Suasana Workshop Asdeksi yang berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (22/7/2022). (ANTARA/HO-Asdeksi)
Jakarta (ANTARA) - Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Makmur Marbun mengingatkan pentingnya sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membantu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam menyelesaikan program prioritas nasional.
"Perlu peran aktif Sekretaris DPRD untuk membantu Bapemperda dalam penentuan propemperda (program pembentukan peraturan daerah)," kata Makmur dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Pemerintah daerah (pemda) perlu menetapkan peraturan daerah (perda) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selain itu, dia juga mengingatkan pemda perlu segera menetapkan perda sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta 49 peraturan pemerintah (PP) dan enam peraturan presiden (perpres) turunannya.
"Untuk meningkatkan iklim investasi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah," tambahnya.
Baca juga: Kemendagri: Pemda harus perhatikan strategi pelaksanaan BIAN
Makmur menilai kebijakan pajak dan retribusi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan iklim investasi.
"Peningkatan iklim investasi sangat memengaruhi perekonomian di daerah. Maka, perlu segera ditindaklanjuti dengan menetapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah," jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, dia menilai penting bagi sekretaris DPRD untuk membantu Bapemperda. Apalagi, terdapat batasan waktu yang ditentukan dalam menetapkan perda sebagai tindak lanjut dari kedua UU tersebut yang juga merupakan bagian dari program strategis nasional.
"Sehingga, dalam penentuan propemperda yang menjadi sangat prioritas untuk ditetapkan dalam tahun 2022 adalah tambahan propemperda tahun 2022 dan propemperda tahun 2023," ujarnya.
Workshop Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (22/7). Dalam workshop tersebut hadir seluruh sekretaris DPRD tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dengan jumlah peserta hampir 1.000 orang.
Baca juga: BSKDN Kemendagri sebut jumlah inovasi daerah naik signifikan
Baca juga: Pensiunan minta perbaikan penghasilan
"Perlu peran aktif Sekretaris DPRD untuk membantu Bapemperda dalam penentuan propemperda (program pembentukan peraturan daerah)," kata Makmur dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Pemerintah daerah (pemda) perlu menetapkan peraturan daerah (perda) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selain itu, dia juga mengingatkan pemda perlu segera menetapkan perda sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta 49 peraturan pemerintah (PP) dan enam peraturan presiden (perpres) turunannya.
"Untuk meningkatkan iklim investasi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah," tambahnya.
Baca juga: Kemendagri: Pemda harus perhatikan strategi pelaksanaan BIAN
Makmur menilai kebijakan pajak dan retribusi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan iklim investasi.
"Peningkatan iklim investasi sangat memengaruhi perekonomian di daerah. Maka, perlu segera ditindaklanjuti dengan menetapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah," jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, dia menilai penting bagi sekretaris DPRD untuk membantu Bapemperda. Apalagi, terdapat batasan waktu yang ditentukan dalam menetapkan perda sebagai tindak lanjut dari kedua UU tersebut yang juga merupakan bagian dari program strategis nasional.
"Sehingga, dalam penentuan propemperda yang menjadi sangat prioritas untuk ditetapkan dalam tahun 2022 adalah tambahan propemperda tahun 2022 dan propemperda tahun 2023," ujarnya.
Workshop Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (22/7). Dalam workshop tersebut hadir seluruh sekretaris DPRD tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dengan jumlah peserta hampir 1.000 orang.
Baca juga: BSKDN Kemendagri sebut jumlah inovasi daerah naik signifikan
Baca juga: Pensiunan minta perbaikan penghasilan
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment