantuan STB dipercepat
Baca juga: Penerima PKH di Pulau Lombok gratis menerima STB TV Digital
Menurut dia, apabila distribusi STB dilakukan di tahun 2023, maka dikhawatirkan akan menjadi sarana partai politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan akan meningkatkan elektabilitas.
"Kalau di tahun 2023 jadi sarana untuk berkomunikasi maka mau tidak mau, suka tidak suka akan meningkatkan elektabilitas (partai politik). Sehingga pembagian STB jadi sarana politik," ujarnya.
Dia menjelaskan, temuan di lapangan terkait distribusi STB tersebut, harus menjadi pertimbangan semua pihak agar pendistribusian-nya bisa segera selesai. Langkah itu menurut dia agar berbagai kecurigaan yang terjadi di masyarakat dapat diminimalisasi.
Anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan mengatakan apa yang disampaikan lembaga penyiaran multipleksing dalam RDPU Komisi I DPR sangat mengejutkan.
Karena menurut dia, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR dengan pemerintah dijelaskan bahwa data orang miskin selalu diperbaharui, namun ternyata yang disampaikan ke lembaga multipleksing sudah "out of date".
"Saya lebih fokus terhadap penerima STB yaitu masyarakat miskin, dan ternyata dari paparan yang disampaikan, dipastikan banyak kendala dan harus menjadi perhatian kita," ujarnya.
Baca juga: Kominfo koordinasi dengan Kemendagri tingkatkan akurasi penerima STB
Baca juga: Kemenkominfo berkomitmen distribusikan STB ber-TKDN minimal 20 persen
Dia meminta lembaga penyiaran dapat bekerjasama dengan anggota Komisi I DPR karena sering melakukan sosialisasi dan pembagian STB kepada masyarakat.
Hadir dalam RDPU tersebut yaitu para pimpinan lembaga penyiaran multipleksing seperti Media Grup, SCM Grup, MNC Grup, Transmedia Grup, dan Viva Grup.
Dalam RDPU itu, lembaga penyiaran multipleksing menyampaikan kendala terkait distribusi STB kepada masyarakat seperti data masyarakat penerima "set top box" (STB) kurang akurat, lokasi yang sulit dijangkau, sebagian data sudah berubah karena tidak diperbaharui, dan vendor penyedia STB yang sangat terbatas.
Hal itu menurut dia karena dirinya mendapatkan laporan di daerah pemilihannya, ada STB yang didistribusikan oleh kader partai politik.
"Saya di dapil mendapatkan laporan bahwa ada STB yang didistribusikan kader partai tertentu. Kemudian kami kejar dan sumbernya (STB) dari macam-macam, ada dari Kominfo, partai a, dan partai b, saya tidak mau buka partai apa itu di dalam rapat ini," kata TB Hasanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, tidak semua partai politik memiliki dan berafiliasi dengan lembaga penyiaran televisi sehingga seharusnya distribusi STB bisa selesai sebelum tahun 2023.
Baca juga: Menkominfo minta distribusi bantuan STB dipercepat
Baca juga: Penerima PKH di Pulau Lombok gratis menerima STB TV Digital
Menurut dia, apabila distribusi STB dilakukan di tahun 2023, maka dikhawatirkan akan menjadi sarana partai politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan akan meningkatkan elektabilitas.
"Kalau di tahun 2023 jadi sarana untuk berkomunikasi maka mau tidak mau, suka tidak suka akan meningkatkan elektabilitas (partai politik). Sehingga pembagian STB jadi sarana politik," ujarnya.
Dia menjelaskan, temuan di lapangan terkait distribusi STB tersebut, harus menjadi pertimbangan semua pihak agar pendistribusian-nya bisa segera selesai. Langkah itu menurut dia agar berbagai kecurigaan yang terjadi di masyarakat dapat diminimalisasi.
Anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan mengatakan apa yang disampaikan lembaga penyiaran multipleksing dalam RDPU Komisi I DPR sangat mengejutkan.
Karena menurut dia, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR dengan pemerintah dijelaskan bahwa data orang miskin selalu diperbaharui, namun ternyata yang disampaikan ke lembaga multipleksing sudah "out of date".
"Saya lebih fokus terhadap penerima STB yaitu masyarakat miskin, dan ternyata dari paparan yang disampaikan, dipastikan banyak kendala dan harus menjadi perhatian kita," ujarnya.
Baca juga: Kominfo koordinasi dengan Kemendagri tingkatkan akurasi penerima STB
Baca juga: Kemenkominfo berkomitmen distribusikan STB ber-TKDN minimal 20 persen
Dia meminta lembaga penyiaran dapat bekerjasama dengan anggota Komisi I DPR karena sering melakukan sosialisasi dan pembagian STB kepada masyarakat.
Hadir dalam RDPU tersebut yaitu para pimpinan lembaga penyiaran multipleksing seperti Media Grup, SCM Grup, MNC Grup, Transmedia Grup, dan Viva Grup.
Dalam RDPU itu, lembaga penyiaran multipleksing menyampaikan kendala terkait distribusi STB kepada masyarakat seperti data masyarakat penerima "set top box" (STB) kurang akurat, lokasi yang sulit dijangkau, sebagian data sudah berubah karena tidak diperbaharui, dan vendor penyedia STB yang sangat terbatas.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment