Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers usai meresmikan Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (PUSIBA), di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/2/2022). ANTARA/HO-BPMI setwapres.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final sesuai dengan kesepakatan nasional, sehingga paham khilafah harus dihentikan karena menyalahi kesepakatan.
Hal tersebut diutarakan Wapres menyikapi keberadaan organisasi Khilafatul Muslimin yang mengkampanyekan ideologi khilafah.
"Saya kira sudah jelas respons-nya dia itu menyimpang, karena kita di Indonesia sudah ada kesepakatan nasional, bahwa negara kita Republik. NKRI itu sudah final. Jadi kalau ada yang khilafah itu menyalahi kesepakatan nasional yang sudah menjadi landasan struktural," ujar Wapres usai meresmikan Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (PUSIBA), di Bekasi, Jawa Barat, Rabu.
Wapres mengatakan organisasi Khilafatul Muslimin terpaksa dihentikan kegiatannya, dan para mantan pengikutnya akan direhabilitasi.
Baca juga: Eks anggota NII : Marak kampanye khilafah karena regulasi kurang tajam
Baca juga: Polisi: hampir 30 sekolah terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan penanganan terhadap organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin yang dinilai mengancam ideologi Negara tetap harus memerhatikan hak asasi manusia.
Mahfud menegaskan bahwa tujuan didirikannya ormas Khilafatul Muslimin, yakni menyebarkan ideologi khilafah, dan dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi, tapi kita juga memperhatikan hak asasi manusia karena itu juga menjadi tugas Negara, melindungi hak asasi manusia," kata Mahfud.
Hal tersebut diutarakan Wapres menyikapi keberadaan organisasi Khilafatul Muslimin yang mengkampanyekan ideologi khilafah.
"Saya kira sudah jelas respons-nya dia itu menyimpang, karena kita di Indonesia sudah ada kesepakatan nasional, bahwa negara kita Republik. NKRI itu sudah final. Jadi kalau ada yang khilafah itu menyalahi kesepakatan nasional yang sudah menjadi landasan struktural," ujar Wapres usai meresmikan Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (PUSIBA), di Bekasi, Jawa Barat, Rabu.
Wapres mengatakan organisasi Khilafatul Muslimin terpaksa dihentikan kegiatannya, dan para mantan pengikutnya akan direhabilitasi.
Baca juga: Eks anggota NII : Marak kampanye khilafah karena regulasi kurang tajam
Baca juga: Polisi: hampir 30 sekolah terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan penanganan terhadap organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin yang dinilai mengancam ideologi Negara tetap harus memerhatikan hak asasi manusia.
Mahfud menegaskan bahwa tujuan didirikannya ormas Khilafatul Muslimin, yakni menyebarkan ideologi khilafah, dan dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi, tapi kita juga memperhatikan hak asasi manusia karena itu juga menjadi tugas Negara, melindungi hak asasi manusia," kata Mahfud.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment