Ilustrasi jadwal Pemilu dan Pilkada 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon
Jakarta (ANTARA) - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi, berkolaborasi, bertransformasi, serta berpartisipasi aktif mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berintegritas dan berkualitas.
"Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersinergi, berkolaborasi, bertransformasi, serta berpartisipasi aktif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualitas," kata Neni, sebagaimana dikutip dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan oleh masyarakat, mengingat tahapan Pemilu 2024 telah dimulai dan kompleksnya penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
Selain itu, lanjut Neni, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang terbuka dan inklusif, DEEP juga mendorong penyelenggara pemilu agar senantiasa transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu 2024 dengan membuka kanal-kanal media komunikasi dan informasi yang lebih luas, bahkan mampu menjangkau kelompok-kelompok rentan.
Dengan demikian, menurutnya, seluruh elemen masyarakat akan lebih mudah ikut serta memantau jalannya beragam tahapan Pemilu 2024.
Baca juga: DEEP Indonesia dorong KPU dan Bawaslu penuhi keterwakilan perempuan
DEEP mengharapkan penyelenggara pemilu dapat melaksanakan setiap tahapan dan subtahapan Pemilu 2024 secara profesional, mandiri, dan independen.
Berikutnya, Neni menyampaikan pihaknya pun mendorong pemerintah serta DPR agar mendukung secara penuh anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang telah diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
DEEP, tambah dia, mendorong elite serta partai politik untuk senantiasa menjaga integrasi nasional dengan mencari titik temu antara ancaman dan tantangan disintegrasi bangsa di tengah penyelenggaraan pemilu agar keutuhan tetap terjaga.
Hal itu, menurut Neni, dapat dilakukan oleh elite dan partai politik dengan mengimplementasikan politik adiluhung atau bermutu tinggi, bukan politik pragmatis dan oportunis.
"Sifat angkuh, ambisius, dan oportunis akan merusak demokrasi di Indonesia dan menghancurkan kohesi sosial. Tunjukkan bahwa elite politik adalah negarawan yang memiliki kepemimpinan, kewibawaan, serta bijaksana bersikap dan bertutur kata," imbau dia.
Baca juga: DEEP: Penyelenggara pemilu harus pandai manajemen isu dan krisis
Neni mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pemilu merupakan sarana kontestasi politik untuk berlomba demi kebaikan bersama, bukan perlombaan yang saling menjatuhkan dan menebarkan kebencian pada sesama anak bangsa.
"Pemilu juga menjadi sarana menjaga keutuhan bangsa serta mempererat nilai persatuan dan kesatuan. Buatlah bangsa ini sehat dengan politik yang menjunjung tinggi nilai etika, keadaban, dan moralitas," kata dia.
Sebelumnya pada Selasa (14/6), KPU telah meluncurkan secara resmi tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam kesempatan itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa 14 Juni 2022 bertepatan dengan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara yang jatuh pada 14 Februari 2024.
Sebagaimana mandat undang-undang, kata dia, tahapan pemilu harus dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Hasyi Asy'ari juga menyampaikan KPU tidak bisa bekerja sendiri sehingga mereka meminta dukungan dari pemerintah, DPR, partai politik, segenap pimpinan bangsa Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca juga: DEEP ingatkan anggota KPU dan Bawaslu baru menjaga integritas
"Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersinergi, berkolaborasi, bertransformasi, serta berpartisipasi aktif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualitas," kata Neni, sebagaimana dikutip dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan oleh masyarakat, mengingat tahapan Pemilu 2024 telah dimulai dan kompleksnya penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
Selain itu, lanjut Neni, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang terbuka dan inklusif, DEEP juga mendorong penyelenggara pemilu agar senantiasa transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu 2024 dengan membuka kanal-kanal media komunikasi dan informasi yang lebih luas, bahkan mampu menjangkau kelompok-kelompok rentan.
Dengan demikian, menurutnya, seluruh elemen masyarakat akan lebih mudah ikut serta memantau jalannya beragam tahapan Pemilu 2024.
Baca juga: DEEP Indonesia dorong KPU dan Bawaslu penuhi keterwakilan perempuan
DEEP mengharapkan penyelenggara pemilu dapat melaksanakan setiap tahapan dan subtahapan Pemilu 2024 secara profesional, mandiri, dan independen.
Berikutnya, Neni menyampaikan pihaknya pun mendorong pemerintah serta DPR agar mendukung secara penuh anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang telah diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
DEEP, tambah dia, mendorong elite serta partai politik untuk senantiasa menjaga integrasi nasional dengan mencari titik temu antara ancaman dan tantangan disintegrasi bangsa di tengah penyelenggaraan pemilu agar keutuhan tetap terjaga.
Hal itu, menurut Neni, dapat dilakukan oleh elite dan partai politik dengan mengimplementasikan politik adiluhung atau bermutu tinggi, bukan politik pragmatis dan oportunis.
"Sifat angkuh, ambisius, dan oportunis akan merusak demokrasi di Indonesia dan menghancurkan kohesi sosial. Tunjukkan bahwa elite politik adalah negarawan yang memiliki kepemimpinan, kewibawaan, serta bijaksana bersikap dan bertutur kata," imbau dia.
Baca juga: DEEP: Penyelenggara pemilu harus pandai manajemen isu dan krisis
Neni mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pemilu merupakan sarana kontestasi politik untuk berlomba demi kebaikan bersama, bukan perlombaan yang saling menjatuhkan dan menebarkan kebencian pada sesama anak bangsa.
"Pemilu juga menjadi sarana menjaga keutuhan bangsa serta mempererat nilai persatuan dan kesatuan. Buatlah bangsa ini sehat dengan politik yang menjunjung tinggi nilai etika, keadaban, dan moralitas," kata dia.
Sebelumnya pada Selasa (14/6), KPU telah meluncurkan secara resmi tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam kesempatan itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa 14 Juni 2022 bertepatan dengan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara yang jatuh pada 14 Februari 2024.
Sebagaimana mandat undang-undang, kata dia, tahapan pemilu harus dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Hasyi Asy'ari juga menyampaikan KPU tidak bisa bekerja sendiri sehingga mereka meminta dukungan dari pemerintah, DPR, partai politik, segenap pimpinan bangsa Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca juga: DEEP ingatkan anggota KPU dan Bawaslu baru menjaga integritas
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment