Energi hijau di Istana Kepresidenan. (ANTARA/HO-PLN)
Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyatakan seluruh lingkungan kesekretariatan presiden mulai dari Istana Kepresidenan di Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta, hingga Tampaksiring sudah 100 persen menggunakan listrik dari energi terbarukan.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kesekretariatan presiden baru saja menandatangani pembelian sertifikat energi terbarukan atau REC setara 849 megawatt jam (MWh).
"REC merupakan instrumen yang ditawarkan PLN kepada pelanggan yang membutuhkan pengakuan akan penggunaan energi terbarukan," ujarnya di Jakarta, Senin.
Darmawan menjelaskan melalui kesepakatan ini, maka dua istana kepresidenan yang terletak di Ibukota Negara, yakni Istana Merdeka dan Istana Negara, menyusul istana kepresidenan di daerah yang lebih dulu beralih ke listrik ramah lingkungan.
Menurutnya, pendapatan dari sertifikat energi terbarukan ini dialokasikan untuk penambahan pembangkit energi baru terbarukan untuk mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060.
Ia mengungkapkan bahwa layanan REC yang diterbitkan PLN sejak November 2020 semakin diminati berbagai pelanggan, tidak hanya pemilik usaha di sektor bisnis dan industri untuk memenuhi kebutuhan ekspornya, namun juga menarik atensi pengelola fasilitas publik maupun masyarakat.
Istana Kepresidenan Bogor tercatat menjadi yang pertama berlangganan layanan REC pada Maret 2022. Kemudian, diikuti oleh Istana Kepresidenan Tampaksiring dan Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Mei dan Juni 2022.
Kepala Biro Umum Sekretariat Presiden RI Erry Hermawan mengatakan seluruh lingkungan kesekretariatan presiden sudah 100 persen menggunakan energi terbarukan per 1 Juni 2022.
Menurut Ery, langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung upaya pengembangan energi terbarukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan.
"Ini untuk mengatasi energi fosil yang semakin lama akan semakin terbatas. Selain itu, langkah ini juga akan mendukung energi hijau untuk mengatasi kendala lingkungan, khususnya di Indonesia," pungkas Ery.
Baca juga: RI dukung global tekan emisi karbon subsektor minerba melalui EBT
Baca juga: Lembaga riset: Dukungan fiskal RI terlalu besar ke bahan bakar fosil
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kesekretariatan presiden baru saja menandatangani pembelian sertifikat energi terbarukan atau REC setara 849 megawatt jam (MWh).
"REC merupakan instrumen yang ditawarkan PLN kepada pelanggan yang membutuhkan pengakuan akan penggunaan energi terbarukan," ujarnya di Jakarta, Senin.
Darmawan menjelaskan melalui kesepakatan ini, maka dua istana kepresidenan yang terletak di Ibukota Negara, yakni Istana Merdeka dan Istana Negara, menyusul istana kepresidenan di daerah yang lebih dulu beralih ke listrik ramah lingkungan.
Menurutnya, pendapatan dari sertifikat energi terbarukan ini dialokasikan untuk penambahan pembangkit energi baru terbarukan untuk mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060.
Ia mengungkapkan bahwa layanan REC yang diterbitkan PLN sejak November 2020 semakin diminati berbagai pelanggan, tidak hanya pemilik usaha di sektor bisnis dan industri untuk memenuhi kebutuhan ekspornya, namun juga menarik atensi pengelola fasilitas publik maupun masyarakat.
Istana Kepresidenan Bogor tercatat menjadi yang pertama berlangganan layanan REC pada Maret 2022. Kemudian, diikuti oleh Istana Kepresidenan Tampaksiring dan Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Mei dan Juni 2022.
Kepala Biro Umum Sekretariat Presiden RI Erry Hermawan mengatakan seluruh lingkungan kesekretariatan presiden sudah 100 persen menggunakan energi terbarukan per 1 Juni 2022.
Menurut Ery, langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung upaya pengembangan energi terbarukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan.
"Ini untuk mengatasi energi fosil yang semakin lama akan semakin terbatas. Selain itu, langkah ini juga akan mendukung energi hijau untuk mengatasi kendala lingkungan, khususnya di Indonesia," pungkas Ery.
Baca juga: RI dukung global tekan emisi karbon subsektor minerba melalui EBT
Baca juga: Lembaga riset: Dukungan fiskal RI terlalu besar ke bahan bakar fosil
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment