Jakarta (ANTARA) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia meluncurkan Laporan PBB dan Pemerintah Indonesia Tahun 2021 (UN in Indonesia Country Results Report 2021) yang merinci tentang upaya PBB dan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Sekarang, kita harus melipatgandakan upaya kita jika kita ingin tetap memenuhi komitmen 'No one left behind' dan mencapai SDG pada tahun 2030,” kata Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand dalam rilis pers yang dikutip Antara, Jakarta, Selasa.
Valerie mengatakan bahwa laporan itu merupakan bukti bagaimana PBB dan Pemerintah Indonesia bersatu untuk mengatasi tantangan seperti pandemi COVID-19.
"Laporan ini menjadi catatan pencapaian luar biasa kami di tahun 2021. Saya yakin ini juga akan mendorong kami untuk menghadapi tantangan di masa depan," katanya.
Sementara itu Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Taufik Hanafi, mewakili Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menjalin kemitraan yang efektif dengan Badan PBB di Indonesia melalui berbagai dukungan, kerja sama, dan mobilisasi sumber daya untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dalam beberapa dekade terakhir.
"Ke depan, Pemerintah Indonesia akan terus memajukan pembiayaan inovatif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memperkuat analisis data, teknologi, pemberdayaan pemuda, dan digitalisasi," katanya.
Diluncurkan secara resmi di BAPPENAS–UN Forum 2022, laporan hasil 2021 tersebut mengurai pencapaian Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021–2025 (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework/UNSDCF) pada tahun pertama pelaksanaannya dan merinci cara-cara yang dilakukan oleh PBB dan pemerintah untuk mewujudkan SDGs.
Sementara BAPPENAS–UN Forum, yang dimulai pada 2014, merupakan platform utama untuk dialog strategis antara Pemerintah Indonesia dan PBB.
Indonesia 2021 Country Results Report sejalan dengan empat prioritas strategis UNSDCF yang menargetkan pembangunan manusia secara inklusif, transformasi ekonomi, pembangunan hijau, perubahan iklim & bencana alam serta inovasi untuk mempercepat kemajuan menuju SDGs.
Adapun beberapa hasil penting dari empat bidang hasil UNSDCF pada 2021 antara lain bahwa 35,89 juta orang secara tidak langsung telah mendapat manfaat dari dukungan PBB untuk memperkuat program perlindungan sosial.
Hasil konkret berikutnya adalah bahwa 204 UMKM di wilayah terdampak gempa, tsunami, dan COVID-19 telah mendapat bantuan pemulihan bencana dan ketahanan.
Kemudian, 569.374 orang yang tinggal di daerah pedesaan telah mengakses listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan melalui proyek MTRE3 PBB dan 34 provinsi di Indonesia telah menggunakan platform digital yang didukung PBB untuk memantau dan mengelola administrasi vaksinasi.
Baca juga: PBB luncurkan program baru pacu investasi SDGs di Indonesia
Baca juga: Seruan Indonesia: Peran sentral perempuan penting di masa pandemi
Baca juga: RI, Inggris capai SDGs dan saling dukung di PBB
"Sekarang, kita harus melipatgandakan upaya kita jika kita ingin tetap memenuhi komitmen 'No one left behind' dan mencapai SDG pada tahun 2030,” kata Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand dalam rilis pers yang dikutip Antara, Jakarta, Selasa.
Valerie mengatakan bahwa laporan itu merupakan bukti bagaimana PBB dan Pemerintah Indonesia bersatu untuk mengatasi tantangan seperti pandemi COVID-19.
"Laporan ini menjadi catatan pencapaian luar biasa kami di tahun 2021. Saya yakin ini juga akan mendorong kami untuk menghadapi tantangan di masa depan," katanya.
Sementara itu Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Taufik Hanafi, mewakili Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menjalin kemitraan yang efektif dengan Badan PBB di Indonesia melalui berbagai dukungan, kerja sama, dan mobilisasi sumber daya untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dalam beberapa dekade terakhir.
"Ke depan, Pemerintah Indonesia akan terus memajukan pembiayaan inovatif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memperkuat analisis data, teknologi, pemberdayaan pemuda, dan digitalisasi," katanya.
Diluncurkan secara resmi di BAPPENAS–UN Forum 2022, laporan hasil 2021 tersebut mengurai pencapaian Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021–2025 (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework/UNSDCF) pada tahun pertama pelaksanaannya dan merinci cara-cara yang dilakukan oleh PBB dan pemerintah untuk mewujudkan SDGs.
Sementara BAPPENAS–UN Forum, yang dimulai pada 2014, merupakan platform utama untuk dialog strategis antara Pemerintah Indonesia dan PBB.
Indonesia 2021 Country Results Report sejalan dengan empat prioritas strategis UNSDCF yang menargetkan pembangunan manusia secara inklusif, transformasi ekonomi, pembangunan hijau, perubahan iklim & bencana alam serta inovasi untuk mempercepat kemajuan menuju SDGs.
Adapun beberapa hasil penting dari empat bidang hasil UNSDCF pada 2021 antara lain bahwa 35,89 juta orang secara tidak langsung telah mendapat manfaat dari dukungan PBB untuk memperkuat program perlindungan sosial.
Hasil konkret berikutnya adalah bahwa 204 UMKM di wilayah terdampak gempa, tsunami, dan COVID-19 telah mendapat bantuan pemulihan bencana dan ketahanan.
Kemudian, 569.374 orang yang tinggal di daerah pedesaan telah mengakses listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan melalui proyek MTRE3 PBB dan 34 provinsi di Indonesia telah menggunakan platform digital yang didukung PBB untuk memantau dan mengelola administrasi vaksinasi.
Baca juga: PBB luncurkan program baru pacu investasi SDGs di Indonesia
Baca juga: Seruan Indonesia: Peran sentral perempuan penting di masa pandemi
Baca juga: RI, Inggris capai SDGs dan saling dukung di PBB
Pewarta: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment