Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol. Boy Rafli Amar.(ANTARA/Fauzi Lamboka)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan dukungan anggaran dapat meningkatkan frekuensi jumlah kegiatan dan program penanganan radikalisme dan terorisme di seluruh daerah Tanah Air.
"Usulan penambahan anggaran agar frekuensi kegiatan bisa ditingkatkan, cakupan kegiatan bisa diperluas, serta tambahan dukungan terhadap sarana dan prasarana," kata Boy Rafli Amar di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan penambahan frekuensi kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi, hingga kontra-radikalisasi di masa mendatang.
"Kegiatan-kegiatan senantiasa dikomunikasikan dengan para mitra di Komisi III DPR serta menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara," tambahnya.
Dia mencontohkan program penelitian kerawanan radikalisme dan terorisme. Menurut dia, kegiatan tersebut memerlukan dukungan peningkatan anggaran agar semakin banyak kota tercakup dalam penelitian dan studi.
Baca juga: BNPT libatkan multipihak sebagai upaya pencegahan terorisme
Boy menegaskan pemetaan yang dilakukan BNPT berdasarkan pada studi penelitian sehingga muncul langkah strategis dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme.
Selain itu, BNPT bekerja pada tataran kebijakan, langkah-langkah strategis, dan mendorong para pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya penanggulangan secara holistik. BNPT juga bekerjasama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan penelitian terhadap indeks kerawanan radikalisme.
"Minimal, sebanyak 250 kota dapat dilakukan penelitian. Mudah-mudahan dimulai tahun 2023," harapnya.
Baca juga: Menkopolhukam tegaskan radikalisme dan terorisme musuh negara
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan Komisi III DPR menyetujui usulan BNPT terkait pinjaman luar negeri sebesar 160 juta dolar AS dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp290 miliar di tahun 2022.
"Komisi III DPR RI menerima usulan BNPT terkait pinjaman luar negeri sebesar 160 juta dolar AS dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp290 miliar di tahun 2022, dalam rangka penguatan penanggulangan terorisme dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Pangeran di Jakarta, Senin (30/5).
Selain itu, rapat kerja Komisi III DPR RI juga menyetujui penjelasan Boy Rafli Amar terkait pagu indikatif BNPT tahun 2023 sebesar Rp429.167.127.000.
Komisi III DPR RI akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan BNPT sebesar Rp64.420.694.000, sehingga anggaran lembaga tersebut di tahun 2023 menjadi Rp493.587.821.000, ujar Pangeran.
Baca juga: Komisi III DPR setujui usulan BNPT terkait pinjaman luar negeri
"Usulan penambahan anggaran agar frekuensi kegiatan bisa ditingkatkan, cakupan kegiatan bisa diperluas, serta tambahan dukungan terhadap sarana dan prasarana," kata Boy Rafli Amar di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan penambahan frekuensi kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi, hingga kontra-radikalisasi di masa mendatang.
"Kegiatan-kegiatan senantiasa dikomunikasikan dengan para mitra di Komisi III DPR serta menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara," tambahnya.
Dia mencontohkan program penelitian kerawanan radikalisme dan terorisme. Menurut dia, kegiatan tersebut memerlukan dukungan peningkatan anggaran agar semakin banyak kota tercakup dalam penelitian dan studi.
Baca juga: BNPT libatkan multipihak sebagai upaya pencegahan terorisme
Boy menegaskan pemetaan yang dilakukan BNPT berdasarkan pada studi penelitian sehingga muncul langkah strategis dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme.
Selain itu, BNPT bekerja pada tataran kebijakan, langkah-langkah strategis, dan mendorong para pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya penanggulangan secara holistik. BNPT juga bekerjasama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan penelitian terhadap indeks kerawanan radikalisme.
"Minimal, sebanyak 250 kota dapat dilakukan penelitian. Mudah-mudahan dimulai tahun 2023," harapnya.
Baca juga: Menkopolhukam tegaskan radikalisme dan terorisme musuh negara
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan Komisi III DPR menyetujui usulan BNPT terkait pinjaman luar negeri sebesar 160 juta dolar AS dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp290 miliar di tahun 2022.
"Komisi III DPR RI menerima usulan BNPT terkait pinjaman luar negeri sebesar 160 juta dolar AS dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp290 miliar di tahun 2022, dalam rangka penguatan penanggulangan terorisme dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Pangeran di Jakarta, Senin (30/5).
Selain itu, rapat kerja Komisi III DPR RI juga menyetujui penjelasan Boy Rafli Amar terkait pagu indikatif BNPT tahun 2023 sebesar Rp429.167.127.000.
Komisi III DPR RI akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan BNPT sebesar Rp64.420.694.000, sehingga anggaran lembaga tersebut di tahun 2023 menjadi Rp493.587.821.000, ujar Pangeran.
Baca juga: Komisi III DPR setujui usulan BNPT terkait pinjaman luar negeri
Pewarta: Fauzi
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment