Jakarta (ANTARA) - Survei dari Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 16 sampai 24 Juni 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 72,8 persen responden yang mewakili masyarakat Indonesia mengakui bahwa meskipun tidak sempurna, demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik.

“Di survei bulan Juni, secara umum, iman responden terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan sudah tinggi. Sebanyak 72,8 persen responden mengaku demokrasi tidak sempurna, tetapi demokrasi sistem pemerintahan terbaik dibandingkan sistem pemerintahan lain,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, saat menyampaikan hasil survei tersebut, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Senin.

Kemudian, lanjut dia, kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi di Tanah Air relatif tinggi, yakni 69,5 persen responden merasa cukup puas, bahkan 3,4 persen lainnya mengaku sangat puas.

Baca juga: Survei: Penilaian publik atas penegakan hukum membaik pada Juni 2022

Sementara itu, sebanyak 18,4 persen responden mengaku kurang puas, 1,6 persen tidak puas sama sekali, dan 7,1 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Meskipun demikian, Burhanuddin menyampaikan ketika survei memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih konkret, seperti penilaian responden terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, sebanyak 38,4 persen responden menyatakan kondisi demokrasi itu tetap sama saja.

“Tetapi, ada 29,1 persen yang mengatakan Indonesia lebih demokratis dan 21,1 persen mengatakan Indonesia kurang demokratis,” tambah dia.

Burhanuddin menyampaikan ada salah satu indikator kebebasan sipil yang menurut sebagian besar responden perlu diperbaiki pemerintah, yaitu berkenaan dengan persoalan menyatakan pendapat.

Baca juga: IPI: Kekhawatiran Indonesia jadi seperti Sri Lanka terlalu dibuat-buat

Indikator tersebut, lanjut dia, ditemukan dari temuan lain dalam survei yang menunjukkan bahwa 60,7 persen masyarakat menyetujui bahwa pada saat ini warga cenderung merasa takut menyatakan pendapat, baik itu karena faktor pemerintah, polarisasi di media-media sosial, maupun adanya upaya saling melaporkan saat berpendapat di ruang publik.

“Ada iklim menyatakan pendapat yang mulai terganggu. Ini harus segera diatasi supaya masyarakat bebas menyuarakan pendapat,” kata Burhanuddin.

Adapun survei dari Indikator Politik Indonesia ini dilakukan dengan populasi survei yang terdiri atas seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang berusia 17 tahun atau lebih dan sudah menikah ketika survei dilakukan.

Baca juga: Survei: TNI, Presiden, dan Polri konsisten dapat kepercayaan publik

Kemudian, penarikan sampel menggunakan metode penarikan acak bertingkat (multistage random sampling) dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang dan berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Responden yang terpilih kemudian diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Dengan metode penarikan acak bertingkat, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki toleransi atau batas kesalahan (margin of error) sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022