Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Rabu (15/6) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Presiden Jokowi lantik dua menteri hingga politik identitas tidak relevan untuk Pilpres 2024.
Klik di sini untuk berita selengkapnya
1. Presiden lantik Mendag Zulkifli Hasan dan Menteri ATR Hadi Tjahjanto
Presiden RI Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Pelantikan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019—2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2022.
Selengkapnya di sini
2. Pengamat: Politik identitas sudah tidak relevan untuk Pilpres 2024
Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib menegaskan isu politik identitas sudah tidak relevan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, karena literasi masyarakat tentang berita bohong atau hoaks sudah membaik.
“Sudah tidak relevan (politik identitas) untuk Pilpres 2024 nanti. Kenapa? Karena masyarakat sudah makin cerdas. Literasi masyarakat tentang hoaks, berita palsu, berita bohong itu sudah makin baik. Mungkin di 2014, 2019 berita hoaks masih bisa dan banyak beredar di WA grup, tapi di 2024 saya tidak yakin,” ujar Ridlwan dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya di sini
3. Surya Paloh bebaskan kader NasDem memilih capres tanpa tekanan
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh membebaskan seluruh kadernya yang mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk memilih calon pemimpin nasional yang akan diusung pada Pemilu 2024.
"Pada Rakernas ini saya berharap seluruh aspirasi dalam memilih calon pemimpin nasional pada pemilu 2024 yang akan datang agar dilakukan tanpa tekanan. Dan itu adalah hak saudara dan kedaulatan dalam Partai NasDem ini," kata Surya Paloh dalam sambutannya pada Pembukaan Rakernas NasDem, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Rabu malam.
Selengkapnya di sini
4. Kasad: Wajib jaga persatuan cegah disintegrasi bangsa
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan seluruh elemen masyarakat wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa guna mencegah terjadinya perpecahan bangsa.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir karena ada perbedaan dan keberagaman, serta terbentuk oleh kebersamaan, persatuan, kesatuan, toleransi, dan gotong royong, kata Dudung dalam keterangan dari Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) yang diterima di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya di sini
5. Menhan ajak PTDI kelola baik perusahaan demi menjaga investasi rakyat
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengajak PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) senantiasa menjaga investasi rakyat di bidang pertahanan dengan mengelola perusahaan secara baik.
"Marilah kita menjaga investasi rakyat. Marilah kita bersama-sama meraih teknologi. Saudara-saudara, kelemahan-kelemahan di industri pertahanan setelah kita bedah adalah akibat salah urus atau missmanagement," kata Menhan sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya di sini
Klik di sini untuk berita selengkapnya
1. Presiden lantik Mendag Zulkifli Hasan dan Menteri ATR Hadi Tjahjanto
Presiden RI Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Pelantikan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019—2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2022.
Selengkapnya di sini
2. Pengamat: Politik identitas sudah tidak relevan untuk Pilpres 2024
Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib menegaskan isu politik identitas sudah tidak relevan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, karena literasi masyarakat tentang berita bohong atau hoaks sudah membaik.
“Sudah tidak relevan (politik identitas) untuk Pilpres 2024 nanti. Kenapa? Karena masyarakat sudah makin cerdas. Literasi masyarakat tentang hoaks, berita palsu, berita bohong itu sudah makin baik. Mungkin di 2014, 2019 berita hoaks masih bisa dan banyak beredar di WA grup, tapi di 2024 saya tidak yakin,” ujar Ridlwan dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya di sini
3. Surya Paloh bebaskan kader NasDem memilih capres tanpa tekanan
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh membebaskan seluruh kadernya yang mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk memilih calon pemimpin nasional yang akan diusung pada Pemilu 2024.
"Pada Rakernas ini saya berharap seluruh aspirasi dalam memilih calon pemimpin nasional pada pemilu 2024 yang akan datang agar dilakukan tanpa tekanan. Dan itu adalah hak saudara dan kedaulatan dalam Partai NasDem ini," kata Surya Paloh dalam sambutannya pada Pembukaan Rakernas NasDem, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Rabu malam.
Selengkapnya di sini
4. Kasad: Wajib jaga persatuan cegah disintegrasi bangsa
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan seluruh elemen masyarakat wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa guna mencegah terjadinya perpecahan bangsa.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir karena ada perbedaan dan keberagaman, serta terbentuk oleh kebersamaan, persatuan, kesatuan, toleransi, dan gotong royong, kata Dudung dalam keterangan dari Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) yang diterima di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya di sini
5. Menhan ajak PTDI kelola baik perusahaan demi menjaga investasi rakyat
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengajak PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) senantiasa menjaga investasi rakyat di bidang pertahanan dengan mengelola perusahaan secara baik.
"Marilah kita menjaga investasi rakyat. Marilah kita bersama-sama meraih teknologi. Saudara-saudara, kelemahan-kelemahan di industri pertahanan setelah kita bedah adalah akibat salah urus atau missmanagement," kata Menhan sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment