Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah) memimpin diskusi mengenai reformasi birokrasi bersama KPRBN di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (5/7). (ANTARA/HO-Kantor Staf Presiden)
Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan dibentuknya Mal Pelayanan Publik di seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia, sesuai arahan dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).
“Reformasi birokrasi belum optimal karena semua pihak belum serentak bergerak. Kita perlu menyamakan persepsi karena targetnya sudah jelas. KSP siap mengisi posisi leading sector dalam Reformasi Birokrasi dan memperkuat program yang dikepalai oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat memimpin diskusi bersama KPRBN di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa.
Moeldoko berjanji untuk turut mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) terutama di daerah-daerah di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
“KSP akan mengundang kementerian/lembaga serta pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan proses pembangunan dan penyelenggaraan MPP. Harapannya MPP bisa segera dibenahi dan ditambah jumlahnya,” katanya.
Sebagaimana arahan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), MPP diharapkan sudah terbentuk di 514 kabupaten/kota di Indonesia pada 2024. Namun hingga saat ini, baru terdapat 57 MPP atau sekitar 11 persen dari target.
“Saya membayangkan pelayanan publik di Indonesia sering kali dibatasi oleh ruang. Kita perlu memberi atensi terhadap sulitnya masyarakat di pelosok kabupaten/kota di luar Pulau Jawa untuk mendapatkan pelayanan publik,” kata Moeldoko.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI) yang juga merupakan Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo menyoroti komitmen pemimpin daerah yang masih belum serentak terkait penyelenggaraan MPP.
Padahal salah satu upaya reformasi birokrasi dapat dilaksanakan melalui MPP, yang diproyeksikan mampu mengefisienkan anggaran belanja negara dan daerah sebesar 22 persen.
Eko menyarankan agar pemerintah pusat segera membentuk satuan gugus tugas (satgas) yang bekerja menyusun peta jalan percepatan pembangunan MPP dengan sistem digital dan terhubung dengan Sistem Perizinan Satu Pintu atau OSS (Online Submission System).
"Kemajuan reformasi birokrasi masih terpusat di Pulau Jawa. Stagnasi pemerintahan justru terjadi di daerah, padahal kita sistemnya desentralisasi. Jadi kita harus melompat ke birokrasi digital untuk mempercepat reformasi birokrasi di daerah," kata Eko.
Baca juga: KSP kawal percepatan penerbitan NIPD dengan Kemendagri
Baca juga: Mahfud: MPP wujud reformasi menuju pelayanan publik berkelas dunia
Baca juga: Wapres targetkan 508 mal pelayanan publik selesai dibangun pada 2024
“Reformasi birokrasi belum optimal karena semua pihak belum serentak bergerak. Kita perlu menyamakan persepsi karena targetnya sudah jelas. KSP siap mengisi posisi leading sector dalam Reformasi Birokrasi dan memperkuat program yang dikepalai oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat memimpin diskusi bersama KPRBN di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa.
Moeldoko berjanji untuk turut mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) terutama di daerah-daerah di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
“KSP akan mengundang kementerian/lembaga serta pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan proses pembangunan dan penyelenggaraan MPP. Harapannya MPP bisa segera dibenahi dan ditambah jumlahnya,” katanya.
Sebagaimana arahan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), MPP diharapkan sudah terbentuk di 514 kabupaten/kota di Indonesia pada 2024. Namun hingga saat ini, baru terdapat 57 MPP atau sekitar 11 persen dari target.
“Saya membayangkan pelayanan publik di Indonesia sering kali dibatasi oleh ruang. Kita perlu memberi atensi terhadap sulitnya masyarakat di pelosok kabupaten/kota di luar Pulau Jawa untuk mendapatkan pelayanan publik,” kata Moeldoko.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI) yang juga merupakan Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo menyoroti komitmen pemimpin daerah yang masih belum serentak terkait penyelenggaraan MPP.
Padahal salah satu upaya reformasi birokrasi dapat dilaksanakan melalui MPP, yang diproyeksikan mampu mengefisienkan anggaran belanja negara dan daerah sebesar 22 persen.
Eko menyarankan agar pemerintah pusat segera membentuk satuan gugus tugas (satgas) yang bekerja menyusun peta jalan percepatan pembangunan MPP dengan sistem digital dan terhubung dengan Sistem Perizinan Satu Pintu atau OSS (Online Submission System).
"Kemajuan reformasi birokrasi masih terpusat di Pulau Jawa. Stagnasi pemerintahan justru terjadi di daerah, padahal kita sistemnya desentralisasi. Jadi kita harus melompat ke birokrasi digital untuk mempercepat reformasi birokrasi di daerah," kata Eko.
Baca juga: KSP kawal percepatan penerbitan NIPD dengan Kemendagri
Baca juga: Mahfud: MPP wujud reformasi menuju pelayanan publik berkelas dunia
Baca juga: Wapres targetkan 508 mal pelayanan publik selesai dibangun pada 2024
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment